Kompolnas Minta Pengumuman Kasus Meninggalnya Brigadir SH Libatkan Keluarga

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Oktober 2023
Kompolnas Minta Pengumuman Kasus Meninggalnya Brigadir SH Libatkan Keluarga

Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto (keempat dari kiri) dan narasumber acara “Konsultasi Publik Kompolnas bersama Praktisi Hukum dan Praktisi Media Massa” di Jakarta, Selasa (3/10/2023). (ANTARA)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kasus tewasnya Brigadir SH, pengawal pribadi Kapolda Kaltara Irjen Polisi Daniel Adityajaya, jadi sorotan publik.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) berencana mengunjungi Provinsi Kalimantan Utara terkait kasus tersebut.

Baca Juga:

Polri Buka Peluang Periksa Kapolda Kaltara Terkait Kasus Kematian Pengawal Pribadinya

"Kami masih menunggu hasil scientific crime investigation (penyelidikan ilmiah), khususnya terkait HP korban, DNA, dan lain sebagainya,” kata Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto.

Benny mengatakan penyelidikan tersebut membutuhkan waktu sekitar satu pekan. Karena itu dia berharap berdasarkan perhitungan tersebut, pada pekan depan Kompolnas dapat mengunjungi Provinsi Kaltara terkait kasus Brigadir SH.

Ia mengatakan, Kompolnas sebelumnya ikut mengawasi proses rekonstruksi dan olah tempat kejadian perkara serta bertemu keluarga korban.

Benny meminta publik untuk bersabar menunggu hasil penyelidikan, terutama karena analisis terhadap ponsel korban belum selesai.

"Nanti kalau sudah selesai, pasti disampaikan hasilnya. Kan ada hal-hal yang kami tidak bisa sampaikan, karena tidak elok jika kami mendahului Polri (dalam mengumumkan informasi terkait),” ujarnya.

Kompolnas merekomendasikan untuk mengundang keluarga dan pengacara korban pada saat pengumuman hasil penyelidikan ilmiah tersebut.

Brigadir SH ditemukan meninggal di kamar yang ia biasa tempati di rumah jabatan Kapolda Kalimantan Utara pada Jumat (22/9).

Kepolisian Daerah Kalimantan Utara telah memeriksa 14 orang saksi terkait kasus ini, termasuk 13 anggota Polri dan satu pegawai harian lepas.

Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol. Daniel Adityajaya saat kejadian sedang berdinas di Jakarta.

Dari rekaman CCTV yang terletak di samping rumah, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Utara Komisaris Besar Polisi Budi Rachmat mengatakan proyektil peluru terlihat keluar dari jendela kamar pada pukul 12.39 lewat 38 detik.

Berdasarkan hasil autopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Jawa Tengah, Brigadir SH meninggal dunia karena luka tembak pada dada sebelah kiri yang mengenai jantung dan paru-paru. Jenazah Brigadir SH dimakamkan di kampung halamannya di Kendal, Jawa Tengah. (Knu)

Baca Juga:

Pengungkapan Kasus Tertembaknya Pengawal Kapolda Kaltara Harus Terbuka

#Kompolnas #Kapolri #Polisi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak Diluncurkan di Seluruh Indonesia, Momentum tepat Buktikan Polisi Sosok Empatik terhadap Semua Gender
Kebijakan ini menjadi langkah strategis, sekaligus pesan kuat bahwa negara tidak boleh lagi abai terhadap penderitaan kelompok rentan.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak Diluncurkan di Seluruh Indonesia, Momentum tepat Buktikan Polisi Sosok Empatik terhadap Semua Gender
Indonesia
Aturan Polisi Ditempatkan di Jabatan Sipil Segera Rampung, Jadi Solusi Sementara
Revisi UU Polri telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2026, namunrevisi UU ASN belum menjadi agenda pembahasan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 22 Januari 2026
Aturan Polisi Ditempatkan di Jabatan Sipil Segera Rampung, Jadi Solusi Sementara
Indonesia
Kapolri Luncurkan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak Serta Pidana Perdagangan Orang di 11 Polda dan 22 Polres
Dalam pelaksanaannya, Polri akan bekerja sama dengan kementerian terkait, para pemerhati, serta stakeholder terkait, baik di dalam maupun di luar negeri.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Januari 2026
Kapolri Luncurkan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak Serta Pidana Perdagangan Orang di 11 Polda dan 22 Polres
Indonesia
MK Bolehkan Polisi Bertugas di Jabatan Sipil asal Sesuai Undang-Undang, Pengamat Minta tak Ada lagi Keraguan
MK menegaskan anggota Polri aktif secara hukum dimungkinkan menduduki jabatan sipil sepanjang berlandaskan ketentuan dalam UU Polri.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
MK Bolehkan Polisi Bertugas di Jabatan Sipil asal Sesuai Undang-Undang, Pengamat Minta tak Ada lagi Keraguan
Indonesia
Kapolri Naikkan Pangkat Anggota Polisi Peraih Medali SEA Games 2025 Thailand
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan apresiasi atau reward kepada seluruh atlet Polri yang meraih prestasi di ajang SEA Games tahun 2025.
Frengky Aruan - Jumat, 16 Januari 2026
Kapolri Naikkan Pangkat Anggota Polisi Peraih Medali SEA Games 2025 Thailand
Indonesia
Polri Pastikan Layanan Contact Center 110 Diakses Gratis, Masyarakat Bisa Lapor 24 Jam
Polri memastikan, bahwa layanan contact center 110 bisa diakses secara gratis. Masyarakat bisa menggunakan layanan tersebut selama 24 jam.
Soffi Amira - Senin, 12 Januari 2026
Polri Pastikan Layanan Contact Center 110 Diakses Gratis, Masyarakat Bisa Lapor 24 Jam
Indonesia
Polri Pastikan Layanan 110 Bisa Diakses Seluruh Warga Indonesia Tanpa Biaya
Polri berharap masyarakat bisa semakin merasakan kehadiran negara, khususnya dalam memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan secara cepat dan profesional.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Polri Pastikan Layanan 110 Bisa Diakses Seluruh Warga Indonesia Tanpa Biaya
Indonesia
Nakhoda dan ABK KM Putri Sakinah Ditetapkan Tersangka, Polisi Sebut Ada Unsur Kelalaian
Nakhoda dan ABK KM Putri Sakinah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyebutkan, ada unsur kelalaian dalam kejadian yang menewaskan pelatih Valencia itu.
Soffi Amira - Jumat, 09 Januari 2026
Nakhoda dan ABK KM Putri Sakinah Ditetapkan Tersangka, Polisi Sebut Ada Unsur Kelalaian
Indonesia
Polri Sudah Paten Tapi Budaya Kerja Masih ‘Lelet’, DPR Minta Reformasi Mental
Rano juga melirik potensi reformasi di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 09 Januari 2026
Polri Sudah Paten Tapi Budaya Kerja Masih ‘Lelet’, DPR Minta Reformasi Mental
Indonesia
Komisi III DPR Cermati Usulan Penambahan Wakapolri Jadi 2 Orang
Konsep pembagian wilayah barat dan timur lebih diarahkan untuk memperpendek rentang kendali serta meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan kepolisian di daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Januari 2026
Komisi III DPR Cermati Usulan Penambahan Wakapolri Jadi 2 Orang
Bagikan