Komisi A Desak BKD DKI Segera Kaji Penambahan Anggaran CPNS

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 07 Desember 2019
Komisi A Desak BKD DKI Segera Kaji Penambahan Anggaran CPNS

DPRD mendorong BKD DKI segera memberikan kajian lengkap penambahan anggaran kebutuhan rekrutmen CPNS. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Komisi A DPRD DKI mendorong Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI segera memberikan kajian lengkap penambahan anggaran kebutuhan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) di tahun 2020.

Berdasarkan hasil pembahasan Rancangan APBD tahun 2020, anggaran program perekrutan, pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan ASN di lingkungan Pemprov disetujui sebesar Rp4,4 miliar.

Baca Juga:

DPRD DKI Kaget Sekolah Pariwisata Anggarkan Laboratorium Fisika dan Kimia

Namun karena penambahan peserta CPNS, BKD memutuskan untuk menggeser anggaran evaluasi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebesar Rp677,5 juta untuk memenuhi kebutuhan penambahan tersebut.

Rapat Paripurna pengumuman AKD DPRD DKI Jakarta, Senin (21/10). (Foto: MP/Asropih)
Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

"Mereka akan melakukan penggeseran di dalam programnya. Nah tapi itu belum mereka laporkan ke kita. Makanya tadi saya sudah minta kajian pergeseranya itu dilaporkan," kata Sekretaris Komisi A Dani Anwar di gedung DPRD DKI, Jumat (6/12).

Sementara itu, Kepala BKD DKI Jakarta Chaidir , alasan pihaknya mengalihkan anggaran evaluasi PJLP untuk pemenuhan kebutuhan rekrutmen CPNS lantaran bertambahnya kuota peserta menjadi 42 ribu dari semula hanya sebanak 40 ribu peserta.

Baca Juga:

Pembatas Beton Jalan Satrio Dibongkar Pengendara, Dishub DKI Perketat Penjagaan

"Sehingga karena peningkatan itu, kami butuhkan penambahan lokasi ujian. Makanya berdampak langsung pada penambahan anggaran untuk alokasi sewa laptop, sewa meja, dan sarana prasarana lainnya," papar Chaidir.

Ilustrasi tes CPNS. ANTARA FOTO/Akbar Tado
Ilustrasi tes CPNS. ANTARA FOTO/Akbar Tado

Sehingga awal pagu RAPBD tahun 2020 untuk program perekrutan, pengelolaan, pembinaan dan pengembangan ASN dari Rp4.4 miliar kemudian disetujui menjadi Rp5,1 miliar.

"Kami memang kurang dana, tapi pas saya lihat lagi ternyata ada anggaran yang bisa di-switch dari situ kita geser," tutur Chaidir. (Asp)

Baca Juga:

Ada 1100 Mobil Nunggak Pajak, BPRD DKI Akui Sulit Telusuri Pemiliknya

#DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Bagikan