Komisi D Tolak Usulan Dinas Kehutanan Rp30 M untuk Anggaran Bibit Pohon

Ilustrasi penanaman bibit pohon Foto: ANTARA
MerahPutih.com - Komisi D DPRD DKI menolak usulan Dinas Kehutanan sebesar Rp 30 miliar untuk pengajuan pengadaan bibit pohon. Alasannya karena Dinas kehutanan masih memiliki sisa dana anggaran di tahun 2019.
Menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI, Nova Harivan Paloh, dengan adanya sisa dana 2019 itu Dinas Kehutanan DKI masih dapat dipergunakan pada tahun 2020.
Baca Juga:
Bikin Gaduh Anggaran, Fraksi Gerindra DPRD DKI Semprot William PSI
Nova Paloh mengkhawatirkan, bila pengajuan anggaran itu disetujui malah terjadi pemborosan dan terkesan buang-buang anggaran. Sayangnya Nova tak merinci sisa anggaran tahun 2019 itu.
"Kami cek di 2019. Ternyata anggaran masih banyak di sana," ujar Nova Paloh di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).
Intinya, anggaran yang diajukan dinilai terlampau besar. Sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sudah memiliki program pembagian bibit tanaman gratis.

Keponakan dari Ketum NasDem Surya Paloh itu mempertanyakan pengadaaan pohon ini bakal disalurkan kemana saja.
"Jadi Dishut ada penganggaran bibit pohon dibagikan ke sekolah. Saya tanyakan kemarin, kementerian LHK itu sekarang dengan 1 KTP bisa dapat 25 pohon. Kita mau bagi bibit pohon ke mana lagi," jelasnya.
Baca Juga:
Ditegur Ketua Komisi karena Bongkar Anggaran Lem Aibon dan Bolpoin, Begini Jawaban William PSI
Tak hanya itu, bila anggaran itu disahkan maka selain pemborosan anggaran dan terkesan mubazir, lantaran program itu bisa bertabrakan dengan program Kementerian.
"Mubazir. Karena anggaran Rp 30 M buat beli bibit pohon di Jakarta. Misal 10 ribu atau 20 ribu. Mau dibagikan ke mana tuh? Ini bisa tabrakan dengan program Kementerian," tutupnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik

Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan

Gulkarmat Jakarta Beri Peringatan Keras tentang Bahaya Kebakaran Perkantoran pada Akhir Pekan

Pramono Pastikan Jakarta Aman dan Normal Kembali, Layanan Transjakarta Hingga MRT Masih Gratis Hingga 8 September

Hindari Kericuhan Aksi Demo, Pemprov DKI Pulangkan para Pegawai
