Komisi B DPRD DKI Belum Tahu Alasan Anies Copot Dirut Jakpro

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 14 September 2021
Komisi B DPRD DKI Belum Tahu Alasan Anies Copot Dirut Jakpro

Abdul Aziz (Dok. Humas Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi E DPRD DKI, Abdul Aziz mengaku kaget dengan keputusan Gubernur Anies Baswedan yang mencopot Direktur Utama Jakarta Propertindo (Jakpro) Dwi Wahyu Daryoto.

Ia sendiri tak tahu kalau Dwi Wahyu lepas jabatan Dirut Jakpro karena dicopot. Aziz juga tidak tahu menahu alasan Anies memecat Dwi.

"Saya juga belum tahu sebenarnya yang terjadi itu apa. Saya kaget juga ada keputusan itu," ucap Aziz di Jakarta, Selasa (14/9).

Lanjut Aziz, terakhir Komisi B menggelar rapat dengan Dwi, dua hari sebelum beliau dipecat. Sejauh ini belum ada pembahasan dengannya.

Komisi B pun berencana akan memanggil Dwi Wahyu dalam waktu dekat ini untuk mengklarifikasi sebab dirinya dicopot Anies dari Dirut Jakpro.

Menurutnya, pemanggilan Dwi akan kemungkinan akan berlangsung setelah masa reses anggota DPRD DKI selesai. Sekarang ini Legislator Kebon Sirih tengah sibuk menyerap aspirasi msyarakat di dapilnya.

"Nanti mungkin setelah reses mungkin ada rapat lagi dengan BUMD dan SKPD. Kita akan tanyakan itu alasannya apa, pertimbangnya apa, kita perlu tahu. Apakah memang karena tidak mencapai target apa gimana," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mencopot Direktur Utama Jakarta Propertindo (Jakpro) Dwi Wahyu Daryoto. Kini jabatan tersebut diisi oleh Widi Amanasto.

Plt Kepala BP BUMD DKI Jakarta, Riyadi menyampaikan, pemecatan tersebut dilakukan melalui Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS) di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Jakpro pada Rabu (25/8), yang digelar secara hybrid.

Riyadi menambahkan, ada 2 lainnya yang juga diberhentikan dengan hormat dan diangkat pula 2 anggota untuk menggantikan posisi tersebut. Terkait pergantian jabatan, Riyadi menyampaikan hal itu merupakan peristiwa biasa.

"Itu (pergantian jabatan), baik karena promosi maupun rotasi biasa terjadi dalam suatu perusahaan atau instansi. Hal ini seiring dengan tuntutan dan perkembangan perusahaan, yang juga berkaitan dengan penyegaran dan regenerasi kepemimpinan," terang Riyadi pada Kamis (26/8).

Berikut daftar jajaran manajemen PT Jakpro:

Dewan Komisaris Jakpro

-Komisaris Utama: Hamdan Zoelva

- Komisaris: M. Hudori

- Komisaris: Yusmada Faizal

- Komisaris: Nurmansjah Lubis

Direksi Jakpro

- Direktur Utama: Widi Amanasto

- Direktur Keuangan : Yuliantina Wangsawiguna

- Direktur Pengembangan Bisnis : Gunung Kartiko

- Direktur SDM dan Umum: M. Taufiqurrachman

- Direktur Pengelolaan Aset: M. Aprindy. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Anies Baswedan #Pemprov DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Bank Jakarta dan PAM Jaya bakal IPO. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, Pemprov tetap memegang saham mayoritas.
Soffi Amira - 2 jam, 10 menit lalu
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Proses pembebasan lahan yang berjalan secara bertahap sempat terhenti akibat pandemi COVID-19.
Yusuf Abdillah - Senin, 14 September 2026
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Bagikan