Koalisi Tiga Partai Ini Diprediksi Awet Hingga 2019

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 01 Januari 2018
Koalisi Tiga Partai Ini Diprediksi Awet Hingga 2019

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman (kanan), Ketua Majelis Suro PKS Salim Segaf Aljufri (kedua kanan), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kedua kiri).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Persaingan politik 2018 semakin terlihat memanas. Setelah mengumumkan paket calon kepala daerah yang bakal diusung, parpol kini bersiap-siap melakukan pendaftaran dan kampanye.

Faksi politik pun semakin kelihatan usai pengumuman pasangan calon. Menariknya, ada faksi politik yang terlihat kokoh sejak Pilpres 2014 hingga Pilkada DKI Jakarta berlalu, faksi tersebut adalah Gerindra, PKS, dan PAN.

Menurut pengamat politik Adi Prayitno, faksi ini bakal berulang di Pilkada 2018 dan kemungkinan hingga Pilpres 2019.

"Bukan sekadar ingin mengulang sukses Pilkada Jakarta 2016 lalu, faksi Gerindra, PKS, dan PAN ini mesti dibaca sebagai upaya menjajal kemungkinan koalisi menghadapi Pilpres 2019," kata Adi kepada awak media, di Jakarta, Senin (1/1).

Buktinya, kata Direktur Parameter Politik Indonesia ini, faksi Gerindra, PKS, dan PAN sudah sepakat mengusung 5 pasangan calon di Pilkada 2018 mendatang.

Menurutnya, ini langkah awal sebagai pemanasan menuju pilpres mendatang.

"Yang dilakukan Gerindra, PKS, PAN solid di 5 pilkada, karena pilkada kali ini adalah pemanasan menghadapi Pilpres 2019 mendatang," tandasnya.

Jadi, bukan tidak mungkin faksi ini bisa mengulang sukses disejumlah Pilkada seperti yang terjadi di Jakarta lalu. (Fdi)

#Partai Gerindra #PKS #PAN #Pilpres 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Partai Gerindra memberikan peringatan keras bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran serupa di masa depan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Indonesia
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Partai Gerindra akan menggelar sidang terhadap anggota DPRD Jember, Ahmad Syahri Assidqi. Ia ketahuan main game sambil merokok saat rapat.
Soffi Amira - Jumat, 15 Mei 2026
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Indonesia
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Survei yang berlangsung pada 13–22 April 2026 ini melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi melalui metode multi-stage random sampling
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Mei 2026
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Bagikan