Komisi 1 DPR Pertanyakan Pernyataan Jokowi Gabung Ke TPP

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 10 November 2015
Komisi 1 DPR Pertanyakan Pernyataan Jokowi Gabung Ke TPP

Presiden Amerika Serikat Barack Obama (kanan) dan Presiden Indonesia Joko Widodo (kiri) bersalaman setelah pertemuan mereka di Ruang Oval Gedung Putih di Washington, Senin (26/10).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Komisi 1 DPR RI, mempertanyakan soal pernyataan Presiden Jokowi yang menyambut baik tawaran AS bergabung dengan Trans- Pasifik Partnership (TPP).

Sebelumnya dalam kunjungan Presiden Jokowi ke AS akhir Oktober lalu, pemerintah RI sepakat untuk ikut bergabung dalam organisasi dagang yang dibentuk negeri Paman Sam itu.

Itu artinya, Indonesia harus meniadakan segala tarif impor negara anggota TPP dan memudahkan sejumlah proses masuknya barang impor anggota TPP.

Menanggapi kesanggupan Pemerintah untuk bergabung dalam perdagangan bebas itu, Mahfudz Siddiq, Ketua Komisi 1 DPR RI, akan meminta jawaban kepada pemerintah soal terkait.

"Kita akan minta Menlu untuk datang ke Komisi 1 membahas hasil kunjungan Presiden ke AS khususnya, terkait pernyataan presiden yang menyambut tawaran Presiden Obama agar indonesia bergabung dengan TPP," tegasnya, kepada merahputih.com, Selasa (10/11).

Mahfud menjelaskan Komisi 1 akan meminta klarifikasi tersebut pada rapat kerja (raker) bersama Menlu.

"Usai reses, akan kita gelar rakernya."tegasnya.

Seperti yang diketahui sejumlah negara telah menandatangani kesepakatan bergabung dengan TPP, ada sekira 12 negara yang telah bergabung pada awal Oktober lalu, diantaranya AS, Australia, Brunei, Kanada, Cile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam.(fdi)

Baca Juga:

  1. Soal Makelar Diplomasi, Minggu Depan Komisi 1 DPR Panggil Menteri Retno
  2. Makelar Pertemuan Presiden di Amerika Serikat Resmi
  3. Kedubes AS Keluarkan Bantahan Jokowi ke AS Pakai Jasa Makelar
  4. Menlu Bantah Pertemuan Jokowi dan Obama Pakai Makelar Singapura
  5. #JokowiPakeMakelar Jadi Trending Topic
#Mahfudz Siddiq #Komisi I DPR #Presiden Jokowi #Kemitraan Trans Pasifik (TPP)
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Eskalasi Konflik AS-Iran di Selat Hormuz
Wakil Ketua Komisi I DPR RI meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak konflik AS dan Iran, termasuk soal pasokan energi dan keamanan WNI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Eskalasi Konflik AS-Iran di Selat Hormuz
Indonesia
DPR Puji Pembebasan 9 WNI dari Israel, Sebut Diplomasi RI Dinilai Efektif
Komisi I DPR mengapresiasi langkah Kemlu RI dalam membebaskan 9 WNI yang ditangkap Israel.
Soffi Amira - Minggu, 24 Mei 2026
DPR Puji Pembebasan 9 WNI dari Israel, Sebut Diplomasi RI Dinilai Efektif
Indonesia
DPR Apresiasi Diplomasi RI Usai Pemulangan 9 WNI, Soroti Perlindungan Jurnalis Indonesia
Anggota Komisi I DPR Farah Puteri mengapresiasi langkah cepat pemerintah memulangkan 9 WNI relawan dan jurnalis yang sempat ditahan Israel.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Apresiasi Diplomasi RI Usai Pemulangan 9 WNI, Soroti Perlindungan Jurnalis Indonesia
Indonesia
DPR Desak Pemerintah RI Lobi PBB demi Bebaskan Jurnalis yang Ditangkap Tentara Israel
Wakil Ketua Komisi I DPR RI mendesak pemerintah RI bersikap tegas usai aktivis dan jurnalis Indonesia ditangkap Israel saat menjalankan misi kemanusiaan di perairan internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Mei 2026
DPR Desak Pemerintah RI Lobi PBB demi Bebaskan Jurnalis yang Ditangkap Tentara Israel
Indonesia
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Minta Keselamatan Pasukan Jadi Prioritas
Komisi I DPR berduka atas gugurnya anggota TNI akibat serangan Israel di Lebanon. Ia meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan prajurit.
Soffi Amira - Minggu, 26 April 2026
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Minta Keselamatan Pasukan Jadi Prioritas
Indonesia
Gugurnya Praka Rico di Lebanon, DPR Desak PBB Evaluasi UNIFIL
DPR RI meminta PBB mengevaluasi perlindungan pasukan UNIFIL usai gugurnya prajurit TNI di Lebanon. Investigasi transparan juga didorong.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
Gugurnya Praka Rico di Lebanon, DPR Desak PBB Evaluasi UNIFIL
Indonesia
DPR Ingatkan Risiko Pajak Selat Malaka, Bisa Picu Konflik Internasional
TB Hasanuddin mengingatkan risiko wacana pajak di Selat Malaka yang berpotensi melanggar UNCLOS dan memicu konflik serta respons negatif internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 April 2026
DPR Ingatkan Risiko Pajak Selat Malaka, Bisa Picu Konflik Internasional
Indonesia
Komisi I DPR Kecam Tindakan Provokatif Israel di RS Indonesia Gaza, Tegaskan Langgar Hukum Internasional
Penggunaan fasilitas kesehatan untuk kepentingan propaganda militer merupakan tindakan yang sangat tidak pantas.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
Komisi I DPR Kecam Tindakan Provokatif Israel di RS Indonesia Gaza, Tegaskan Langgar Hukum Internasional
Dunia
Soal Insiden di Papua Tengah, Komisi I DPR Dorong Investigasi Gabungan
Komisi I DPR mendesak investigasi insiden baku tembak yang menewaskan 15 warga sipil di Papua Tengah.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Soal Insiden di Papua Tengah, Komisi I DPR Dorong Investigasi Gabungan
Indonesia
Tak Cukup Wacana, DPR Desak Indonesia Ambil Langkah Konkret Hadapi Konflik Global
DPR menilai Indonesia harus mengambil langkah nyata menghadapi konflik global. Wacana saja dinilai tidak cukup untuk menjaga stabilitas nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 April 2026
Tak Cukup Wacana, DPR Desak Indonesia Ambil Langkah Konkret Hadapi Konflik Global
Bagikan