Komisi VIII DPR Bahas Tim Pengawas Haji Tahun 2025
 
                Merahputih.com - Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang saat mengikuti Rapat Koordinasi Panitia Kerja Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (Panja BPIH) 2025 Komisi VIII DPR dengan Pimpinan DPR dengan di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji 2025 Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pihaknya telah membentuk tim yang terdiri atas WNI di Arab Saudi untuk membantu mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan haji 2025.
Pemerintah dan Panja Biaya Haji Komisi VIII DPR RI telah menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89,4 juta dan calon jamaah haji membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp55,4 juta per orang.
Komposisi BPIH itu terdiri atas biaya yang bersumber dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji per jamaah rata-rata sebesar Rp33.978.508,01 atau sebesar 38 persen dari rata-rata BPIH 2025. Lalu, Bipih rata-rata per jamaah sebesar Rp55.431.750,78 atau sebesar 62 persen dari BPIH Haji 2025. (MP/Didik Setiawan).
Berita Terkait
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
 
                  Pertalite Bikin Banyak Motor Mogok di Jatim, DPR Tegur Pertamina: Jangan Cuma Bilang "Hasil Uji Baik”
 
                  Komnas Haji Apresiasi Biaya Haji 2026 Turun, Minta Kualitas Layanan Tetap Maksimal
 
                  Pasca-Putusan MKD, Gerindra Pastikan Rahayu Saraswati Tetap Jabat Wakil Ketua Komisi VII DPR
 
                  Ongkos Haji 2026 Diketok Rp 54,19 Juta, Jemaah Punya Waktu Pelunasan 6 Bulan
 
                  Biaya Haji 2026 Turun Rp 2 Juta, DPR: Kualitas Layanan Jamaah Harus Tetap Terjaga
 
                  Biaya Haji 2026 dan Kuota Per Provinsi: Jawa Timur Mendominasi
 
                  Panja BPIH DPR dan Pemeritah Sepakati Biaya Haji Tahun 2026 Sebesar Rp87,4 Juta
 
                  Tok! Biaya Ibadah Haji 2026 Disepakati Rp 87.4 Juta, Jemaah Bayar Rp 54 Juta
 
                  DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
 
                  





 
                         
                         
                         
                        