Komisi A Desak BKD DKI Segera Kaji Penambahan Anggaran CPNS

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 07 Desember 2019
Komisi A Desak BKD DKI Segera Kaji Penambahan Anggaran CPNS

DPRD mendorong BKD DKI segera memberikan kajian lengkap penambahan anggaran kebutuhan rekrutmen CPNS. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi A DPRD DKI mendorong Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI segera memberikan kajian lengkap penambahan anggaran kebutuhan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) di tahun 2020.

Berdasarkan hasil pembahasan Rancangan APBD tahun 2020, anggaran program perekrutan, pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan ASN di lingkungan Pemprov disetujui sebesar Rp4,4 miliar.

Baca Juga:

DPRD DKI Kaget Sekolah Pariwisata Anggarkan Laboratorium Fisika dan Kimia

Namun karena penambahan peserta CPNS, BKD memutuskan untuk menggeser anggaran evaluasi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebesar Rp677,5 juta untuk memenuhi kebutuhan penambahan tersebut.

Rapat Paripurna pengumuman AKD DPRD DKI Jakarta, Senin (21/10). (Foto: MP/Asropih)
Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

"Mereka akan melakukan penggeseran di dalam programnya. Nah tapi itu belum mereka laporkan ke kita. Makanya tadi saya sudah minta kajian pergeseranya itu dilaporkan," kata Sekretaris Komisi A Dani Anwar di gedung DPRD DKI, Jumat (6/12).

Sementara itu, Kepala BKD DKI Jakarta Chaidir , alasan pihaknya mengalihkan anggaran evaluasi PJLP untuk pemenuhan kebutuhan rekrutmen CPNS lantaran bertambahnya kuota peserta menjadi 42 ribu dari semula hanya sebanak 40 ribu peserta.

Baca Juga:

Pembatas Beton Jalan Satrio Dibongkar Pengendara, Dishub DKI Perketat Penjagaan

"Sehingga karena peningkatan itu, kami butuhkan penambahan lokasi ujian. Makanya berdampak langsung pada penambahan anggaran untuk alokasi sewa laptop, sewa meja, dan sarana prasarana lainnya," papar Chaidir.

Ilustrasi tes CPNS. ANTARA FOTO/Akbar Tado
Ilustrasi tes CPNS. ANTARA FOTO/Akbar Tado

Sehingga awal pagu RAPBD tahun 2020 untuk program perekrutan, pengelolaan, pembinaan dan pengembangan ASN dari Rp4.4 miliar kemudian disetujui menjadi Rp5,1 miliar.

"Kami memang kurang dana, tapi pas saya lihat lagi ternyata ada anggaran yang bisa di-switch dari situ kita geser," tutur Chaidir. (Asp)

Baca Juga:

Ada 1100 Mobil Nunggak Pajak, BPRD DKI Akui Sulit Telusuri Pemiliknya

#DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Bagikan