Komisi I DPR Dorong Pemerintah RI Proaktif Jadi Juru Damai di Konflik India-Pakistan

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 09 Mei 2025
Komisi I DPR Dorong Pemerintah RI Proaktif Jadi Juru Damai di Konflik India-Pakistan

Tentara Pakistan mengamati daerah perbatasan yang jadi tempat wisata di Kashmir. (Foto: YouTube/Al Jazeera English)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Eskalasi konflik antara India dan Pakistan menimbulkan kekhawatiran berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Komisi I DPR RI berharap, kedua negara bisa menahan diri demi meredakan tensi ketegangan yang kian memanas, dan mendorong Indonesia menjadi juru damai bagi India dan Pakistan.

"Baik India maupun Pakistan adalah negara sahabat Indonesia, tentu kita prihatin jika terjadi konflik bersenjata antar kedua negara tersebut," ujar Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, kepada wartawan, Jumat (9/5).

Adapun serangan militer India ke berbagai lokasi di wilayah Kashmir yang menjadi bagian Pakistan dan juga wilayah dekat Lahore, kota penting di Pakistan, pada Rabu (7/5) telah menyebabkan 31 orang sipil meninggal dunia. Sedangkan korban luka dilaporkan sebanyak 57 orang.

Untuk itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap perseteruan kedua negara bersenjatakan nuklir tersebut tidak berlanjut ataupun berkepanjangan.

Baca juga:

Konflik India-Pakistan Makin Panas, Puan Minta Pemerintah Prioritaskan Keselamatan WNI

“Karena jika konflik meluas, tidak hanya kedua negara yang akan merasakan dampaknya. Secara regional tentu juga akan berpengaruh," sebutnya.

"Oleh sebab itu tidak ada cara lain selain menahan diri dan berusaha menyelesaikan permasalahan di meja perundingan. Konflik bersenjata akan menimbulkan korban sipil, menghancurkan fasilitas umum dan menggangu perekonomian," tambah Sukamta.

Lebih lanjut, ia menyoroti beberapa analisa yang menyebut bahwa skenario terburuk meningkatnya konflik India-Pakistan adalah penggunaan senjata nuklir oleh kedua negara.

Sukamta menilai, skenario itu sangat kecil terjadi lantaran kedua pihak selama ini memiliki kebijakan dan mendeklarasikan tidak akan menggunakan nuklir terlebih dahulu.

"Saya meyakini, para pemimpin di India maupun Pakistan masih menggunakan pikiran yang rasional dengan mempertimbangkan berbagai risiko. Juga ada histori, beberapa konflik terkait wilayah Khasmir dan perbatasan selama ini tidak meluas dan mampu diselesaikan di meja perundingan," jelasnya.

Baca juga:

Yakin Arab Saudi ‘Protektif’ Soal Konflik India-Pakistan, DPR Yakin Jemaah Haji Indonesia Aman

Di sisi lain, Sukamta menilai Indonesia bisa ambil peranan untuk membantu meredakan konflik India-Pakistan.

“Pemerintah Indonesia bisa proaktif tampil sebagai juru damai dengan melakukan upaya mediasi perdamaian antara India dan Pakistan," imbuhnya.

Menurut Legislator dari Dapil DI Yogyakarta itu, momen ini sangatlah tepat. Sukamta merinci alasan pentingnya Indonesia turut ambil bagian dalam perdamaian India dan Pakistan yang konfliknya kini semakin memanas.

“Selain karena hubungan persahabatan Indonesia dengan kedua negara, Amerika Serikat yang selama ini berperan menekan India dalam konflik-konflik terdahulu, saat ini sedang dihadapkan dengan berbagai persoalan dalam dan luar negeri, termasuk di dalamnya saat ini duta besar AS di India sejak Trump terpilih masih vakum,” paparnya.

Sementara China sebagai kekuatan utama regional Asia, diketahui memiliki hubungan yang panas dingin dengan India, dan dianggap lebih dekat dengan Pakistan.

“Maka Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama regional Asia tentu diharapkan bisa tampil aktif menjadi mediator," tutup Sukamta. (Pon)

#Konflik India-Pakistan #India #Pakistan #Komisi I DPR #DPR RI #Berita #Indonesia #Merahputih
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Presiden Prabowo mengajukan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI ke DPR. Ini profil dan proses penetapan Gubernur BI definitif.
ImanK - Senin, 10 Agustus 2026
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Indonesia
Mendag Gelar Pertemuan dengan India, Penguatan Investasi hingga Peningkatan Akses Pasar
Pertemuan dilaksanakan di sela rangkaian BRICS Trade Ministers' Meeting (TMM) pada 6–7 Agustus 2026.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
Mendag Gelar Pertemuan dengan India, Penguatan Investasi hingga Peningkatan Akses Pasar
Indonesia
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Sekolah merupakan ruang belajar yang harus bebas dari segala bentuk ancaman.
Dwi Astarini - Jumat, 07 Agustus 2026
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Indonesia
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang memicu kekeringan ekstrem harus direspons pemerintah melalui sistem kesiapsiagaan nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Dunia
Trump Tutup 5 Konsulat AS di 4 Negara, Termasuk Indonesia
Presiden AS Donald Trump menutup lima misi diplomatik, termasuk Konsulat AS di Medan, Indonesia.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 Agustus 2026
Trump Tutup 5 Konsulat AS di 4 Negara, Termasuk Indonesia
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Profesi tenaga kesehatan merupakan profesi mulia yang menuntut standar etik tinggi, termasuk dalam berkomunikasi di ruang digital.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Indonesia
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Komisi V juga mendesak investigasi menyeluruh agar penyebab kebakaran kapal rute Surabaya-Makassar itu dapat diungkap secara tuntas.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Indonesia
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Mendorong penyusunan regulasi yang mencakup perlindungan privasi, penggunaan identitas, perlindungan anak, hingga tanggung jawab atas dampak publikasi.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Indonesia
Kecelakaan Kapal Laut Beruntun, DPR Dorong Modernisasi Keselamatan Kapal
Pembenahan tidak cukup hanya dilakukan setelah terjadi insiden, harus diwujudkan melalui modernisasi pengawasan dan peningkatan standar keselamatan pelayaran.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Kecelakaan Kapal Laut Beruntun, DPR Dorong Modernisasi Keselamatan Kapal
Bagikan