Komisi VI DPR Minta Danantara Dikelola secara Profesional
Kantor Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Jl RP Soeroso, Menteng, Jakarta. ANTARA/Muhammad Heriyanto/am.
MerahPutih.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Sarmuji memuji peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), di Istana Negara, Senin (24/2).
Sarmuji menilai Danantara dapat mendongkrak ekonomi Indonesia hingga 8 persen. Danantara dipimpin Rosan Roeslani sebagai Group CEO, serta dibantu oleh Pandu Sjahrir sebagai pemimpin Holding Investasi dan Dony Oskaria sebagai pemimpin Holding Operasional.
Sarmuji tak mempermasalahkan siapapun yang duduk mengelola Danantara. Tapi Sarmuji berpesan supaya Danantara dapat dikelola secara profesional.
Baca juga:
Legislator Yakin Danantara Bukan Sekadar Investasi, Tetapi Membangun Fondasi Ekonomi Berkelanjutan
"Kalau figur-figurnya, menurut saya punya kemampuan bagus itu, Pak Rosan, Pak Doni, Pak Pandu, menurut saya, figur-figur yang kapabel. Tinggal pengelolaan saja, supaya tata kelola-nya baik, independen, tidak ada intervensi sehingga bisa melakukan pengelolaan Danantara dengan kemahiran yang terjaga," kata Sarmuji kepada wartawan, Senin (24/2).
Sekjen Golkar ini menilai gagasan soal Danantara bukan hal baru. Dia mengklaim gagasan itu sudah ada sejak era Orde Baru. Sehingga pemerintahan Prabowo tinggal meneruskannya.
"Ini sebenarnya sesuatu yang sudah lama digagas, sudah lama digagas, terwujud zaman Pak Prabowo, ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Bahkan kalau melihat sejak di pemikirannya, ini sebenarnya sudah pernah dipikirkan zamannya ekonom zaman orde Baru. Mudah-mudahan ini jadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.
Baca juga:
Guna mencegah penyalahgunaan, Sarmuji menjamin DPR akan memantau pengelolaan Danantara. Sia berharap tata kelola Danantara diciptakan sebaik mungkin.
"Pasti, pasti, DPR masih punya peran pengawasan, ini nanti mungkin diawasi oleh oleh komisi DPR juga," kata Sarmuji. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Baleg DPR Dorong Konsideran UU Pemerintahan Aceh tak Dihapus dalam Revisi
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Danantara Mulai Lakukan Reformasi BUMN di Tahun Ini
Proyek Kilang sampai Budidaya Unggal Bakal Groundbreaking di Februari 2026
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu