Ketua DPRD DKI Sarankan Sumur Resapan Anies Jadi Kolam Ternak Lele

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 26 Januari 2022
Ketua DPRD DKI Sarankan Sumur Resapan Anies Jadi Kolam Ternak Lele

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/1/2022). ANTARA/Ricky Prayoga

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Program sumur resapan yang menjadi andalan Gubernur Anies Baswedan untuk atasi banjir mendapat komentar pedas dari Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

Politisi PDI Perjuangan itu menyarankan agar sumur resapan menjadi kolam lele yang nantinya dikelola oleh warga sekitar dan diyakini bisa menambah pendapatan ekonomi Pemprov DKI dan masyarakat.

Baca Juga

Jakarta Kebanjiran, PDIP Pertanyakan Fungsi Sumur Resapan

"Sumur resapan cocoknya bakal kerja sama dengan Dinas KPKP, terus taroh lele di dalam situ. Masyarakat yang jagain, kasih makan, itu kan jadi pendapatan juga," ujar Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (26/1).

Prasetyo menilai sumur resapan tidak efektif mengatasi banjir. Ia pun memberikan contoh seperti Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan dan kawasan Menteng, Jakarta Pusat bisa terendam akibat hujan deras. Padahal, sebelumnya wilayah tersebut tak pernah banjir.

Itu sebabnya, kata Prasetyo, DPRD DKI memutuskan untuk mencoret pengajuan anggaran sumur resapan atau drainase vertikal dalam pembahasan APBD DKI tahun 2022.

"Kenapa gue coret anggaran drainase vertikal? Buat apa sekarang? Contoh Jalan Sriwijaya, Jalan Menteng, itu kan kawasan elite. Enggak pernah dari zaman gue kecil di Jakarta, itu namanya banjir ada di sana," papar Prasetyo.

Baca Juga

Hujan Dikit Langsung Tergenang, Dewan Kritik Program Sumur Resapan Anies

Dalam kesempatan itu, Prasetyo mendesak Anies untuk segera merealisasikan normalisasi sungai sebelum masa jabatannya berakhir pada Oktober 2022. Program ini mandek di proses pembebasan lahan.

"Yang paling benar itu normalisasi atau naturalisasi. Setelah tersambung dari hulu ke hilir, cari mana yang masih kurang, itu kan nanti ketemu. Sodetan harus ada," tutupnya. (Asp)

Baca Juga

Ketua DPRD DKI Pesimistis Sirkuit Formula E Dapat Selesai Tepat Waktu

#DPRD DKI Jakarta #Prasetyo Edi Marsudi
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Bagikan