Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Koalisi PKS dan PDIP di Pilkada Jakarta Sulit Terwujud

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 09 Agustus 2024
Koalisi PKS dan PDIP di Pilkada Jakarta Sulit Terwujud

Anies Baswedan berpasangan dengan Sohibul Iman. (Foto: tangkapan layar Instagram PKS)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan akan sulit masuk koalisi jika PKS masih ngotot mempertahankan duet Anies Baswedan-Sohibul Iman (AMAN) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, perbedaan ideologi serta basis pemilih juga membuat sulitnya koalisi itu terbentuk. Corak partai politik keduanya sukar disatukan karena tidak adanya hubungan harmonis yang terjalin di kancah nasional.

"Efeknya memang pemilih keduanya ini saling berbeda ekstrem. Kalau misalkan PKS kanan mentok, PDIP kiri mentok. Jadi bertolak belakang," ucap Agung saat dikonfirmasi awak media, Jumat (9/8).

Lebih lanjut, kata Agung, PDIP juga memiliki beberapa sosok potensial yang bisa ikut berlaga sebagai kontestan.

"PDIP juga memiliki banyak kursi legislatif di Jakarta artinya juga banyak suara bahkan tidak terlalu jauh. Jadi ini deadlock bukan hanya untuk wakil tapi keseluruhan," ujarnya.

Baca juga:

Golkar Lobi PDIP, NasDem, PKB, PKS Dukung Ridwan Kamil di Pilkada DKI

Menurutnya, faktor penghalang lainnya yang tidak memungkinkan PKS dan PDIP membentuk koalisi disebabkan adanya sejarah masa lalu. Pada Pilkada Jakarta 2017 PKS mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berhasil mempecundangi Ahok.

"Masalahnya ada cerita di Pilkada Jakarta 2017. Selain kalah PDIP juga harus merelakan Ahok masuk penjara karena masalah penistaan agama," ujarnya.

Ketua DPW PKS, Khoirudin sebelumnya mengatakan bahwa partainya mengajak PDI Perjuangan untuk berkoalisi agar Anies Baswedan dapat berlayar. Sebab, kata dia, keinginan kuat untuk mengusung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024 merupakan pilihan logis mengingat elektabilitasnya berada di puncak, mengungguli kandidat lain.

"Ke arah sana (mengajak PDIP) tentu dijajaki," ucap Wakil Ketua DPRD DKI ini.

Baca juga:

PKS Buka Peluang Gabung KIM di Pilkada Jakarta dengan Catatan

Kendati demikian, sambung dia, PKS hingga saat ini tak kunjung mendapat respons positif dari jajaran PDIP DKI Jakarta. Mengingat PDIP juga meminta posisi tawar untuk pendamping Anies Baswedan.

"PKS sudah datang ke berbagai partai juga tidak mudah. Karena semuanya punya posisi tawar," tuturnya. (Asp)

#PKS #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #PDIP #Pilkada Dki
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Soroti Ucapan Prabowo soal 'Londo Ireng"
Politikus PDIP, Guntur Romli, mengkritik pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto. Ia menyebut wartawan hingga LSM sebagai Londo Ireng.
Soffi Amira - Jumat, 24 Juli 2026
PDIP Soroti Ucapan Prabowo soal 'Londo Ireng
Indonesia
Di Harlah PKB Prabowo Sebut PDIP ; Hatinya Sebetulnya Sama Dengan Kita
Seluruh partai politik dan elemen bangsa pada dasarnya memiliki cita-cita yang sama untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Juli 2026
 Di Harlah PKB Prabowo Sebut PDIP ; Hatinya Sebetulnya Sama Dengan Kita
Indonesia
Refleksi Kudatuli, PDIP Serukan Dukungan untuk Pers yang Bebas dan Hukum tak Tebang Pilih
Dalam merefleksikan jalannya sejarah masa lalu, PDIP berkomitmen mendorong agar iklim perpolitikan Tanah Air menjunjung tinggi nilai peradaban.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Refleksi Kudatuli, PDIP Serukan Dukungan untuk Pers yang Bebas dan Hukum tak Tebang Pilih
Indonesia
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Menyebut sejarah mungkin tidak pernah berulang secara persis, tapi polanya sering kali memiliki irama yang senada (rhyme).
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Indonesia
Catatan Jurnalis saat Peristiwa Kudatuli: Sensor Ketat Militer dan Larangan Nama Megawati Soekarnoputri
Sebagai bagian dari upaya penghilangan pengaruh Sukarno oleh penguasa.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Catatan Jurnalis saat Peristiwa Kudatuli: Sensor Ketat Militer dan Larangan Nama Megawati Soekarnoputri
Indonesia
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
PDIP kirim surat setelah adanya pernyataan dari petinggi BGN yang menyebut hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
Indonesia
BBHAR PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Total Politik terkait Tudingan Kerusuhan Agustus
Gugatan tersebut diajukan setelah pihaknya terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
BBHAR PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Total Politik terkait Tudingan Kerusuhan Agustus
Indonesia
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Jadi Tersangka, PDIP: kalau OTT, ya Langsung Dipecat
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan partainya memiliki aturan yang jelas terhadap kader yang tertangkap melalui OTT.
Dwi Astarini - Minggu, 12 Juli 2026
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Jadi Tersangka, PDIP: kalau OTT, ya Langsung Dipecat
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Bagikan