Komisaris BUMN Diberikan ke Politikus, Staf Khusus: BUMN Tidak Lepas Pada Urusan Politis

MerahPutih.com - Jelang ganti pemerintah dan setelah Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), melakukan perombakan jajaran komisaris termasuk memasukan para tim sukses.

Staf Khusus III Menteri Badan Usaha Milik Negara Arya Sinulingga menyebutkan penunjukan komisaris baru yang berasal dari partai politik pada beberapa BUMN tidak akan mempengaruhi kinerja baik yang sudah dicapai.

"Waktu awal Pak Erick (Erick Thohir), ada enggak partai-partai politik komisarisnya? Banyak, tapi kinerjanya bagus nggak? Kan bagus, dividen dari Rp 42 triliun sekarang Rp 84 triliun, sudah jelas itu," ujar Arya ditemui di Jakarta, Rabu (24/7).

Arya menjelaskan, BUMN merupakan perusahaan yang berjalan mengikuti arah kebijakan pemerintah, sehingga tidak akan terlepas pada urusan politis.

Baca juga:

20 BUMN Jadi Penyumbang Dividen ke Negara

Dalam setiap aksi korporasi, BUMN harus meminta persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mulai dari merger, penjualan sebagian saham perusahaan atau IPO hingga penambahan modal.

"BUMN nggak pernah terlepas dari politik, karena ketika mau merger lapor ke DPR, kalau swasta ada lapor DPR? Mau bikin holding lapor DPR, swasta nggak ada kayak gini, dan itu adalah politik. Jangan politik itu dianggap negatif, positif itu," kata Arya.

Menteri BUMN Erick Thohir baru saja mengangkat Fauzi Baadilla sebagai Komisaris PT Pos Indonesia, Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama PLN dan Andi Arief sebagai Komisaris Independen PT PLN (Persero). (*)