Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Komisi X DPR Kumpulkan Masukan Berbagai Pihak untuk Revisi UU Hak Cipta

Frengky AruanFrengky Aruan - Kamis, 07 November 2024
Komisi X DPR Kumpulkan Masukan Berbagai Pihak untuk Revisi UU Hak Cipta

Gedung Parlemen Senaya Jakarta. Foto: Dok/DPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi X DPR RI Melly Goeslaw menyebut perbaikan Undang-Undang (UU) Hak Cipta mendapat respons positif dari berbagai pihak.

Komisi X saat ini tengah mengumpulkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pencipta seni, industri kreatif, akademisi, serta perwakilan masyarakat.

"Tujuan utamanya adalah memperkuat UU Hak Cipta agar sesuai dengan perkembangan teknologi serta dapat melindungi hak-hak para pemegang hak cipta secara menyeluruh," kata Melly kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (7/11).

Legislator Gerindra itu menjelaskan tujuan dari perjuangannya dalam merevisi UU Hak Cipta. Melly yang juga seorang musisi sekaligus pencipta lagu mengaku prihatin dengan berbagai kasus pelanggaran hak cipta yang semakin marak, terutama di era digital.

Dia menegaskan pentingnya UU Hak Cipta segera direvisi. Salah satunya untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi para pemegang hak cipta dan pelaku industri seni.

Melly juga menyoroti bahwa selama ini, hak-hak pencipta karya sering kali dirugikan oleh praktik-praktik pembajakan dan penyebaran ilegal di platform digital.

Baca juga:

Komisi III Serahkan RUU KUHP ke Baleg DPR

"Sebagai seorang seniman, saya memahami betul bagaimana hak kekayaan intelektual dapat memberikan dampak besar bagi keberlanjutan karier para pemegang hak cipta. Revisi UU ini menjadi hal yang mendesak untuk memastikan karya-karya tersebut terlindungi dan dapat dihargai sebagaimana mestinya," kata Melly.

Di sisi lain, Melly mengatakan tantangan baru muncul bagi para pemegang hak cipta di Indonesia, terutama di bidang seni. Dia bahkam mengaku mendapatkan dampak dari kurang tegasnya UU Cipta Kerja dalam melindungi sebuah karya.

"Sebagai seorang seniman, saya merasakan dampak dari pembajakan dan penyebaran ilegal karya saya. Karya kami adalah hasil jerih payah yang perlu dihargai dan dilindungi," tegas Melly.

Melly menekankan revisi UU Hak Cipta bukan hanya sekadar soal hukum, tetapi juga tentang menumbuhkan kesadaran di masyarakat mengenai pentingnya menghargai karya orang lain.

Untuk itu, anggota DPR Dapil Jabar I itu berkomitmen mengangkat suara para pemegang hak cipta dalam proses legislasi tersebut. Dia memastikan hasil revisi dapat memberikan dampak positif bagi industri kreatif di Tanah Air.

Baca juga:

21 Poin Penting Putusan MK soal Uji Materi UU Cipta Kerja

Melly mendorong agar perubahan UU Hak Cipta segera disahkan. Terpenting, memberikan payung hukum yang kuat bagi para pemegang hak cipta di Indonesia.

"Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai hasil karya anak bangsa," tegas Melly.

Bagi Melly, dengan dukungan yang tepat seni dan budaya lokal diharapkan semakin diapresiasi. Tak hanya itu, revisi ini diyakini bisa menciptakan ruang bagi para pemegang hak cipta untuk terus berkarya dan memperkaya kehidupan masyarakat.

"Mari kita bersama-sama menghargai karya-karya kreatif dan mendukung perlindungan hak cipta demi masa depan industri kreatif Indonesia yang lebih cerah! Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai hasil karya anak bangsa dalam tatanan seni, musik, dan budaya," katanya.

Melly menekankan menghargai karya kreatif anak bangsa berarti tidak hanya menikmati, tetapi juga melindungi, mendukung, dan memberikan ruang bagi para seniman untuk terus berkarya. Dia menyatakan sebuah bangsa akan menjadi lebih berbudaya dan berdaya saing tinggi ketika seni dan budaya lokalnya diapresiasi serta dijaga dengan baik.

