Komisi D Tolak Usulan Dinas Kehutanan Rp30 M untuk Anggaran Bibit Pohon

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 05 November 2019
Komisi D Tolak Usulan Dinas Kehutanan Rp30 M untuk Anggaran Bibit Pohon

Ilustrasi penanaman bibit pohon Foto: ANTARA

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Komisi D DPRD DKI menolak usulan Dinas Kehutanan sebesar Rp 30 miliar untuk pengajuan pengadaan bibit pohon. Alasannya karena Dinas kehutanan masih memiliki sisa dana anggaran di tahun 2019.

Menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI, Nova Harivan Paloh, dengan adanya sisa dana 2019 itu Dinas Kehutanan DKI masih dapat dipergunakan pada tahun 2020.

Baca Juga:

Bikin Gaduh Anggaran, Fraksi Gerindra DPRD DKI Semprot William PSI

Nova Paloh mengkhawatirkan, bila pengajuan anggaran itu disetujui malah terjadi pemborosan dan terkesan buang-buang anggaran. Sayangnya Nova tak merinci sisa anggaran tahun 2019 itu.

"Kami cek di 2019. Ternyata anggaran masih banyak di sana," ujar Nova Paloh di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).

Intinya, anggaran yang diajukan dinilai terlampau besar. Sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sudah memiliki program pembagian bibit tanaman gratis.

Ilustrasi

Keponakan dari Ketum NasDem Surya Paloh itu mempertanyakan pengadaaan pohon ini bakal disalurkan kemana saja.

"Jadi Dishut ada penganggaran bibit pohon dibagikan ke sekolah. Saya tanyakan kemarin, kementerian LHK itu sekarang dengan 1 KTP bisa dapat 25 pohon. Kita mau bagi bibit pohon ke mana lagi," jelasnya.

Baca Juga:

Ditegur Ketua Komisi karena Bongkar Anggaran Lem Aibon dan Bolpoin, Begini Jawaban William PSI

Tak hanya itu, bila anggaran itu disahkan maka selain pemborosan anggaran dan terkesan mubazir, lantaran program itu bisa bertabrakan dengan program Kementerian.

"Mubazir. Karena anggaran Rp 30 M buat beli bibit pohon di Jakarta. Misal 10 ribu atau 20 ribu. Mau dibagikan ke mana tuh? Ini bisa tabrakan dengan program Kementerian," tutupnya. (Asp)

#Pemprov DKI #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Indonesia
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Sebagai respons terhadap tuntutan AMPSI, Ima menyatakan pihaknya akan mendiskusikan revisi anggaran dalam rapat berikutnya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Indonesia
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Perbaikan fasilitas umum yang terdampak kericuhan ditargetkan rampung pada 8 September 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Indonesia
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Aksi ini menuntut soal tunjangan dan gaji DPRD DKI Jakarta yang menjadi sorotan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Indonesia
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Kepgub DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 diteken oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Indonesia
Gulkarmat Jakarta Beri Peringatan Keras tentang Bahaya Kebakaran Perkantoran pada Akhir Pekan
Salah satu penyebab terjadinya kebakaran di perkantoran adalah karena instalasi tidak pernah diperiksa
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Gulkarmat Jakarta Beri Peringatan Keras tentang Bahaya Kebakaran Perkantoran pada Akhir Pekan
Indonesia
Pramono Pastikan Jakarta Aman dan Normal Kembali, Layanan Transjakarta Hingga MRT Masih Gratis Hingga 8 September
Mau kemana saja kami gratiskan sampai dengan tanggal 8 September
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Pramono Pastikan Jakarta Aman dan Normal Kembali, Layanan Transjakarta Hingga MRT Masih Gratis Hingga 8 September
Indonesia
Hindari Kericuhan Aksi Demo, Pemprov DKI Pulangkan para Pegawai
ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah tetap wajib melaporkan kehadiran (presensi) secara daring.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Agustus 2025
Hindari Kericuhan Aksi Demo, Pemprov DKI Pulangkan para Pegawai
Bagikan