Komisi D Tanggapi Konsep Sumur Resapan Anies Dipakai di IKN Nusantara

MerahPutih.com - Pemerintah pusat akan menggunakan konsep sumur resapan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara guna pencegahan banjir.

Hanya saja untuk di ibu kota baru, tidak menggunakan nama sumur resapan melainkan kota spons. Tapi secara cermat, cara kerjanya serupa dengan menyerap air masuk ke dalam tanah.

Ketua Komisi D DPRD DKI dari Fraksi PDIP Ida Mahmudah memandang konsep pengendalian banjir dengan pembuatan sumur resapan memang program yang baik.

Baca Juga:

Tanggapan Wagub DKI soal Sumur Resapan Disarankan Jadi Kolam Ternak Lele

Namun sayangnya, ucap dia, pelaksanaan dari konsep pembangunan sumur resapan sejak tahun 2017 hingga saat ini tidak matang. Gubernur Anies Baswedan dan jajarannya terbukti tak mengeksekusi sumur resapan di Jakarta dengan baik. Sehingga, manfaatnya tak terlihat dalam menanggulangi banjir.

"Kalau prinsip program itu baik, kita dukung. Nah, kalau lihat saya lihat kemarin, perencanaan yang dilakukan di DKI ini kurang matang," kata Ida di Jakarta, Selasa (1/3).

Menurutnya, selagi sumur resapan itu bermanfaat, Komisi D DPRD setuju. Tapi memang, pembangunan sumur resapan yang dilakukan Pemprov DKI selama ini kurang baik.

Ida menyatakan, sumur resapan tak digarap dengan baik dibuktikan dengan banyaknya keluhan yang datang dari masyarakat.

DPRD mendapat sejumlah laporan bahwa ada sumur resapan yang jebol, pembangunan asal-asalan, hingga malah mengakibatkan genangan.

"Ada keluhannya adalah pembangunnya yang tidak sesuai. Misalkan tadinya jalan rata, setelah dibikin sumur resapan, penutupannya tidak rata dan akhirnya membuat orang jatuh," jelas Ida.

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Sarankan Sumur Resapan Anies Jadi Kolam Ternak Lele

Lalu juga, kata dia, saat hujan, sumur resapan di Jakarta ternyata tidak bisa maksimal masuk ke dalam tanah dan justru air mengalir ke jalan-jalan yang menyebabkan genangan.

"Tidak masuk ke situ (menyerap). Nah, ini kan yang perlu dievaluasi," lanjutnya.

Itu sebabnya, lanjut Ida, pada tahun 2022, DPRD tak mengizinkan adanya pengajuan anggaran pembuatan sumur resapan dalam APBD. Anggaran sumur resapan yang diajukan pun akhirnya dinolkan.

"Kita sama-sama tahu kondisi masyarakat melihat sumur resapan seperti apa. Kenapa kemarin dihentikan di 2022, kami tidak setujui anggarannya? Itu memang evaluasi saja dulu," pungkas Ida. (Asp)

Baca Juga:

Jakarta Kebanjiran, PDIP Pertanyakan Fungsi Sumur Resapan