Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan menyerahkan temuan dan rekomendasinya terkait asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pekan depan.
"Paling cepat minggu depan (menyerahkan rekomendasi). Saat ini masih edit tata bahasa, tata letak dan juga hal-hal teknis lainnya," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara saat dikonfirmasi, Rabu (18/8).
Baca Juga:
Komnas HAM Targetkan Akhir Bulan Ini Rekomendasi Kasus TWK KPK Rampung
Komnas HAM berharap agar rekomendasi tersebut dapat segera mendapat perhatian dan tindak lanjut Presiden Jokowi. Komnas HAM, kata Beka, akan terus memantau sikap yang diambil baik oleh Presiden maupun KPK dan BKN.
"Nanti monitoringnya didasarkan sikap Presiden, KPK dan BKN menanggapi laporan Komnas HAM.
Kuncinya berdasar rekomendasi Komnas HAM ada di tangan Presiden," ujar Beka.
Sebelumnya Komnas HAM menyatakan penyelenggaraan TWK pegawai KPK sebagai syarat peralihan status pegawai menjadi ASN melanggar HAM. Hal itu disimpulkan berdasarkan pemantauan dan penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM terhadap aduan 75 pegawai KPK tidak lulus TWK.
Sedikitnya terdapat 11 bentuk pelanggaran HAM yang terjadi pada proses asesmen TWK.
Baca Juga:
Kendala Komnas HAM Rampungkan Dugaan Pelanggaran HAM TWK KPK
Kesebelas bentuk HAM yang dilanggar tersebut antara lain hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak perempuan, hak untuk tidak didiskriminasi, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak atas pekerjaan, hak atas rasa aman, hak atas informasi, hak atas privasi, hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, serta hak atas kebebasan berpendapat. (Pon)
