Komisi VIII DPR Segera Bentuk Panja Evaluasi Penyelenggaraan Haji

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 17 Juli 2023
Komisi VIII DPR Segera Bentuk Panja Evaluasi Penyelenggaraan Haji

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka di Kota Bogor, Minggu (16/7/2023). (ANTARA/Linna Susanti)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi VIII DPR RI segera membentuk panitia kerja (Panja) evaluasi penyelenggaraan haji 2023 untuk membahas teknis pelaksanaan yang perlu diperbaiki ke depan agar memberikan rasa nyaman yang merata ke semua jamaah.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengatakan poin-poin yang dipersiapkan dalam pembentukan Panja ini sedang dalam tahap koordinasi dengan pihak terkait.

Baca Juga

Madinah Makin Panas, Jemaah Haji Diminta Menahan Diri di Hotel

"Belum tahu ini kan kita masih reses, tapi intinya kita pikirannya sama 'pengin' bikin Panja evaluasi," ujarnya di Bogor, Minggu (16/7).

Diah menyampaikan urusan penyelenggaraan haji memang bukan hanya soal anggaran, tetapi pelaksanaan yang perlu dipantau dan diperbaiki.

Usulan-usulan yang telah masuk, kata Diah, di antaranya perbaikan manajemen SDM pendamping haji yang perlu di bagi waktu kerja, karena di Arab Saudi perlu bekerja 16 jam dengan cuaca yang panas.

Menurut Diah, dewan menilai mengenai jam pendampingan jamaah dari petugas perlu dikoordinasikan dengan Kementerian Agama.

"Karena Arab itu minimal suhunya saja sudah beda lah, kalau orang di situ tugasnya 16 jam kan harus aplusan lah, karena panas dan lain-lain," tutur Diah.

Baca Juga

1 Jemaah Haji Hilang Dikabarkan Meninggal, Tinggal 2 Lagi Masih Dicari

Diah pun menuturkan, selain SDM, fasilitas haji yang belum merata bagi semua jamaah juga banyak menjadi masukan masyarakat ke dewan sehingga patut diperhatikan dan dipastikan oleh penyelenggara haji.

Penyelenggara haji dipandang perlu membentuk divisi kontrol khusus memastikan kualitas makanan yang disajikan kepada jamaah haji semua terjamin, kualitas air, hotel dan lain-lain. Bahkan persiapan fasilitas-fasilitas sebaiknya telah dipantau divisi kontrol sebelum pelaksanaan haji dimulai.

"Sehingga misalnya di hotel A catering-nya kurang memuaskan ya dari Kemenag ada LO-nya lah yang menyampaikan ke catering-nya. service-lah," kata dia.

Kemudian, lanjut Diah, penyelenggara haji juga dipandang perlu mengevaluasi soal asistensi bagi jamaah lanjut usia dari pihak keluarga yaitu anaknya atau keluarga lain yang masih jauh lebih sehat dan juga mendaftar haji agar bisa berbarengan.

Penyelenggaraan haji tahun 2024 perlu mengukur berapa jamaah lansia yang perlu asistensi, sebab kesehatan mereka berbeda-beda

Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini, terangnya lagi, ada orang tua terpisah keberangkatan dengan anak padahal kesehatannya riskan dan antrean anaknya tepat di bawahnya.

"Biasanya kan orang tua dan anak antre bareng, kemarin (haji 2023 ini) ada yang berangkat bareng ada yang enggak. Pemisahan kuota padahal nomor urutnya beriringan. Nah banyak yang seperti itu, padahal kan itu kuota di bawahnya," pungkasnya. (*)

