Komisi I DPR Dorong Pemerintah RI Proaktif Jadi Juru Damai di Konflik India-Pakistan

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 09 Mei 2025
Komisi I DPR Dorong Pemerintah RI Proaktif Jadi Juru Damai di Konflik India-Pakistan

Tentara Pakistan mengamati daerah perbatasan yang jadi tempat wisata di Kashmir. (Foto: YouTube/Al Jazeera English)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Eskalasi konflik antara India dan Pakistan menimbulkan kekhawatiran berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Komisi I DPR RI berharap, kedua negara bisa menahan diri demi meredakan tensi ketegangan yang kian memanas, dan mendorong Indonesia menjadi juru damai bagi India dan Pakistan.

"Baik India maupun Pakistan adalah negara sahabat Indonesia, tentu kita prihatin jika terjadi konflik bersenjata antar kedua negara tersebut," ujar Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, kepada wartawan, Jumat (9/5).

Adapun serangan militer India ke berbagai lokasi di wilayah Kashmir yang menjadi bagian Pakistan dan juga wilayah dekat Lahore, kota penting di Pakistan, pada Rabu (7/5) telah menyebabkan 31 orang sipil meninggal dunia. Sedangkan korban luka dilaporkan sebanyak 57 orang.

Untuk itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap perseteruan kedua negara bersenjatakan nuklir tersebut tidak berlanjut ataupun berkepanjangan.

Baca juga:

Konflik India-Pakistan Makin Panas, Puan Minta Pemerintah Prioritaskan Keselamatan WNI

“Karena jika konflik meluas, tidak hanya kedua negara yang akan merasakan dampaknya. Secara regional tentu juga akan berpengaruh," sebutnya.

"Oleh sebab itu tidak ada cara lain selain menahan diri dan berusaha menyelesaikan permasalahan di meja perundingan. Konflik bersenjata akan menimbulkan korban sipil, menghancurkan fasilitas umum dan menggangu perekonomian," tambah Sukamta.

Lebih lanjut, ia menyoroti beberapa analisa yang menyebut bahwa skenario terburuk meningkatnya konflik India-Pakistan adalah penggunaan senjata nuklir oleh kedua negara.

Sukamta menilai, skenario itu sangat kecil terjadi lantaran kedua pihak selama ini memiliki kebijakan dan mendeklarasikan tidak akan menggunakan nuklir terlebih dahulu.

"Saya meyakini, para pemimpin di India maupun Pakistan masih menggunakan pikiran yang rasional dengan mempertimbangkan berbagai risiko. Juga ada histori, beberapa konflik terkait wilayah Khasmir dan perbatasan selama ini tidak meluas dan mampu diselesaikan di meja perundingan," jelasnya.

Baca juga:

Yakin Arab Saudi ‘Protektif’ Soal Konflik India-Pakistan, DPR Yakin Jemaah Haji Indonesia Aman

Di sisi lain, Sukamta menilai Indonesia bisa ambil peranan untuk membantu meredakan konflik India-Pakistan.

“Pemerintah Indonesia bisa proaktif tampil sebagai juru damai dengan melakukan upaya mediasi perdamaian antara India dan Pakistan," imbuhnya.

Menurut Legislator dari Dapil DI Yogyakarta itu, momen ini sangatlah tepat. Sukamta merinci alasan pentingnya Indonesia turut ambil bagian dalam perdamaian India dan Pakistan yang konfliknya kini semakin memanas.

“Selain karena hubungan persahabatan Indonesia dengan kedua negara, Amerika Serikat yang selama ini berperan menekan India dalam konflik-konflik terdahulu, saat ini sedang dihadapkan dengan berbagai persoalan dalam dan luar negeri, termasuk di dalamnya saat ini duta besar AS di India sejak Trump terpilih masih vakum,” paparnya.

Sementara China sebagai kekuatan utama regional Asia, diketahui memiliki hubungan yang panas dingin dengan India, dan dianggap lebih dekat dengan Pakistan.

