Komisi VI DPR Minta Danantara Dikelola secara Profesional

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 24 Februari 2025
Komisi VI DPR Minta Danantara Dikelola secara Profesional

Kantor Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Jl RP Soeroso, Menteng, Jakarta. ANTARA/Muhammad Heriyanto/am.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Sarmuji memuji peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), di Istana Negara, Senin (24/2).

Sarmuji menilai Danantara dapat mendongkrak ekonomi Indonesia hingga 8 persen. Danantara dipimpin Rosan Roeslani sebagai Group CEO, serta dibantu oleh Pandu Sjahrir sebagai pemimpin Holding Investasi dan Dony Oskaria sebagai pemimpin Holding Operasional.

Sarmuji tak mempermasalahkan siapapun yang duduk mengelola Danantara. Tapi Sarmuji berpesan supaya Danantara dapat dikelola secara profesional.

Baca juga:

Legislator Yakin Danantara Bukan Sekadar Investasi, Tetapi Membangun Fondasi Ekonomi Berkelanjutan

"Kalau figur-figurnya, menurut saya punya kemampuan bagus itu, Pak Rosan, Pak Doni, Pak Pandu, menurut saya, figur-figur yang kapabel. Tinggal pengelolaan saja, supaya tata kelola-nya baik, independen, tidak ada intervensi sehingga bisa melakukan pengelolaan Danantara dengan kemahiran yang terjaga," kata Sarmuji kepada wartawan, Senin (24/2).

Sekjen Golkar ini menilai gagasan soal Danantara bukan hal baru. Dia mengklaim gagasan itu sudah ada sejak era Orde Baru. Sehingga pemerintahan Prabowo tinggal meneruskannya.

"Ini sebenarnya sesuatu yang sudah lama digagas, sudah lama digagas, terwujud zaman Pak Prabowo, ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Bahkan kalau melihat sejak di pemikirannya, ini sebenarnya sudah pernah dipikirkan zamannya ekonom zaman orde Baru. Mudah-mudahan ini jadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.

Baca juga:

Danantara Diminta Contoh Temasek Singapura dan Khazanah Nasional Malaysia, Ekonom: Harus Transparan dan Independen

Guna mencegah penyalahgunaan, Sarmuji menjamin DPR akan memantau pengelolaan Danantara. Sia berharap tata kelola Danantara diciptakan sebaik mungkin.

"Pasti, pasti, DPR masih punya peran pengawasan, ini nanti mungkin diawasi oleh oleh komisi DPR juga," kata Sarmuji. (Pon)

#Danantara #BPI Danantara #Investasi #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
DPR Dorong Santri Turun Gunung Jadi Agen Ekonomi Inovatif, Enggak Boleh Hanya Dengar Khotbah
Indrajaya mendorong penguatan semangat kebhinekaan sebagai inti kekuatan bangsa
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPR Dorong Santri Turun Gunung Jadi Agen Ekonomi Inovatif, Enggak Boleh Hanya Dengar Khotbah
Indonesia
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Isu-isu tersebut meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi, peningkatan kesehatan, serta pendidikan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Indonesia
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Danantara saat ini mengelola aset senilai 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp 16,57 kuadriliun, sehingga menempatkan Danantara sebagai sovereign wealth fund nomor lima terbesar di dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Indonesia
DPR Dukung Instruksi Presiden soal Pupuk Berkualitas dan Terjangkau
Bentuk perhatian Presiden terhadap sektor pertanian agar kesejahteraan petani meningkat dan ketahanan pangan tercapai secara berkelanjutan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
DPR Dukung Instruksi Presiden soal Pupuk Berkualitas dan Terjangkau
Indonesia
260 Kabupaten dan Kota Darurat Penanganan Sampah, Waste to Energy Pakai Duit Danantara
Status kedaruratan sampah itu sesuai dengan konteks Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
260 Kabupaten dan Kota Darurat Penanganan Sampah, Waste to Energy Pakai Duit Danantara
Indonesia
Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak
Hal serupa terjadi pada desa dan kampung wisata yang memiliki potensi besar
Angga Yudha Pratama - Minggu, 19 Oktober 2025
Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak
Indonesia
Laju Investasi Melambat, Menkeu Yakin Dengan Cara Ini Kembali Naik
Perhitungan target harus mempertimbangkan dinamika ekonomi kuartal akhir yang cenderung meningkat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 Oktober 2025
Laju Investasi Melambat, Menkeu Yakin Dengan Cara Ini Kembali Naik
Indonesia
Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit
Rifqi juga mengungkapkan bahwa Komisi II bersama Badan Keahlian DPR RI sedang mengkaji dua fokus utama revisi UU ASN
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Oktober 2025
Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit
Indonesia
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dalam setiap kebijakan yang dijalankan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Bagikan