Komisi III DPR RI Minta 'Anak Buah' Prabowo Terjemahkan Rencana Maafkan Koruptor

Frengky AruanFrengky Aruan - Sabtu, 21 Desember 2024
Komisi III DPR RI Minta 'Anak Buah' Prabowo Terjemahkan Rencana Maafkan Koruptor

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil buka suara terkait Presiden Prabowo Subianto yang akan memaafkan koruptor jika mengembalikan uang hasil kejahatan. Nasir mendorong ‘anak buah’ Prabowo merealisasikannya.

"Presiden Prabowo Subianto sudah membuka pintu terkait dengan apa yang beliau sampaikan, tentu saja bawahannya dalam hal ini menko dan menteri-menteri terkait harus bisa menerjemahkan dan merumuskan dalam bentuk produk hukum apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo," kata Nasir kepada wartawan, Sabtu (21/12).

Nasir menilai para bawahan Prabowo tak perlu khawatir dalam pelaksanaan keinginan itu. Sebab hal tersebut merupakan tugas mereka guna mewujudkan keinginan Presiden.

"Jadi para menteri dan Menko yang terkait jangan ragu, jangan menunggu tapi justru mengambil inisiatif untuk menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam bentuk produk hukum tentu saja," ujarnya.

Baca juga:

KPK Tunggu Kejelasan Rencana Prabowo Maafkan Koruptor

Ia menyebut nantinya produk hukum itu akan dikonsultasikan kepada DPR. Dengan demikian, Prabowo sudah membuka pintu maka sudah semestinya diterjemahkan dalam bentuk produk hukum.

"Bagaimana dan seperti apa produk hukum itu tentu saja nanti akan dikonsultasikan dengan DPR dan para pemangku kepentingan serta instusi instusi negara terkait lainnya," tuturnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menduga keinginan Prabowo itu karena sang Presiden sadar bahwa APBN tidak baik-baik saja. Sehingga perlu satu dorongan dari luar.

"Dan beliau mencoba untuk insiatif itu. Jadi tolong para menteri-menteri dan juga menko terkait terjemahkan lah dalam bentuk produk hukum apa yang diinginkan oleh Pak presiden Prabowo Subianto," pungkasnya.

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Bisa Copot Pramono Anung dari Kursi Gubernur Jakarta

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta para koruptor bertobat. Hal ini diungkapkan Prabowo di depan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, Rabu (18/12) waktu setempat.

Kegiatan di Gedung Al-Azhar Conference Center, Universitas Al-Azhar merupakan rangkaian dari lawatan Prabowo di Mesir pada 17-19 Desember. Prabowo memperingatkan koruptor mengembalikan uang yang dicuri dari rakyat. (Pon)

#DPR RI #Presiden Prabowo Subianto #Koruptor
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Dunia
APEC Deklarasi Cegah Pemberian Suaka Bagi Koruptor
Para pemimpin APEC juga berkomitmen membantu mengubah forum utama kerja sama ekonomi tersebut menjadi pabrik gagasan yang efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
 APEC Deklarasi Cegah Pemberian Suaka Bagi Koruptor
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
Prabowo Dijadwalkan Serahkan Dua Nama Cawapres ke MPR pada 25 November
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan datang langsung ke MPR pada 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
Prabowo Dijadwalkan Serahkan Dua Nama Cawapres ke MPR pada 25 November
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Bagikan