Komentar PDIP Soal Harta Kekayaan Anies Naik Dua Kali Lipat

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 10 September 2021
Komentar PDIP Soal Harta Kekayaan Anies Naik Dua Kali Lipat

Gubernur DKI Anies Baswedan saat peringatan Hari Sumpah Pemuda di Silang Monas, Senin (28/10). (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PDIP DPRD DKI mengomentari harta kekayaan Anies Baswedan yang naik dua kali lipat setelah tiga tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, pada 2017 lalu.

Pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2017, harta Anies tercatat hanya Rp 5,61 miliar. Namun, pada LHKPN 2020, Anies tercatat memiliki kekayaan sebanyak Rp 10.915.550.262.

Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono, sangat tidak mungkin gaji seorang nomor satu di ibu kota sekitar Rp 5 miliar rupiah dalam kurun waktu 3 tahun menjabat.

Baca Juga:

Harta Kekayaan Anies Naik 2 Kali Lipat Setelah Tiga Tahun Jabat Gubernur

"Kalau dari penghasilan atau gaji gubernur rasanya juga agak sulit kalau sampai 2 kali lipat dari kekayaan semula. Rasanya juga agak sulit kalau dari sisi gaji seorang gubernur ya," ucap Gembong saat dikonfirmasi awak media, Jumat (10/9).

Bisa jadi, kata Gembong, penghasilan Gubernur Anies bukan hanya berasal dari jabatan pimpinan Pemprov DKI. Ada pemasukan lain yang diterima mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

"Maka saya katakan soal rezeki kita kan gak tahu sumbernya dari mana. Yang penting adalah gimana perolehannya itu dengan cara-cara yang legal atau tidak legal," paparnya.

 Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. (Foto: MP/Asropih)
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. (Foto: MP/Asropih)

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis harta kekayaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Anies naik dua kali lipat.

Pada tahun 2017, harta Anies tercatat hanya Rp 5,61 miliar. Namun, pada LHKPN 2020, Anies tercatat memiliki kekayaan sebanyak Rp 10.915.550.262.

Harta Anies terdiri dari harta tidak bergerak dan bergerak. Untuk harta tidak bergerak, Anies tercatat memiliki tanah dan bangunan senilai Rp 13,34 miliar. Aset tersebut tersebar di Jakarta Selatan dan Sleman.

Baca Juga:

Koreksi Omongan Anies, Wagub Sebut Holywings Ditutup Sampai PPKM Selesai

Sementara untuk harta bergerak, Anies tercatat memiliki empat kendaraan senilai Rp 648 juta. Rinciannya, mobil Mazda 2; mobil Honda Odyssey; motor Vespa Sprint dan motor Kawasaki EX250V.

Anies juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 1 miliar, surat berharga Rp 56 juta, kas dan setara kas Rp 2 miliar, serta harta lainnya Rp 631 juta.

Jika ditotal, harta kekayaan Anies di tahun 2020 mencapai Rp 17,76 miliar. Namun, Anies juga tercatat memiliki utang senilai Rp 6,8 miliar. Dengan demikian, total harta kekayaan yang dimiliki Anies pada 2020 lalu mencapai Rp 10,91 miliar. (Asp)

Baca Juga:

Kuota Habis Saat Warga Mau Divaksin, Anies Evaluasi dan Cocokkan Data JAKI

#Anies Baswedan #LHKPN #Gembong Warsono
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jadi Kepala BGN, Simak Rincian Harta Kekayaan Nanik S. Deyang yang Tembus Rp 6,3 Miliar
Nanik S Deyang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Berdasarkan LHKPN, total hartanya mencapai Rp 6,3 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Jadi Kepala BGN, Simak Rincian Harta Kekayaan Nanik S. Deyang yang Tembus Rp 6,3 Miliar
Indonesia
KPK Rilis LHKPN Presiden Prabowo, Harta hingga Asetnya Tembus Rp 2 Triliun
KPK merilis LHKPN terbaru Presiden Prabowo Subianto dengan total kekayaan mencapai Rp 2,06 triliun tanpa utang. Mayoritas aset berupa surat berharga.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 13 Mei 2026
KPK Rilis LHKPN Presiden Prabowo, Harta hingga Asetnya Tembus Rp 2 Triliun
Indonesia
KPK Pastikan Presiden Prabowo sudah Lapor LHKPN, Data masih Diverifikasi
Setelah laporan masuk, KPK memiliki waktu 60 hari kerja untuk melakukan verifikasi sebelum dipublikasikan ke publik.
Dwi Astarini - Kamis, 07 Mei 2026
KPK Pastikan Presiden Prabowo sudah Lapor LHKPN, Data masih Diverifikasi
Indonesia
ICW Soroti LHKPN Prabowo Belum Muncul di Situs KPK, Transparansi Dipertanyakan
ICW menyoroti LHKPN Prabowo dan 38 pejabat Kabinet Merah Putih. LHKPN tersebut belum muncul di situs KPK.
Soffi Amira - Rabu, 06 Mei 2026
ICW Soroti LHKPN Prabowo Belum Muncul di Situs KPK, Transparansi Dipertanyakan
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Jabat Kepala Staf Kepresidenan, Segini Harta Kekayaan Dudung Abdurachman
Dudung Abdurachman baru saja dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Lalu, berapa harta kekayaannya?
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Jabat Kepala Staf Kepresidenan, Segini Harta Kekayaan Dudung Abdurachman
Indonesia
Dilantik Jadi Kepala Bakom, Harta Muhammad Qodari Tembus Rp 261,9 Miliar
Muhammad Qodari resmi jadi Kepala Bakom. Simak rincian harta kekayaannya yang mencapai Rp 261,9 miliar berdasarkan LHKPN KPK.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 27 April 2026
Dilantik Jadi Kepala Bakom, Harta Muhammad Qodari Tembus Rp 261,9 Miliar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,1 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Indonesia
Jelang Batas Akhir, KPK Sebut 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN 2025
KPK menyebutkan, sebanyak 94 ribu pejabat belum melaporkan LHKPN 2025. Batas akhir pelaporan LHKPN adalah 31 Maret 2026.
Soffi Amira - Minggu, 29 Maret 2026
Jelang Batas Akhir, KPK Sebut 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN 2025
Indonesia
LHKPN Eko Cahyanto Disorot, Kenaikan Harta Hampir Rp 1 Miliar per Tahun Dipertanyakan
Lonjakan harta Sekjen Kemenperin Eko Cahyanto disorot publik. GMBI melaporkan ke KPK dan mempertanyakan kenaikan hampir Rp1 miliar per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 25 Februari 2026
LHKPN Eko Cahyanto Disorot, Kenaikan Harta Hampir Rp 1 Miliar per Tahun Dipertanyakan
Bagikan