Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1
Pemilu 2019

Komnas HAM Datangi Jawa Tengah Selidiki Kasus Meninggalnya Petugas KPPS

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 17 Mei 2019
 Komnas HAM Datangi Jawa Tengah Selidiki Kasus Meninggalnya Petugas KPPS

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara memberikan keterangan terkait pembentukan tim khusus mencari fakta meninggalnya petugas pemilu di enam provinsi di Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/5). (MP/Ismail

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kejadian meninggalnya ratusan petugas KPPS di Pemilu 2019 membuat Komnas HAM turun langsung melakukan investigasi ke sejumlah wilayah di Tanah Air. Tim pencari fakta Komnas HAM menyasar enam wilayah yang akan diselidiki, salah satunya Jawa Tengah.

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, mengungkapkan Komnas HAM telah menerjunkan tim disebar di enam provinsi untuk melakukan penyelidikan terkait adanya fenomena meninggalnya Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) dan pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Kami berikan tugas khusus pada tim tersebut untuk turun ke lapangan guna memantau dan mencari data secara lengkap dari berbagai pihak soal meninggalnya petugas pemilu," ujar Hapsara dalam diskusi publik bertema 'Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat' di Rumah Blogger Indonesia (RBI), Jalan Apel III, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/5) malam.

Para petugas KPPS berdialog dengan komisioner Komnas HAM Beka U Hapsara
Puluhan peserta menghadiri diakuai publik bertema 'Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat' di RBI, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/5). (MP/Ismail)

Tim khusus tersebut, lanjut dia, mulai turun di lapangan secara pararel termasuk di Jawa Tengah awal Mei. Ia pun mengungkapkan alasan di pilihnya Jawa Tengah karena jumlah kematian petugas Pemilu 2019 terbanyak kedua setelah Jawa Barat.

"Kami juga turun di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta," kata dia.

Selama mendatangi enam provinsi itu, Komnas HAM mendatangi sejumlah pihak untuk mengorek informasi. Pihak tersebut diantaranya KPU, keluarga KPPS hingga dinas kesehatan yang bisa memberikan berbagai keterangan dari sisi medis.

"Kami tagetkan penyelidikan berakhir sampai tanggal 21 Mei. Hasilnya akan diumumkan pada publik," kata Hapsara.

Ditanya terkait hasil sementara temuan, Hapsara enggan menjeskan dan meminta pada awak media menunggu pengumuman resmi Komnas HAM.(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Ismail, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Jawa Tengah.

#Komnas HAM #Komisioner Komnas HAM #Pemilu 2019 #Komisi Pemilihan Umum
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Respons Usulan Komnas HAM soal MBG, Revisi Perpres Diminta Jangan Terburu-buru
Komisi XIII DPR menyoroti usulan Komnas HAM yang meminta adanya revisi Perpres. Hal itu harus disikapi secara objektif dan tidak terburu-buru.
Soffi Amira - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Respons Usulan Komnas HAM soal MBG, Revisi Perpres Diminta Jangan Terburu-buru
Indonesia
Kementerian HAM Bantah Tak Libatkan Masyarakat Susun UU HAM
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) membantah tak melibatkan masyarakat dalam penyusunan perubahan Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Kementerian HAM Bantah Tak Libatkan Masyarakat Susun UU HAM
Indonesia
Waka Komisi XIII DPR Tekankan Revisi UU HAM Tak Ganggu Independensi Komnas HAM
Andreas menegaskan Komnas HAM harus tetap menjadi lembaga independen agar bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dalam melindungi hak asasi manusia dan mencegah pelanggaran HAM.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Waka Komisi XIII DPR Tekankan Revisi UU HAM Tak Ganggu Independensi Komnas HAM
Indonesia
Komnas HAM Surati TNI Minta Akses Periksa 4 Tersangka Teror Aktivis KontraS Andrie Yunus
Komnas HAM juga mendalami dugaan keterlibatan pihak lain di luar empat tersangka yang sudah ditahan.
Wisnu Cipto - Rabu, 08 April 2026
Komnas HAM Surati TNI Minta Akses Periksa 4 Tersangka Teror Aktivis KontraS Andrie Yunus
Indonesia
DPR Desak Komnas HAM Tetapkan Kasus Andrie Yunus sebagai Pelanggaran HAM
Komisi XIII DPR mendesak Komnas HAM untuk menetapkan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Soffi Amira - Minggu, 29 Maret 2026
DPR Desak Komnas HAM Tetapkan Kasus Andrie Yunus sebagai Pelanggaran HAM
Indonesia
Komnas HAM Tuntut Anggota Bais TNI Pelaku Teror Aktivis KontraS Diseret ke Pengadilan Umum
Tujuannya agar aparat militer yang terlibat tidak mendapatkan perlakuan istimewa yang berujung pada impunitas.
Wisnu Cipto - Kamis, 19 Maret 2026
Komnas HAM Tuntut Anggota Bais TNI Pelaku Teror Aktivis KontraS Diseret ke Pengadilan Umum
Indonesia
Komnas HAM Berikan Status Pembela HAM ke Andrie, Sebagai Cara Perlindungan
Maksud dari respons cepat pemberlakuan status dan surat perlindungan itu sebagai pesan untuk aparat penegak hukum (APH) mengungkap kasus tersebut secara cepat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 Maret 2026
Komnas HAM Berikan Status Pembela HAM ke Andrie, Sebagai Cara Perlindungan
Indonesia
Polisi Didesak Bikin Unit Khusus Penanganan Konflik Agraria dan SDA
Saat ini kepolisian sebenarnya telah memiliki sejumlah instrumen internal yang mendukung penanganan konflik lahan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 09 Maret 2026
Polisi Didesak Bikin Unit Khusus Penanganan Konflik Agraria dan SDA
Indonesia
DPR Desak LPSK dan Komnas HAM Kawal Kasus Penganiayaan Lansia di Pasaman
DPR mendesak LPSK dan Komnas HAM untuk mengawal kasus penganiayaan lansia di Pasaman, Sumatera Barat.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
DPR Desak LPSK dan Komnas HAM Kawal Kasus Penganiayaan Lansia di Pasaman
Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Bagikan