Komisi VI DPR Minta Danantara Dikelola secara Profesional

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 24 Februari 2025
Komisi VI DPR Minta Danantara Dikelola secara Profesional

Kantor Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Jl RP Soeroso, Menteng, Jakarta. ANTARA/Muhammad Heriyanto/am.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Sarmuji memuji peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), di Istana Negara, Senin (24/2).

Sarmuji menilai Danantara dapat mendongkrak ekonomi Indonesia hingga 8 persen. Danantara dipimpin Rosan Roeslani sebagai Group CEO, serta dibantu oleh Pandu Sjahrir sebagai pemimpin Holding Investasi dan Dony Oskaria sebagai pemimpin Holding Operasional.

Sarmuji tak mempermasalahkan siapapun yang duduk mengelola Danantara. Tapi Sarmuji berpesan supaya Danantara dapat dikelola secara profesional.

Baca juga:

Legislator Yakin Danantara Bukan Sekadar Investasi, Tetapi Membangun Fondasi Ekonomi Berkelanjutan

"Kalau figur-figurnya, menurut saya punya kemampuan bagus itu, Pak Rosan, Pak Doni, Pak Pandu, menurut saya, figur-figur yang kapabel. Tinggal pengelolaan saja, supaya tata kelola-nya baik, independen, tidak ada intervensi sehingga bisa melakukan pengelolaan Danantara dengan kemahiran yang terjaga," kata Sarmuji kepada wartawan, Senin (24/2).

Sekjen Golkar ini menilai gagasan soal Danantara bukan hal baru. Dia mengklaim gagasan itu sudah ada sejak era Orde Baru. Sehingga pemerintahan Prabowo tinggal meneruskannya.

"Ini sebenarnya sesuatu yang sudah lama digagas, sudah lama digagas, terwujud zaman Pak Prabowo, ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Bahkan kalau melihat sejak di pemikirannya, ini sebenarnya sudah pernah dipikirkan zamannya ekonom zaman orde Baru. Mudah-mudahan ini jadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.

Baca juga:

Danantara Diminta Contoh Temasek Singapura dan Khazanah Nasional Malaysia, Ekonom: Harus Transparan dan Independen

Guna mencegah penyalahgunaan, Sarmuji menjamin DPR akan memantau pengelolaan Danantara. Sia berharap tata kelola Danantara diciptakan sebaik mungkin.

"Pasti, pasti, DPR masih punya peran pengawasan, ini nanti mungkin diawasi oleh oleh komisi DPR juga," kata Sarmuji. (Pon)

#Danantara #BPI Danantara #Investasi #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Buntut Pemadaman di Batam, Pemerintah Evaluasi Rencana Cadangan PLN Saat Blackout
nantara akan melakukan asesmen dan berkoordinasi dengan jajaran PLN untuk menyusun usulan transformasi yang akan disampaikan kepada Presiden.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Buntut Pemadaman di Batam, Pemerintah Evaluasi Rencana Cadangan PLN Saat Blackout
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Berita
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Dampak ekonomi global terhadap Indonesia pada 2026 mencakup suku bunga AS, inflasi, ekspor komoditas, investasi, dan tantangan APBN.
ImanK - Kamis, 15 Oktober 2026
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Indonesia
Rosan Ungkap Investasi Hilirisasi Naik Jadi 30 Persen, Total Investasi RI Tembus Rp 1.010,6 Triliun
Rosan melaporkan investasi Indonesia mencapai Rp 1.010,6 triliun pada Semester I-2026. Kontribusi hilirisasi naik menjadi 30 persen dari total nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Oktober 2026
Rosan Ungkap Investasi Hilirisasi Naik Jadi 30 Persen, Total Investasi RI Tembus Rp 1.010,6 Triliun
Indonesia
Puluhan Ribu Kasus Premanisme Ganggu Dunia Usaha, Polri: Modusnya Ngerecokin sebelum Usaha Dimulai
Selain premanisme, Polri juga menangani ribuan kasus pungutan liar dan pemerasan.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Oktober 2026
Puluhan Ribu Kasus Premanisme Ganggu Dunia Usaha, Polri: Modusnya Ngerecokin sebelum Usaha Dimulai
Indonesia
4 BUMN Karya Digabungkan Jadi Satu di November 2026, Beban Keungan Sudah Sangat Berat
Pada kasus WIKA, beban utang perusahaan tersebut mencapai sekitar Rp 34 triliun yang tak diimbangi kecukupan aset penjamin (underlying assets)
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Oktober 2026
 4 BUMN Karya Digabungkan Jadi Satu di November 2026, Beban Keungan Sudah Sangat Berat
Indonesia
Prabowo Anggap Investor Percaya Indonesia Sebagai Saudara
"Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita. Mitra-mitra kita, kita anggap sebagai saudara-saudara kita," ujarnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Oktober 2026
Prabowo Anggap Investor Percaya Indonesia Sebagai Saudara
Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Indonesia
BUMN PT LEN Diperintahkan Bikin Based Automotive Chips Buat Mobil Nasional
Salah satu tantangan utama dari pengembangan teknologi semi konduktor itu, yang utama adalah kelangkaan talenta.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Oktober 2026
BUMN PT LEN Diperintahkan Bikin Based Automotive Chips Buat Mobil Nasional
Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Bagikan