"Ini juga menjadi bentuk penghormatan terhadap identitas nasional yang memperkaya kehidupan masyarakat dan memperkuat rasa kebanggaan bangsa," kata Melly. (Pon)

#Melly Goeslaw #Komisi X DPR RI #UU Hak Cipta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Anggaran Pendidikan Tak Capai 20 Persen, DPR Tegas: Ini Perintah Konstitusi, Bukan Sekadar Target
Komisi X DPR RI mendesak pemerintah memenuhi amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen setelah realisasi APBN 2025 baru mencapai 19,1 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Juli 2026
Anggaran Pendidikan Tak Capai 20 Persen, DPR Tegas: Ini Perintah Konstitusi, Bukan Sekadar Target
Indonesia
Karya Jurnalistik Yang Disebar Buat Tujuan Komersil Akan Dikenai Royalti
Dewan Pers masih mematangkan usulan mengenai pengaturan karya jurnalistik dalam RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk memperkuat industri pers.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Karya Jurnalistik Yang Disebar Buat Tujuan Komersil Akan Dikenai Royalti
Olahraga
Komisi X DPR Setujui Naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker untuk Timnas Indonesia
Komisi X DPR RI mendorong pemerintah dan PSSI agar penetapan kewarganegaraan Republik Indonesia ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Frengky Aruan - Senin, 15 Juni 2026
Komisi X DPR Setujui Naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker untuk Timnas Indonesia
Indonesia
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel) mengungkap latar belakang di balik mundurnya ratusan kepala sekolah dari jabatannya secara massal.
Frengky Aruan - Senin, 15 Juni 2026
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Indonesia
Mendiktisaintek: 122 Prodi Ditutup pada 2026, Mayoritas Bertransformasi Sesuai Kebutuhan Industri
Mendiktisaintek menjelaskan penutupan 122 program studi pada 2026 dilakukan atas usulan kampus. Mayoritas bertransformasi menjadi lebih relevan dengan industri dan teknologi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Juni 2026
Mendiktisaintek: 122 Prodi Ditutup pada 2026, Mayoritas Bertransformasi Sesuai Kebutuhan Industri
Indonesia
Anggota DPR Gus Hilman Kecelakaan Maut di Tol Paspro, Dikabarkan Sudah Lewati Masa Kritis
Anggota DPR RI, Gus Hilman, sudah melewati masa kritis usai mengalami kecelakaan di Tol Pasuruan-Probolinggo.
Soffi Amira - Minggu, 24 Mei 2026
Anggota DPR Gus Hilman Kecelakaan Maut di Tol Paspro, Dikabarkan Sudah Lewati Masa Kritis
Indonesia
RUU Hak Cipta Segera Dibahas, Karya Jurnalistik dan Penyerdahanaan Manajemen Kolektif Jadi Isu
Mengenai rumusan norma dalam RUU Hak Cipta nantinya, masih perlu diskusi lebih lanjut. Tetapi pemerintah memiliki tugas untuk melindungi hak kekayaan intelektual.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 April 2026
RUU Hak Cipta Segera Dibahas, Karya Jurnalistik dan Penyerdahanaan Manajemen Kolektif Jadi Isu
Indonesia
DPR Setujui RUU Hak Cipta, PKB Soroti Ancaman AI hingga Deepfake terhadap Kreator
DPR RI menyetujui RUU Hak Cipta sebagai usul inisiatif. PKB menilai revisi regulasi penting untuk melindungi kreator dari ancaman AI, deepfake, hingga pembajakan di platform digital.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 12 Maret 2026
DPR Setujui RUU Hak Cipta, PKB Soroti Ancaman AI hingga Deepfake terhadap Kreator
Indonesia
Lembaga Manajemen Kolektif Bakal Diawasi Ketat, Once Mekel Tak Ingin Ada Monopoli Royalti
Once Mekel Kawal RUU Hak Cipta di DPR Demi Industri Kreatif 2026
Angga Yudha Pratama - Kamis, 12 Maret 2026
Lembaga Manajemen Kolektif Bakal Diawasi Ketat, Once Mekel Tak Ingin Ada Monopoli Royalti
Indonesia
Puluhan Situs Pelanggar Hak Cipta Direkomendasikan Ditutup
Langkah itu dapat memberikan efek jera serta menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan berkeadilan bagi para pemegang hak kekayaan intelektual
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 23 Februari 2026
Puluhan Situs Pelanggar Hak Cipta Direkomendasikan Ditutup
Bagikan