Ketua DPRD DKI Sarankan Sumur Resapan Anies Jadi Kolam Ternak Lele


Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/1/2022). ANTARA/Ricky Prayoga
MerahPutih.com - Program sumur resapan yang menjadi andalan Gubernur Anies Baswedan untuk atasi banjir mendapat komentar pedas dari Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.
Politisi PDI Perjuangan itu menyarankan agar sumur resapan menjadi kolam lele yang nantinya dikelola oleh warga sekitar dan diyakini bisa menambah pendapatan ekonomi Pemprov DKI dan masyarakat.
Baca Juga
"Sumur resapan cocoknya bakal kerja sama dengan Dinas KPKP, terus taroh lele di dalam situ. Masyarakat yang jagain, kasih makan, itu kan jadi pendapatan juga," ujar Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (26/1).
Prasetyo menilai sumur resapan tidak efektif mengatasi banjir. Ia pun memberikan contoh seperti Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan dan kawasan Menteng, Jakarta Pusat bisa terendam akibat hujan deras. Padahal, sebelumnya wilayah tersebut tak pernah banjir.
Itu sebabnya, kata Prasetyo, DPRD DKI memutuskan untuk mencoret pengajuan anggaran sumur resapan atau drainase vertikal dalam pembahasan APBD DKI tahun 2022.
"Kenapa gue coret anggaran drainase vertikal? Buat apa sekarang? Contoh Jalan Sriwijaya, Jalan Menteng, itu kan kawasan elite. Enggak pernah dari zaman gue kecil di Jakarta, itu namanya banjir ada di sana," papar Prasetyo.
Baca Juga
Hujan Dikit Langsung Tergenang, Dewan Kritik Program Sumur Resapan Anies
Dalam kesempatan itu, Prasetyo mendesak Anies untuk segera merealisasikan normalisasi sungai sebelum masa jabatannya berakhir pada Oktober 2022. Program ini mandek di proses pembebasan lahan.
"Yang paling benar itu normalisasi atau naturalisasi. Setelah tersambung dari hulu ke hilir, cari mana yang masih kurang, itu kan nanti ketemu. Sodetan harus ada," tutupnya. (Asp)
Baca Juga
Ketua DPRD DKI Pesimistis Sirkuit Formula E Dapat Selesai Tepat Waktu
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
