Komisi E DPRD DKI Minta Pramono Tambah Lagi Sekolah Luar Biasa

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 29 Mei 2025
Komisi E DPRD DKI Minta Pramono Tambah Lagi Sekolah Luar Biasa

Pramono Anung ingin bangun SLB di Jakarta Utara. Foto: MerahPutih.com/Ponco

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didesak untuk menambah jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) dan menggratiskan biayanya. Langkah ini krusial untuk memastikan hak dasar pendidikan bagi warga Jakarta penyandang disabilitas terpenuhi secara adil.

"Mungkin, Pemprov DKI Jakarta bisa menambah SLB yang memainkan peran penting dalam hal pendidikan warga Jakarta penyandang disabilitas," kata Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana, Kamis (29/5).

Justin menyoroti fakta bahwa meskipun terdapat hampir 30.000 peserta didik penyandang disabilitas di Jakarta (data Disdik DKI Jakarta per Januari 2025), jumlah SLB yang tersedia masih sangat terbatas.

Baca juga:

Pramono Anung Baru Tahu Jakut Tak Punya SLB Saat 'Belanja Masalah'

Keterbatasan ini terlihat dari banyaknya aspirasi warga, khususnya di Jakarta Timur, yang berharap agar Pemprov segera membangun SLB di wilayah mereka. Permintaan ini menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan akan SLB bagi mereka yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan.

Selain masalah kuantitas, Justin juga menyoroti mahalnya biaya pendidikan di SLB yang ada. "Harapannya, Pemprov DKI Jakarta bisa membangun SLB dan menggratiskannya bagi siswa-siswa dengan kebutuhan khusus," ujarnya.

Baca juga:

Program Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau SLB, Menu Diperhatikan Ahli Gizi

Tidak hanya fasilitas fisik, Justin juga menekankan pentingnya pelatihan khusus bagi penyandang disabilitas dan peningkatan jumlah Guru Pembimbing Khusus (GPK). GPK ini harus dipersiapkan dengan materi dan metode ajar yang tepat agar dapat memberikan pendidikan yang optimal.

Justin berharap upaya ini akan menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah disabilitas dan manusiawi, di mana setiap warga, termasuk penyandang disabilitas, memiliki akses setara terhadap pendidikan.

#DPRD DKI Jakarta #Sekolah #Sekolah Luar Biasa
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Indonesia
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Sebagai respons terhadap tuntutan AMPSI, Ima menyatakan pihaknya akan mendiskusikan revisi anggaran dalam rapat berikutnya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Indonesia
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Perbaikan fasilitas umum yang terdampak kericuhan ditargetkan rampung pada 8 September 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Indonesia
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Aksi ini menuntut soal tunjangan dan gaji DPRD DKI Jakarta yang menjadi sorotan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Indonesia
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Kepgub DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 diteken oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Bagikan