Komisi D Harap Kadis SDA Baru Mau Angkat Telepon Jam 1 Malam

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 24 Februari 2021
Komisi D Harap Kadis SDA Baru Mau Angkat Telepon Jam 1 Malam

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menggeser Juaini Yusuf dari Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) menjadi Wakil Wali Kota Jakarta Utara.

Sebagai gantinya, posisi Kepala SDA dijabat Yusmada Faizal yang sebelumnya menduduki Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan Lingkungan Hidup Pemerintah DKI.

Baca Juga

Sheet Pile Penahan Dinding Sungai Cara Kadis SDA Baru Atasi Banjir Jakarta

Ketua Komisi D DPRD DKI, Ida Mahmudah mengatakan, pihaknya tak mempersoalkan penggantian orang di pucuk Dinas SDA. Sebab, orang yang jabat sekarang ini sangat familiar di DPRD karena kerap mengikuti rapat ketika rapat dengan SDA.

"Kebetulan pak Yusmada, karena kemarin Asisten, juga berkomunikasi dengan kami, jadi beliau tidak ada masalah sih," ujar Ida saat dikonfirmasi awak media Rabu (24/2).

Tapi politikus PDIP ini meminta kepada Yusmada mau merespon telepon atau Whatsapp Komisi D soal pengaduan masyarakat. Sebab, kelebihan Kadis SDA lama Juani selalu angkat telepon saat dihubungi.

"Jam 12 malem, jam 1, kalau kita kirim aduan dari masyarakat, pak Juaini sangat cepat responsnya. Mudah-mudahan itu bisa ditiru oleh yang lain," ungkap Ida.

Ketua Komisi D DPRD DKI, Ida Mahmudah

Ida mengatakan, pihaknya tidak tahu alasan Anies mencopot Juani sebagai Kadis SDA saat Jakarta dihantui hantaman banjir akibat cuaca ekstrem.

Ia pun tak mau mengira-ngira apa penyebabnya Juani didepak. Pergantian Kadis SDA ini juga mengagetkan dirinya. Lantaran dinas tersebut merupakan salah satu ujung tombak penanganan banjir.

"Tapi itu semua wewenang gubernur, mau diapakan lagi. Kami tidak bisa intervensi. walaupun saya komisi D, saya tidak diajak diskusi soal itu. Jadi kita tidak tahu," paparnya.

Ida menyampaikan, masyarakat tak perlu berkecil hati, semua program yang pernah digalakan Juani seperti Program Gerebek Lumpur, Sumur Resapan, dan polder bakal kembali dilaksanakn Yusmada. Pasalnya, menurut dia kegiatan itu merupakan program Gubernur Anies, anak buah pasti mengikuti kemauan pemimpinnya.

"Jadi kalau berbicara programnya gubernur, saya yakin walaupun kepala dinasnya ganti, karena gubernurnya belum ganti, ya berarti akan tetap berjalan," tutupnya. (Asp)

Baca Juga

Anies Depak Juani di Tengah Upaya Penanganan Banjir Ibu Kota

#DPRD DKI Jakarta #Komisi D DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Bagikan