Komisi X DPR-RI Restui Naturalisasi Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 04 Desember 2023
Komisi X DPR-RI Restui Naturalisasi Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On

Jay Idzes bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir. (Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi X DPR-RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, serta PSSI di Gedung Nusantara I, Senin (4/12).

Dalam raker tersebut, Komisi X menyetujui proses naturalisasi terhadap dua pemain keturunan, yakni Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On.

Baca Juga

Gayung Bersambut, Indonesia Siap Calonkan Diri Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2025 Bersama Singapura

"Komisi X DPR-RI memutuskan menyetujui rekomendasi kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama saudara Jay Noah Idzes dan saudara Nathan Noel Romejo Tjoe-a-on dengan catatan bahwa penetapan kewarganegaraan RI ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Wakil Ketua Komisi X DPR-RI Hetifah Sjaifudian.

Atas keputusan Komisi X ini, Menpora Dito Ariotedjo menyampaikan apresiasinya. Saat ini rapat dilanjutkan dengan Komisi III. Namun, agenda itu berlangsung tertutup.

Baca Juga

Semarang Ingin Jadi Tuan Rumah Piala AFF U-16 atau U-19 2024

Jika Komisi III merestui, maka selanjutnya pembahasan dilanjutkan di sidang paripurna untuk disetujui. Rapat paripurna dijadwalkan berlangsung pada Selasa (5/12).

"Semoga (bisa untuk Piala Asia), makanya kami maraton dan semoga bisa mengejar," ujar Dito.

Sementara itu, kata Dito, untuk naturalisasi Ragnar Oratmangoen akan diproyeksikan untuk tahun 2024. Dengan demikian, proses pemberian kewarganegaraan ini hanya untuk Nathan dan Jay.

"Prosesnya (Ragnar) masih belum siap seperti dua atlet ini, jadi sementara baru Jay dan Nathan dan mungkin Ragnar kita proyeksi di tahun depan," tutur Dito. (Bolaskor)

Baca Juga

Singapura Ajak Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 atau U-17 Tahun 2025

#Komisi X DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Berencana Ambil Alih Pengangkatan Guru, DPR: Kesejahteraan Harus Naik
Komisi X DPR mendukung rencana Presiden RI, Prabowo Subianto, yang ingin mengambil alih pengangkatan guru.
Soffi Amira - Kamis, 17 September 2026
Prabowo Berencana Ambil Alih Pengangkatan Guru, DPR: Kesejahteraan Harus Naik
Indonesia
DPR Soroti Batas Waktu Konsumsi Makanan MBG, BGN Diminta Perkuat Pengawasan
Komisi X DPR meminta batas waktu konsumsi MBG disampaikan. DPR ingin adanya label di informasi itu.
Soffi Amira - Kamis, 13 Agustus 2026
DPR Soroti Batas Waktu Konsumsi Makanan MBG, BGN Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Polemik Pasien BPJS Berujung Sorotan DPR, Nakes Diminta Bijak Bermedia Sosial
Polemik komentar sejumlah tenaga kesehatan terhadap pasien BPJS menuai sorotan DPR. Ingatkan pentingnya menjaga etika profesi, empati, dan tanggung jawab moral
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 Agustus 2026
Polemik Pasien BPJS Berujung Sorotan DPR, Nakes Diminta Bijak Bermedia Sosial
Indonesia
Komisi X DPR Minta Anggaran Pendidikan Fokus Atasi Kekurangan Guru usai Putusan MK
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati meminta anggaran pendidikan difokuskan untuk mengatasi kekurangan guru dan meningkatkan mutu pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi X DPR Minta Anggaran Pendidikan Fokus Atasi Kekurangan Guru usai Putusan MK
Indonesia
DPR Desak Putusan MK soal Anggaran MBG Segera Diterapkan pada APBN 2027
Komisi X DPR mendesak pemerintah mempercepat putusan MK soal anggaran MBG di APBN 2027.
Soffi Amira - Senin, 03 Agustus 2026
DPR Desak Putusan MK soal Anggaran MBG Segera Diterapkan pada APBN 2027
Indonesia
Komisi X DPR Dukung Putusan MK: Anggaran Pendidikan Tak Boleh Dipakai untuk MBG
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian mendukung putusan MK yang menegaskan anggaran pendidikan diprioritaskan untuk kebutuhan inti pendidikan, tidak untuk MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Juli 2026
Komisi X DPR Dukung Putusan MK: Anggaran Pendidikan Tak Boleh Dipakai untuk MBG
Indonesia
Komisi X DPR akan Panggil Kemendiktisaintek, Minta Penjelasan Pendirian Universitas Republik Indonesia
Pembahasan mengenai URI belum pernah dilakukan bersama DPR.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Komisi X DPR akan Panggil Kemendiktisaintek, Minta Penjelasan Pendirian Universitas Republik Indonesia
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Jelaskan Rencana Pembentukan Universitas Republik Indonesia, Belum Pernah di Rapatkan
Komisi X akan meminta penjelasan langsung kepada pemerintah dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi setelah DPR memasuki masa sidang berikutnya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Juli 2026
DPR Desak Pemerintah Jelaskan Rencana Pembentukan Universitas Republik Indonesia, Belum Pernah di Rapatkan
Indonesia
Banyak Warga tak Mampu Sulit Kuliah, DPR Minta Evaluasi Total Parameter Penentu Desil Penerima KIP
Negara tidak boleh menyerahkan nasib anak-anak dari keluarga miskin hanya kepada perhitungan algoritma yang berpotensi mengabaikan realitas di lapangan.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Juli 2026
Banyak Warga tak Mampu Sulit Kuliah, DPR Minta Evaluasi Total Parameter Penentu Desil Penerima KIP
Indonesia
Komisi X DPR Ingatkan MPLS 2026 Harus Bebas Perploncoan dan Perundungan
Anggota Komisi X DPR RI Dedi Wahidi meminta pelaksanaan MPLS Tahun Ajaran 2026/2027 bebas dari perploncoan, kekerasan, dan perundungan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 14 Juli 2026
Komisi X DPR Ingatkan MPLS 2026 Harus Bebas Perploncoan dan Perundungan
Bagikan