Komisi E DPRD DKI Minta Pramono Tambah Lagi Sekolah Luar Biasa
Pramono Anung ingin bangun SLB di Jakarta Utara. Foto: MerahPutih.com/Ponco
Merahputih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didesak untuk menambah jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) dan menggratiskan biayanya. Langkah ini krusial untuk memastikan hak dasar pendidikan bagi warga Jakarta penyandang disabilitas terpenuhi secara adil.
"Mungkin, Pemprov DKI Jakarta bisa menambah SLB yang memainkan peran penting dalam hal pendidikan warga Jakarta penyandang disabilitas," kata Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana, Kamis (29/5).
Justin menyoroti fakta bahwa meskipun terdapat hampir 30.000 peserta didik penyandang disabilitas di Jakarta (data Disdik DKI Jakarta per Januari 2025), jumlah SLB yang tersedia masih sangat terbatas.
Baca juga:
Pramono Anung Baru Tahu Jakut Tak Punya SLB Saat 'Belanja Masalah'
Keterbatasan ini terlihat dari banyaknya aspirasi warga, khususnya di Jakarta Timur, yang berharap agar Pemprov segera membangun SLB di wilayah mereka. Permintaan ini menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan akan SLB bagi mereka yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan.
Selain masalah kuantitas, Justin juga menyoroti mahalnya biaya pendidikan di SLB yang ada. "Harapannya, Pemprov DKI Jakarta bisa membangun SLB dan menggratiskannya bagi siswa-siswa dengan kebutuhan khusus," ujarnya.
Baca juga:
Program Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau SLB, Menu Diperhatikan Ahli Gizi
Tidak hanya fasilitas fisik, Justin juga menekankan pentingnya pelatihan khusus bagi penyandang disabilitas dan peningkatan jumlah Guru Pembimbing Khusus (GPK). GPK ini harus dipersiapkan dengan materi dan metode ajar yang tepat agar dapat memberikan pendidikan yang optimal.
Justin berharap upaya ini akan menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah disabilitas dan manusiawi, di mana setiap warga, termasuk penyandang disabilitas, memiliki akses setara terhadap pendidikan.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik

Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
