Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Komisi VI DPR Minta Danantara Dikelola secara Profesional

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 24 Februari 2025
Komisi VI DPR Minta Danantara Dikelola secara Profesional

Kantor Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Jl RP Soeroso, Menteng, Jakarta. ANTARA/Muhammad Heriyanto/am.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Sarmuji memuji peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), di Istana Negara, Senin (24/2).

Sarmuji menilai Danantara dapat mendongkrak ekonomi Indonesia hingga 8 persen. Danantara dipimpin Rosan Roeslani sebagai Group CEO, serta dibantu oleh Pandu Sjahrir sebagai pemimpin Holding Investasi dan Dony Oskaria sebagai pemimpin Holding Operasional.

Sarmuji tak mempermasalahkan siapapun yang duduk mengelola Danantara. Tapi Sarmuji berpesan supaya Danantara dapat dikelola secara profesional.

Baca juga:

Legislator Yakin Danantara Bukan Sekadar Investasi, Tetapi Membangun Fondasi Ekonomi Berkelanjutan

"Kalau figur-figurnya, menurut saya punya kemampuan bagus itu, Pak Rosan, Pak Doni, Pak Pandu, menurut saya, figur-figur yang kapabel. Tinggal pengelolaan saja, supaya tata kelola-nya baik, independen, tidak ada intervensi sehingga bisa melakukan pengelolaan Danantara dengan kemahiran yang terjaga," kata Sarmuji kepada wartawan, Senin (24/2).

Sekjen Golkar ini menilai gagasan soal Danantara bukan hal baru. Dia mengklaim gagasan itu sudah ada sejak era Orde Baru. Sehingga pemerintahan Prabowo tinggal meneruskannya.

"Ini sebenarnya sesuatu yang sudah lama digagas, sudah lama digagas, terwujud zaman Pak Prabowo, ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Bahkan kalau melihat sejak di pemikirannya, ini sebenarnya sudah pernah dipikirkan zamannya ekonom zaman orde Baru. Mudah-mudahan ini jadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.

Baca juga:

Danantara Diminta Contoh Temasek Singapura dan Khazanah Nasional Malaysia, Ekonom: Harus Transparan dan Independen

Guna mencegah penyalahgunaan, Sarmuji menjamin DPR akan memantau pengelolaan Danantara. Sia berharap tata kelola Danantara diciptakan sebaik mungkin.

"Pasti, pasti, DPR masih punya peran pengawasan, ini nanti mungkin diawasi oleh oleh komisi DPR juga," kata Sarmuji. (Pon)

#Danantara #BPI Danantara #Investasi #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Arahan Langsung Presiden Prabowo, DPR Peringatkan Semua Pihak ‘Jangan Ganggu’ Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Batu Bara
penanganan perkara ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas.
Dwi Astarini - 1 jam, 27 menit lalu
Arahan Langsung Presiden Prabowo, DPR Peringatkan Semua Pihak ‘Jangan Ganggu’ Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Batu Bara
Indonesia
Pimpinan DPR Hargai Penggeledahan Masif Kafe De Clan Hingga Rumah Mewah di Sentul
Cucun mengaku belum menerima informasi mendalam mengenai detail lokasi maupun target penggeledahan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Juli 2026
Pimpinan DPR Hargai Penggeledahan Masif Kafe De Clan Hingga Rumah Mewah di Sentul
Indonesia
Waka Komisi X DPR Desak Polri Usut Tuntas Kasus Pembakaran Tiga Santri di Lombok
Kepolisian perlu menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, termasuk dugaan adanya pihak-pihak yang berusaha menghambat proses penegakan hukum.
Dwi Astarini - Rabu, 08 Juli 2026
Waka Komisi X DPR Desak Polri Usut Tuntas Kasus Pembakaran Tiga Santri di Lombok
Indonesia
Danantara Dalami Dugaan Fraud di PT Pos Indonesia, DPR Minta Kasus Diusut Tuntas
Komisi VI DPR mendukung langkah Danantara mengusut dugaan rekayasa laporan keuangan dan fraud di PT Pos Indonesia serta mendorong reformasi tata kelola BUMN.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Juli 2026
Danantara Dalami Dugaan Fraud di PT Pos Indonesia, DPR Minta Kasus Diusut Tuntas
Indonesia
Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik di Bali Dimulai, Target Operasional 2028
Kebutuhan terhadap teknologi ini muncul berangkat dari PR Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan masalah sampah dengan cepat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Juli 2026
Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik di Bali Dimulai, Target Operasional 2028
Indonesia
Danantara Merger 4 BUMN di Bawah Mandiri Manajemen Investasi, Terbesar di Indonesia
Danantara menggabungkan empat perusahaan asset management BUMN menjadi satu entitas di bawah Mandiri Manajemen Investasi. Konsolidasi ini membentuk perusahaan asset management terbesar di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 08 Juli 2026
Danantara Merger 4 BUMN di Bawah Mandiri Manajemen Investasi, Terbesar di Indonesia
Indonesia
Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Mendesak, Masih Sebatas Usulan Menurut Dede Yusuf
Perubahan nama provinsi harus melalui mekanisme pembentukan atau perubahan undang-undang yang dibahas bersama DPR.
Frengky Aruan - Rabu, 08 Juli 2026
Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Mendesak, Masih Sebatas Usulan Menurut Dede Yusuf
Indonesia
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan menggelar safari politik ke partai non-parlemen saat masa reses untuk menghimpun masukan terkait revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Indonesia
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Tak boleh ada kompromi dalam penegakan hukum para pelaku.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Indonesia
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang harus dihormati.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Bagikan