Komisi X Dukung Pemerintah Siapkan Rencana Sekolah Tatap Muka

Simulasi belajar tatap muka. (Foto: Antara).
Merahputih.com - Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda mendukukng pemerintah menyiapkan rencana sekolah tatap muka. Menurutnya, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang diterapkan akibat pandemi COVID-19 efektivitasnya paling tinggi hanya 40 persen.
"Hari Kamis nanti kita Raker dengan Kemendikbud terkait persiapan mereka sudah seperti apa," ujar Syaiful, Senin (15/3).
Baca Juga:
Komisi X DPR mendorong pemerintah segera merealisasikan rencana sekolah tatap muka agar anak didik bisa merasakan suasana sekolah kembali.
"Sekarang ini anak-anak tidak mendapatkan suasana pembelajaran di sekolah, sudah setahun setengah ini," katanya.
Selama masa pembelajaran jarak jauh, pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan kebutuhan penunjang mulai dari subsidi kuota internet hingga penyederhanaan kurikulum. Namun ia tidak bisa memastikan apakah peran orang tua sebagai pengganti guru bisa dilakukan.
"Jadi kuncinya itu kemampuan orang tua menggantikan perannya sebagai guru. Pertanyaannya, tidak semua orang tua bisa memiliki peran sebagai guru, jumlahnya banyak atau dominan," beber dia.

Pemerintah juga diharapkan segera menuntaskan vaksinasi massal kepada seluruh tenaga pendidik guna menunjang rencana sekolah tatap muka.
"Ini harus tuntas, lima juta guru harus divaksin semua. Kalau lima juta guru ini belum divaksin, kita tidak akan setuju ada pembukaan sekolah tatap muka," ucapnya.
Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf mengatakan sekolah tatap muka yang rencananya mulai dibuka pada Bulan Juni 2021 mendatang harus menerapkan kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19.
"Jadi prinsipnya kita akan buka dengan prokes yang sangat ketat. Selama prokesnya ketat dan ada komitmen pengawasan maksimal dari satgas, kami mendukung penuh rencana ini. Kasihan anak-anak sudah lama tidak merasakan suasana sekolah," jelas dia.
Baca Juga:
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Carwinda memastikan sudah melakukan persiapan menjelang dibukanya kembali sekolah tatap muka.
"Kami sudah melakukan observasi dan verifikasi ke sekolah-sekolah terkait penerapan protokol kesehatan ketat di lingkungan. sekolah. Pemerintah Kabupaten Bekasi juga sudah menyediakan sarana penunjang kesehatan di sekolah untuk memastikan prokes ketat di lingkungan sekolah. Sarana sanitasi, pencuci tangan, sampai toilet yang dirancang khusus untuk pandemi," kata dia. (*)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah

Atap SMKN 1 Cileungsi Ambruk Timpa 31 Siswa, Dedi Mulyadi: Dipastikan Kualitas Pembangunannya Buruk

Sekolah Ditargetkan Kembali Lancar di Rabu, 3 September 2025

Strategi Disdik DKI Cegah Siswa Ikut Demo, Pemberlakuan Belajar Jarak Jauh hingga Pengawasan Khusus pada Sekolah Rawan

Pemerintah Targetkan 12 Sekolah Garuda Rampung pada 2026, 4 Siap Beroperasi

Pelajar Indonesia Kesulitan Membaca Jam Analog, Kemampuan Numerasi Siswa Rendah
Negara Salurkan Rp 354,09 Buat Kebutuhan Hidup Anak Yatim Piatu, Diberikan ke Anak di Bawah 18 Tahun

Belasan Ribu Siswa Sekolah Rakyat Bakal Dapat Laptop Baru, Mensos Beri Jaminan Penting

Pendirian Sekolah Rakyat Dinilai Langkah Strategis Atasi Kemiskinan Struktural

Miris, APBD Jakarta Rp 91,34 T Tapi Masih Ada Anak Putus Sekolah karena Biaya
