Komisi D Harap Kadis SDA Baru Mau Angkat Telepon Jam 1 Malam

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 24 Februari 2021
Komisi D Harap Kadis SDA Baru Mau Angkat Telepon Jam 1 Malam

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menggeser Juaini Yusuf dari Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) menjadi Wakil Wali Kota Jakarta Utara.

Sebagai gantinya, posisi Kepala SDA dijabat Yusmada Faizal yang sebelumnya menduduki Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan Lingkungan Hidup Pemerintah DKI.

Baca Juga

Sheet Pile Penahan Dinding Sungai Cara Kadis SDA Baru Atasi Banjir Jakarta

Ketua Komisi D DPRD DKI, Ida Mahmudah mengatakan, pihaknya tak mempersoalkan penggantian orang di pucuk Dinas SDA. Sebab, orang yang jabat sekarang ini sangat familiar di DPRD karena kerap mengikuti rapat ketika rapat dengan SDA.

"Kebetulan pak Yusmada, karena kemarin Asisten, juga berkomunikasi dengan kami, jadi beliau tidak ada masalah sih," ujar Ida saat dikonfirmasi awak media Rabu (24/2).

Tapi politikus PDIP ini meminta kepada Yusmada mau merespon telepon atau Whatsapp Komisi D soal pengaduan masyarakat. Sebab, kelebihan Kadis SDA lama Juani selalu angkat telepon saat dihubungi.

"Jam 12 malem, jam 1, kalau kita kirim aduan dari masyarakat, pak Juaini sangat cepat responsnya. Mudah-mudahan itu bisa ditiru oleh yang lain," ungkap Ida.

Ketua Komisi D DPRD DKI, Ida Mahmudah

Ida mengatakan, pihaknya tidak tahu alasan Anies mencopot Juani sebagai Kadis SDA saat Jakarta dihantui hantaman banjir akibat cuaca ekstrem.

Ia pun tak mau mengira-ngira apa penyebabnya Juani didepak. Pergantian Kadis SDA ini juga mengagetkan dirinya. Lantaran dinas tersebut merupakan salah satu ujung tombak penanganan banjir.

"Tapi itu semua wewenang gubernur, mau diapakan lagi. Kami tidak bisa intervensi. walaupun saya komisi D, saya tidak diajak diskusi soal itu. Jadi kita tidak tahu," paparnya.

Ida menyampaikan, masyarakat tak perlu berkecil hati, semua program yang pernah digalakan Juani seperti Program Gerebek Lumpur, Sumur Resapan, dan polder bakal kembali dilaksanakn Yusmada. Pasalnya, menurut dia kegiatan itu merupakan program Gubernur Anies, anak buah pasti mengikuti kemauan pemimpinnya.

"Jadi kalau berbicara programnya gubernur, saya yakin walaupun kepala dinasnya ganti, karena gubernurnya belum ganti, ya berarti akan tetap berjalan," tutupnya. (Asp)

Baca Juga

Anies Depak Juani di Tengah Upaya Penanganan Banjir Ibu Kota

#DPRD DKI Jakarta #Komisi D DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan