Komisi II DPR: Kita Percaya Pansel Terkait Capim KPK

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 04 Juli 2015
Komisi II DPR: Kita Percaya Pansel Terkait Capim KPK

Anggota Komisi III DPR, Henry Yosodiningrat tak persoalkan kriteria calon pimpinan KPK (Foto: Twitter @henryyoso)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Anggota Komisi II DPR RI, Henry Yosodiningrat mengaku tidak memiliki kriteria khusus bagi para Calon Pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena, menurutnya Panitia Seleksi (Pansel) sudah melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar untuk mencari sosok yang ideal dan pantas untuk memimpin lembaga tersebut.

“Pokoknya kita percayakan saja kepada para pansel. Dimana nantinya, bagi yang sudah memenuhi kelengkapan administrasi ya sudah dikirm saja ke komisi III untuk di fit and proper test (uji kelayakan),” tuturnya ketika ditemui merahputih.com, di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu, (4/7).

Dia mengatakan, bahwa dirinya belum mengetahui siapa-siapa saja Calon Pimipinan (Capim) yang mencalonkan diri. Karena, hingga saat ini masih ada sekitar 600 capim dan dirinya tidak mengenal satu persatu.

“Macem-macem ada sekian puluh dari pensiunan polisi, ada dari Advokat, Yang masih aktif di Komisi Yudisial juga ada,” katanya.

Ketika disinggung bagaimana dengan Capim KPK yang pernah bermasalah dengan hukum?

“Tergantung masalahnya besar atau tidak. Yah kalau tidak besar saya kira tidak apa-apa yah. Kalaupun dia memang layak kenapa tidak?” katanya.

Dia berharap siapapun pimpinan KPK nantinya, yang penting dia layak. Dan bisa membangun sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan lebih baik lagi. (rfd)

 

Baca Juga:

Komisi III DPR: Penegakan Hukum Perlu Penguatan

Usul Komisi III Tunda Pilkada, Warning Bagi Pemerintah  

Bingung dengan Jurus Dewa Mabok Jokowi Terkait Kapolri, Komisi III akan Gelar Rapat Pleno

 

 

#Pansel KPK #Komisi III DPR #Henry Yosodiningrat
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia pada 2025 mencapai 74,47 tahun.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Indonesia
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Pemahaman mengenai HAM perlu menjadi bagian integral dalam proses pembentukan, pelatihan, promosi jabatan, evaluasi kinerja, hingga etika profesi anggota kepolisian.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Indonesia
Bahas RUU Polri, Sahroni Minta Polisi Punya Hak Koreksi Komnas HAM
Kepolisian juga perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan koreksi apabila terdapat penilaian yang dinilai tidak sesuai dengan fakta.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Bahas RUU Polri, Sahroni Minta Polisi Punya Hak Koreksi Komnas HAM
Indonesia
Komisi III DPR Minta Woodyrman Pembunuh WN Brunei Segera Dideportasi dan Dicekal Masuk Indonesia
Menurut Sahroni, proses deportasi perlu segera dilakukan agar pelaku dapat diproses hukum di negara asalnya.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Komisi III DPR Minta Woodyrman Pembunuh WN Brunei Segera Dideportasi dan Dicekal Masuk Indonesia
Indonesia
Komisi III DPR Tegaskan Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo melalui APBN tak Langgar Hukum
Program bantuan masyarakat dari Presiden memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem keuangan negara. Hal itu diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
Komisi III DPR Tegaskan Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo melalui APBN tak Langgar Hukum
Indonesia
Komisi III DPR Bentuk Panja RUU Polri, Habiburokhman Jadi Ketua
Komisi III DPR resmi membentuk Panja RUU Polri. Revisi beleid tersebut akan membahas pengawasan Polri, usia pensiun anggota, hingga penguatan Kompolnas.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 25 Mei 2026
Komisi III DPR Bentuk Panja RUU Polri, Habiburokhman Jadi Ketua
Indonesia
DPR Apresiasi Bareskrim Polri Bongkar TPPU Narkoba, Minta Bandar Dimiskinkan
Komisi III DPR mengapresiasi Bareskrim Polri dalam membongkar kasus narkoba. Bandar narkoba minta dimiskinkan.
Soffi Amira - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Apresiasi Bareskrim Polri Bongkar TPPU Narkoba, Minta Bandar Dimiskinkan
Indonesia
Kampung Narkoba di Samarinda Digerebek, DPR Desak Penindakan Tanpa Tebang Pilih
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Polri membongkar bandar besar dan dugaan beking aparat usai penggerebekan kampung narkoba di Samarinda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Kampung Narkoba di Samarinda Digerebek, DPR Desak Penindakan Tanpa Tebang Pilih
Indonesia
Komisi III DPR Usul Masa Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Maksimal 3 Tahun
Komisi III DPR mengusulkan masa jabatan polisi di lembaga sipil maksimal tiga tahun.
Soffi Amira - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi III DPR Usul Masa Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Maksimal 3 Tahun
Indonesia
DPR Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden, Tolak Wacana Pembentukan Kementerian Baru
Komisi III DPR menegaskan, bahwa kedudukan Polri tetap berada di bawah Presiden. Wacana pembentukan kementerian baru pun ditolak.
Soffi Amira - Rabu, 06 Mei 2026
DPR Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden, Tolak Wacana Pembentukan Kementerian Baru
Bagikan