Komisi VIII DPR Segera Bentuk Panja Evaluasi Penyelenggaraan Haji
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka di Kota Bogor, Minggu (16/7/2023). (ANTARA/Linna Susanti)
MerahPutih.com - Komisi VIII DPR RI segera membentuk panitia kerja (Panja) evaluasi penyelenggaraan haji 2023 untuk membahas teknis pelaksanaan yang perlu diperbaiki ke depan agar memberikan rasa nyaman yang merata ke semua jamaah.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengatakan poin-poin yang dipersiapkan dalam pembentukan Panja ini sedang dalam tahap koordinasi dengan pihak terkait.
Baca Juga
Madinah Makin Panas, Jemaah Haji Diminta Menahan Diri di Hotel
"Belum tahu ini kan kita masih reses, tapi intinya kita pikirannya sama 'pengin' bikin Panja evaluasi," ujarnya di Bogor, Minggu (16/7).
Diah menyampaikan urusan penyelenggaraan haji memang bukan hanya soal anggaran, tetapi pelaksanaan yang perlu dipantau dan diperbaiki.
Usulan-usulan yang telah masuk, kata Diah, di antaranya perbaikan manajemen SDM pendamping haji yang perlu di bagi waktu kerja, karena di Arab Saudi perlu bekerja 16 jam dengan cuaca yang panas.
Menurut Diah, dewan menilai mengenai jam pendampingan jamaah dari petugas perlu dikoordinasikan dengan Kementerian Agama.
"Karena Arab itu minimal suhunya saja sudah beda lah, kalau orang di situ tugasnya 16 jam kan harus aplusan lah, karena panas dan lain-lain," tutur Diah.
Baca Juga
1 Jemaah Haji Hilang Dikabarkan Meninggal, Tinggal 2 Lagi Masih Dicari
Diah pun menuturkan, selain SDM, fasilitas haji yang belum merata bagi semua jamaah juga banyak menjadi masukan masyarakat ke dewan sehingga patut diperhatikan dan dipastikan oleh penyelenggara haji.
Penyelenggara haji dipandang perlu membentuk divisi kontrol khusus memastikan kualitas makanan yang disajikan kepada jamaah haji semua terjamin, kualitas air, hotel dan lain-lain. Bahkan persiapan fasilitas-fasilitas sebaiknya telah dipantau divisi kontrol sebelum pelaksanaan haji dimulai.
"Sehingga misalnya di hotel A catering-nya kurang memuaskan ya dari Kemenag ada LO-nya lah yang menyampaikan ke catering-nya. service-lah," kata dia.
Kemudian, lanjut Diah, penyelenggara haji juga dipandang perlu mengevaluasi soal asistensi bagi jamaah lanjut usia dari pihak keluarga yaitu anaknya atau keluarga lain yang masih jauh lebih sehat dan juga mendaftar haji agar bisa berbarengan.
Penyelenggaraan haji tahun 2024 perlu mengukur berapa jamaah lansia yang perlu asistensi, sebab kesehatan mereka berbeda-beda
Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini, terangnya lagi, ada orang tua terpisah keberangkatan dengan anak padahal kesehatannya riskan dan antrean anaknya tepat di bawahnya.
"Biasanya kan orang tua dan anak antre bareng, kemarin (haji 2023 ini) ada yang berangkat bareng ada yang enggak. Pemisahan kuota padahal nomor urutnya beriringan. Nah banyak yang seperti itu, padahal kan itu kuota di bawahnya," pungkasnya. (*)
Baca Juga
Bagikan
Berita Terkait
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
17 Persen Anak Muda Menganggur, DPR Soroti Lemahnya Industri Manufaktur
DPR Ingatkan Risiko Visa Haji Ilegal, jangan Pertaruhkan Nyawa demi Berangkat Cepat
Mayoritas Jemaah Haji Indonesia Masuk Kategori Risiko Tinggi, DPR Desak PPIH Perketat Layanan
Gugatan UU Haji Memanas di MK, PKB Tegaskan Kuota Tambahan Bukan Milik Pemerintah Sepihak
Kenalkan Siskohat Nyawa Penyelenggaraan Haji Indonesia, Apa Itu?
Haji Indonesia Pakai Skema Murur & Tanazul di Mina, Lebih Ramah Lansia
Diklat Petugas Haji 2026 Pakai Semimiliter, Biar Disiplin dan Tepis Isu Nebeng Haji
Bakal Kirim 221 Ribu Jemaah, Kementerian Haji Mulai Susun Kloter Keberangkatan
Petugas Haji 2026 Masuk Barak Mulai 10 Januari Ikut Diklat Semimiliter