Komisi I DPR Dorong Pemerintah RI Proaktif Jadi Juru Damai di Konflik India-Pakistan

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 09 Mei 2025
Komisi I DPR Dorong Pemerintah RI Proaktif Jadi Juru Damai di Konflik India-Pakistan

Tentara Pakistan mengamati daerah perbatasan yang jadi tempat wisata di Kashmir. (Foto: YouTube/Al Jazeera English)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Eskalasi konflik antara India dan Pakistan menimbulkan kekhawatiran berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Komisi I DPR RI berharap, kedua negara bisa menahan diri demi meredakan tensi ketegangan yang kian memanas, dan mendorong Indonesia menjadi juru damai bagi India dan Pakistan.

"Baik India maupun Pakistan adalah negara sahabat Indonesia, tentu kita prihatin jika terjadi konflik bersenjata antar kedua negara tersebut," ujar Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, kepada wartawan, Jumat (9/5).

Adapun serangan militer India ke berbagai lokasi di wilayah Kashmir yang menjadi bagian Pakistan dan juga wilayah dekat Lahore, kota penting di Pakistan, pada Rabu (7/5) telah menyebabkan 31 orang sipil meninggal dunia. Sedangkan korban luka dilaporkan sebanyak 57 orang.

Untuk itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap perseteruan kedua negara bersenjatakan nuklir tersebut tidak berlanjut ataupun berkepanjangan.

Baca juga:

Konflik India-Pakistan Makin Panas, Puan Minta Pemerintah Prioritaskan Keselamatan WNI

“Karena jika konflik meluas, tidak hanya kedua negara yang akan merasakan dampaknya. Secara regional tentu juga akan berpengaruh," sebutnya.

"Oleh sebab itu tidak ada cara lain selain menahan diri dan berusaha menyelesaikan permasalahan di meja perundingan. Konflik bersenjata akan menimbulkan korban sipil, menghancurkan fasilitas umum dan menggangu perekonomian," tambah Sukamta.

Lebih lanjut, ia menyoroti beberapa analisa yang menyebut bahwa skenario terburuk meningkatnya konflik India-Pakistan adalah penggunaan senjata nuklir oleh kedua negara.

Sukamta menilai, skenario itu sangat kecil terjadi lantaran kedua pihak selama ini memiliki kebijakan dan mendeklarasikan tidak akan menggunakan nuklir terlebih dahulu.

"Saya meyakini, para pemimpin di India maupun Pakistan masih menggunakan pikiran yang rasional dengan mempertimbangkan berbagai risiko. Juga ada histori, beberapa konflik terkait wilayah Khasmir dan perbatasan selama ini tidak meluas dan mampu diselesaikan di meja perundingan," jelasnya.

Baca juga:

Yakin Arab Saudi ‘Protektif’ Soal Konflik India-Pakistan, DPR Yakin Jemaah Haji Indonesia Aman

Di sisi lain, Sukamta menilai Indonesia bisa ambil peranan untuk membantu meredakan konflik India-Pakistan.

“Pemerintah Indonesia bisa proaktif tampil sebagai juru damai dengan melakukan upaya mediasi perdamaian antara India dan Pakistan," imbuhnya.

Menurut Legislator dari Dapil DI Yogyakarta itu, momen ini sangatlah tepat. Sukamta merinci alasan pentingnya Indonesia turut ambil bagian dalam perdamaian India dan Pakistan yang konfliknya kini semakin memanas.

“Selain karena hubungan persahabatan Indonesia dengan kedua negara, Amerika Serikat yang selama ini berperan menekan India dalam konflik-konflik terdahulu, saat ini sedang dihadapkan dengan berbagai persoalan dalam dan luar negeri, termasuk di dalamnya saat ini duta besar AS di India sejak Trump terpilih masih vakum,” paparnya.

Sementara China sebagai kekuatan utama regional Asia, diketahui memiliki hubungan yang panas dingin dengan India, dan dianggap lebih dekat dengan Pakistan.

“Maka Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama regional Asia tentu diharapkan bisa tampil aktif menjadi mediator," tutup Sukamta. (Pon)

#Konflik India-Pakistan #India #Pakistan #Komisi I DPR #DPR RI #Berita #Indonesia #Merahputih
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel) mengungkap latar belakang di balik mundurnya ratusan kepala sekolah dari jabatannya secara massal.
Frengky Aruan - Senin, 15 Juni 2026
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Indonesia
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Seluruh pihak harus mendukung penuh kesepakatan penghentian perang tersebut demi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Indonesia
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang harus dibangun dengan perencanaan matang agar mampu menjadi sarana pendidikan yang aman dan nyaman bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Indonesia
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Komcad bukanlah aparat yang memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Indonesia
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Kebijakan ini menjadi krusial setelah para peternak mengeluhkan anjloknya harga telur hingga menyentuh Rp 24.000 per kilogram.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Indonesia
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Anggota Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina menjelaskan secara transparan dasar kenaikan harga Pertamax yang disebut mencapai 32 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Indonesia
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Persoalan defisit tidak boleh dipandang sebagai masalah rutin yang cukup diatasi melalui suntikan dana jangka pendek. 

Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Bagikan