Komjen Anang Yakin BNN Lebih Baik di Tangan Komjen Buwas

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 07 September 2015
Komjen Anang Yakin BNN Lebih Baik di Tangan Komjen Buwas

Komjen Budi Waseso saat sertijab di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (7/9). (Foto: MP/Bartolomeus Papu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional – Setelah resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reserese Kriminal Mabes Polri (Kabareskrim), Komisaris Jenderal (Pol) Anang Iskandar mendukung penuh setiap langkah Komjen Pol Budi Waseso (Buwas) sebagai pengganti dirinya sebagai Kepala Badan Narkotika (BNN), dalam penegakkan hukum dan pemberantasan tindak pidana kejahatan luar biasa narkotika.

"Saya dukung Pak Budi menjadi Kepala BNN. Saya dukung sepenuhnya. Jadi jangan khawatir penegakan hukum, pencegahan, rehabilitasi dan pemberdayaan di tangan beliau saya yakin lebih bagus," ujar Anang saat serah terima jabatan (sertijab) di Mabes Polri, Senin (7/9).

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kepolisian Rebublik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Badrodin Haiti, dalam melaksanakan progam pemerintah dalam mewujudkan Indonesia bebas narkotika, Polri akan memberikan pimpinan yang terbaik untuk mewujudkan program pemerintah itu.

"Ada program bebas narkoba dari pemerintah, Ini kan juga belum terwujud. Makanya kita harus berikan pimpinan BNN (Budi Waseso) yang mampu mewujudkan itu," tandas Badrodin Haiti.

Dalam melaksanakan tugas barunya, Komjen Buwas akan mengambil langkah-langkah yang efektif dan efesien dalam rangka penanganan dan penanggulangan kejahatan narkotika.

"Kita akan mengevaluasi secara keseluruhan. Artinya gini, Presiden kan bilang bahwa negara dalam kondisi darurat narkoba. Berarti kita harus mengambil langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam rangka penanganan-penanggulangan kejahatan narkoba. Jadi ini harus dievaluasi, mana yang bisa kita bisa lakukan sacara efektif dan efisien sehingga program presiden atau pemerintah bisa terlaksana," kata Komjen Buwas. (gms)

 

Baca Juga:

Komjen Buwas Serius sebagai Kepala BNN Baru

Kapolri: Jadi Kepala BNN, Harus Diuji Dulu

Buwas Jadi Kepala BNN, Begini Pesan Anang

Ungkap Peredaran 360 Kilogram, BNN Beri Polda Metro Penghargaan

 

#Polri #Bareskrim #Kabareskrim Polri #Komjen Anang Iskandar #Komjen Pol Budi Waseso
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo, Polri Bantah 2 Mantan Kapolri Ditangkap
Kabareskrim Polri membantah isu dua mantan Kapolri ditangkap terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo, Polri Bantah 2 Mantan Kapolri Ditangkap
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Bagikan