Komisi A Desak BKD DKI Segera Kaji Penambahan Anggaran CPNS

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 07 Desember 2019
Komisi A Desak BKD DKI Segera Kaji Penambahan Anggaran CPNS

DPRD mendorong BKD DKI segera memberikan kajian lengkap penambahan anggaran kebutuhan rekrutmen CPNS. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi A DPRD DKI mendorong Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI segera memberikan kajian lengkap penambahan anggaran kebutuhan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) di tahun 2020.

Berdasarkan hasil pembahasan Rancangan APBD tahun 2020, anggaran program perekrutan, pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan ASN di lingkungan Pemprov disetujui sebesar Rp4,4 miliar.

Baca Juga:

DPRD DKI Kaget Sekolah Pariwisata Anggarkan Laboratorium Fisika dan Kimia

Namun karena penambahan peserta CPNS, BKD memutuskan untuk menggeser anggaran evaluasi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebesar Rp677,5 juta untuk memenuhi kebutuhan penambahan tersebut.

Rapat Paripurna pengumuman AKD DPRD DKI Jakarta, Senin (21/10). (Foto: MP/Asropih)
Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

"Mereka akan melakukan penggeseran di dalam programnya. Nah tapi itu belum mereka laporkan ke kita. Makanya tadi saya sudah minta kajian pergeseranya itu dilaporkan," kata Sekretaris Komisi A Dani Anwar di gedung DPRD DKI, Jumat (6/12).

Sementara itu, Kepala BKD DKI Jakarta Chaidir , alasan pihaknya mengalihkan anggaran evaluasi PJLP untuk pemenuhan kebutuhan rekrutmen CPNS lantaran bertambahnya kuota peserta menjadi 42 ribu dari semula hanya sebanak 40 ribu peserta.

Baca Juga:

Pembatas Beton Jalan Satrio Dibongkar Pengendara, Dishub DKI Perketat Penjagaan

"Sehingga karena peningkatan itu, kami butuhkan penambahan lokasi ujian. Makanya berdampak langsung pada penambahan anggaran untuk alokasi sewa laptop, sewa meja, dan sarana prasarana lainnya," papar Chaidir.

Ilustrasi tes CPNS. ANTARA FOTO/Akbar Tado
Ilustrasi tes CPNS. ANTARA FOTO/Akbar Tado

Sehingga awal pagu RAPBD tahun 2020 untuk program perekrutan, pengelolaan, pembinaan dan pengembangan ASN dari Rp4.4 miliar kemudian disetujui menjadi Rp5,1 miliar.

"Kami memang kurang dana, tapi pas saya lihat lagi ternyata ada anggaran yang bisa di-switch dari situ kita geser," tutur Chaidir. (Asp)

Baca Juga:

Ada 1100 Mobil Nunggak Pajak, BPRD DKI Akui Sulit Telusuri Pemiliknya

#DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Bagikan