Baca Juga

Madinah Padat, Petugas Fokus Antisipasi Jemaah Haji Hilang

#Komisi VII DPR #Ibadah Haji
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Putra Mahkota Saudi Telepon Presiden Prabowo, Beri Dukungan untuk Indonesia dan Bahas Kampung Haji
MBS menelepon Presiden Prabowo menyampaikan belasungkawa atas bencana di Indonesia serta membahas perkembangan rencana pembangunan perkampungan haji.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Desember 2025
Putra Mahkota Saudi Telepon Presiden Prabowo, Beri Dukungan untuk Indonesia dan Bahas Kampung Haji
Berita Foto
Raker Menteri Lingkungan Hidup dengan Komisi XII DPR Bahas Daerah Aliran Sungai (DAS) Pulau Sumatera
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq saat raker dengan Komisi XII DPR di Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 03 Desember 2025
Raker Menteri Lingkungan Hidup dengan Komisi XII DPR Bahas Daerah Aliran Sungai (DAS) Pulau Sumatera
Indonesia
Jangan Lupa Batas Akhir Pengajuan Visa Haji 8 Februari 2026, Lewat Batal Berangkat!
Pemerintah Arab Saudi menetapkan jadwal penerbitan visa jamaah calon haji reguler berlangsung mulai 8 Februari hingga 20 Maret 2026.
Wisnu Cipto - Selasa, 25 November 2025
Jangan Lupa Batas Akhir Pengajuan Visa Haji 8 Februari 2026, Lewat Batal Berangkat!
Indonesia
Dukung Penugasan TNI - BAIS Amankan Kilang Pertamina, DPR: Harus Akuntabel dan Terukur
Anggota DPR RI mendukung penugasan TNI dan BAIS mengamankan kilang Pertamina untuk memperkuat keamanan aset vital negara dan menjaga stabilitas energi nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
Dukung Penugasan TNI - BAIS Amankan Kilang Pertamina, DPR: Harus Akuntabel dan Terukur
Indonesia
Kuota Jemaah Haji Asal Jawa Barat Turun Drastis, Tak Ada Lagi Menyalip Antrean
Kebijakan ini juga akan memberikan keadilan terhadap jemaah haji yang sudah mendaftar, karena akan diberangkatkan berdasarkan nomor urut provinsi dan juga untuk kemaslahatan jemaah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 November 2025
Kuota Jemaah Haji Asal Jawa Barat Turun Drastis, Tak Ada Lagi Menyalip Antrean
Indonesia
Keberatan Kuota Haji Dipangkas, DPRD Sumedang Sambangi Komisi VIII DPR
Kabupaten Sumedang, pada 2026, hanya akan menerima 72 kuota haji, jumlah yang jauh lebih sedikit ketimbang alokasi sebelumnya sebanyak 511 jemaah.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
Keberatan Kuota Haji Dipangkas, DPRD Sumedang Sambangi Komisi VIII DPR
Indonesia
BPKH Hormati Proses Hukum KPK dan Tegaskan Komitmen Transparansi Pengelolaan Dana Haji
BPKH tegaskan dukungan terhadap langkah KPK telusuri layanan haji. Pastikan dana haji dikelola profesional dan BPKH Limited tak terlibat operasional kargo.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 November 2025
BPKH Hormati Proses Hukum KPK dan Tegaskan Komitmen Transparansi Pengelolaan Dana Haji
Indonesia
Imbas Larangan Impor Pakaian Bekas, DPR Minta Pemerintah Beri Solusi untuk Pedagang Thrifting Terdampak
Melihat imbas larangan impor pakaian bekas, Komisi VII DPR meminta pemerintah untuk memberikan solusi bagi para pedagang thrifting terdampak.
Soffi Amira - Sabtu, 08 November 2025
Imbas Larangan Impor Pakaian Bekas, DPR Minta Pemerintah Beri Solusi untuk Pedagang Thrifting Terdampak
Indonesia
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
BPKH didesak fokus investasi untuk layanan jemaah dan bertanggung jawab moral atas amanah umat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Indonesia
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Ia desak prioritas lansia, stop jalur cepat, dan diplomasi kuota ke Arab Saudi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Bagikan