Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, menegaskan kunjungan kerja Komisi XI ke Australia merupakan bagian dari agenda resmi Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) yang sudah dijadwalkan jauh sebelum adanya demonstrasi di Jakarta.
“Kalau Komisi XI ke Australia itu agenda adalah kunjungan kerja Komisi dan Panja RUU P2SK. Agenda ini sudah lama dijadwalkan, karena RUU P2SK harus diselesaikan di Panja pada 8 September 2025,” kata Misbakhun dalam keterangan resminya, Minggu (31/8).
Kunjungan kerja tersebut melibatkan Komisi XI DPR bersama sejumlah mitra kerja, yaitu Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Bank BNI, dan Bank BTN. Adapun kota yang dikunjungi meliputi Canberra dan Sydney.
Baca juga:
FORMAPPI Minta Anggota DPR yang Sekarang di Luar Negeri Segera Pulang ke Tanah Air
Di Canberra, pada 27 Agustus, delegasi Komisi XI bertemu dengan Duta Besar RI di Canberra dan mahasiswa penerima beasiswa LPDP di KBRI. Menurut Misbakhun, pertemuan ini penting untuk memastikan proses penyaluran beasiswa LPDP di Australia berjalan sesuai program, sekaligus menggali isu yang muncul dalam pelaksanaannya.
Masih di Canberra, Komisi XI juga bertemu dengan Australian National Audit Office (ANAO). Pertemuan ini membahas kerja sama BPK RI dengan ANAO terkait pertukaran informasi, penguatan kapasitas, serta pendidikan dan pelatihan auditor.
Sementara itu, di Sydney, pada 28 Agustus, Komisi XI mengunjungi Australia Payment Network (AusPayNet) untuk mempelajari sistem pembayaran nasional yang diterapkan Australia. Misbakhun menyebut, hal ini relevan dengan penguatan sistem pembayaran digital di Indonesia, termasuk pengembangan layanan perbankan digital seperti Livin’ by Mandiri, BRIMo, BNI Wonder, dan BTN Bale.
Baca juga:
NasDem Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR, Berlaku Mulai 1 September 2025
“Kami ingin memperkaya pemahaman mengenai sistem pembayaran yang ideal, termasuk pemanfaatan teknologi seperti QRIS maupun tap NFT yang sedang berkembang,” jelas politisi Partai Golkar ini.
Selain itu, delegasi juga meninjau kantor perwakilan BNI di Sydney yang baru dibuka kurang dari setahun. Menurut Misbakhun, potensi transaksi antara Indonesia dan Australia sangat besar, mulai dari perdagangan batu bara yang mencapai AUD 2 miliar, hingga sektor pendidikan dan pariwisata senilai AUD 1,45 miliar.
Agenda berikutnya adalah pertemuan dengan Reserve Bank of Australia (RBA) pada 29 Agustus, bersama Bank Indonesia. Diskusi berfokus pada peluang kerja sama sistem pembayaran lintas batas, termasuk penerapan QRIS Indonesia di Australia sebagaimana sudah berlaku di Jepang, Thailand, dan Malaysia.
Baca juga:
Fraksi Gerindra Setujui Penghentian Tunjangan DPR Yang Tidak Penuhi Rasa Keadilan Warga
Selain itu, topik penting lainnya adalah Central Bank Digital Currency (CBDC) yang tengah menjadi perhatian global. Misbakhun menyebut, pembahasan meliputi penguatan regulasi terkait aset kripto, stablecoin, digital ledger, hingga tokenisasi aset keuangan.
“Dengan kunjungan ini, Komisi XI bersama mitra kerja ingin memastikan Indonesia tidak tertinggal dalam transformasi sistem keuangan digital, sekaligus memperkuat kerja sama strategis dengan Australia,” tegas Misbakhun. (Pon)