“Maka Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama regional Asia tentu diharapkan bisa tampil aktif menjadi mediator," tutup Sukamta. (Pon)

#Konflik India-Pakistan #India #Pakistan #Komisi I DPR #DPR RI #Berita #Indonesia #Merahputih
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Kemenhub Diharap Bisa Maksimalkan Anggaran untuk Prioritaskan Aspek Keselamatan Hingga Sektor Pelayaran
Lasarus berpesan kepada Dirjen Perhubungan Laut yang baru untuk membenahi standar keselamatan dan pengawasan di lapangan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Kemenhub Diharap Bisa Maksimalkan Anggaran untuk Prioritaskan Aspek Keselamatan Hingga Sektor Pelayaran
Indonesia
Polemik RUU PPRT, DPR Soroti Ketidakjelasan Strategi Pemerintah dalam Menyiapkan Standar Kompetensi dan Pendidikan Bagi PRT
Anggota DPR Hindun Anisah mendesak pemerintah menyiapkan SKKNI dan strategi pelatihan yang jelas untuk Pekerja Rumah Tangga (PRT) demi implementasi RUU PPRT
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Polemik RUU PPRT, DPR Soroti Ketidakjelasan Strategi Pemerintah dalam Menyiapkan Standar Kompetensi dan Pendidikan Bagi PRT
Indonesia
Pemerintah Diminta Jelaskan Strategi di Balik Rencana Penghapusan Utang UMKM dan Defisit RAPBN 2026
Secara rinci, dalam RAPBN 2026, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun, sementara belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Diminta Jelaskan Strategi di Balik Rencana Penghapusan Utang UMKM dan Defisit RAPBN 2026
Indonesia
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Diminta Lakukan Lima Langkah Strategis untuk Jawab Tuntutan Demonstran dan Keresahan Publik
Misbakhun merekomendasikan lima langkah strategis, termasuk subsidi tepat sasaran dan reformasi fiskal progresif
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Diminta Lakukan Lima Langkah Strategis untuk Jawab Tuntutan Demonstran dan Keresahan Publik
Travel
Kartu Kuning 2 Tahun Berakhir, Geopark Kaldera Toba Kembali Raih Status Kartu Hijau UNESCO
Status kartu kuning yang diberikan UNESCO kepada Taman Bumi (Geopark) Kaldera Toba di Sumatera Utara sejak 2023 silam akhirnya resmi berakhir.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 September 2025
Kartu Kuning 2 Tahun Berakhir, Geopark Kaldera Toba Kembali Raih Status Kartu Hijau UNESCO
Indonesia
Uji Kelayakan Calon Hakim Agung, Komisi III Soroti Triyono Martanto dan Isu 'Jeruk Makan Jeruk' di Ruang Sidang
Hinca menekankan bahwa Triyono harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan jawabannya
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Uji Kelayakan Calon Hakim Agung, Komisi III Soroti Triyono Martanto dan Isu 'Jeruk Makan Jeruk' di Ruang Sidang
Indonesia
DPR Soroti Gap Anggaran dan Alokasi Prioritas dalam Program MBG, Minta BGN Tingkatkan Porsi untuk Ibu Hamil dan Balita
Anggota DPR Muh. Haris menyoroti kesenjangan anggaran Rp67 triliun, alokasi yang minim untuk pencegahan stunting, dan tata kelola digital Program Makan Bergizi Nasional
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
DPR Soroti Gap Anggaran dan Alokasi Prioritas dalam Program MBG, Minta BGN Tingkatkan Porsi untuk Ibu Hamil dan Balita
Indonesia
Panja RUU PPRT Cari Mekanisme Ideal untuk Jaminan Sosial PRT, Antara Tanggung Jawab Pemberi Kerja atau Burden Sharing
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Martin Manurung, menjelaskan proses RUU PPRT yang sedang merumuskan jaminan sosial bagi PRT. Ia menekankan pentingnya mencari mekanisme yang tidak memberatkan pemberi kerja
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Panja RUU PPRT Cari Mekanisme Ideal untuk Jaminan Sosial PRT, Antara Tanggung Jawab Pemberi Kerja atau Burden Sharing
Indonesia
Perlindungan Hukum Pekerja Online Mendesak, DPR Bakal Dorong Pemerintah Segera Terbitkan Payung Hukum Jaminan Sosial
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menegaskan komitmen DPR untuk memperjuangkan regulasi perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi pekerja transportasi daring
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Perlindungan Hukum Pekerja Online Mendesak, DPR Bakal Dorong Pemerintah Segera Terbitkan Payung Hukum Jaminan Sosial
Indonesia
DPR RI Genjot Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara, Fokus Pada Sinkronisasi Kewenangan dan Implikasi Kerjasama Internasional
Simak detail pembahasan yang menargetkan penyelesaian pada 2026
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
DPR RI Genjot Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara, Fokus Pada Sinkronisasi Kewenangan dan Implikasi Kerjasama Internasional
Bagikan