Noer Ardiansjah
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Hafid Abbas menilai, pasca-Pilkada DKI terjadi polarisasi di masyarakat antara pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan yang bukan.
Hal itu membuat kubu yang tidak mendukung Ahok mendapat stigma anti-kebinekaan dan Pancasila.
"Sayang sekali ada stigma bahwa mereka yang tidak mendukung salah satu ini (Ahok), mucul spekulasi bahwa dia anti-Pancasila, anti-NKRI, atau anti-kebinekaan," kata Hafid di kantor Kementerian Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (9/6).
Ia berpendapat, bahwa jargon 'Saya Pancasila' yang belakangan ini menjadi populer hanyalah selling point dari kelompok tertentu. Hafid pun meminta masyarakat untuk menghentikan stigma anti-Pancasila kepada kelompok tertentu.
"Sebab yang ingin kita bangun kebersamaan adalah pancasila untuk semua. Jadi, bukan Pancasila untuk saya dan NKRI untuk saya. Tapi Pancasila untuk kita dan NKRI untuk Kita," tandasnya.
Menurut Hafid, hal itu penting untuk mengatasi polarisasi kelompok yang berseberangan pasca-Pilkada DKI. Ia juga menilai, hal itu agar tidak ada romantisme sempit di benak masyatakat karena jargon 'Saya Pancasila'.
"Supaya tidak ada romantisme-romantisme sempit yang ada di dada anak republik ini bahwasanya 'Pancasila yang bukan saya', tidak Pancasila. Bukan itu. Tapi yang ingin kita tunjukan adalah ke-kita-an," pungkasnya.
