Koalisi PKS dan PDIP di Pilkada Jakarta Sulit Terwujud

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 09 Agustus 2024
Koalisi PKS dan PDIP di Pilkada Jakarta Sulit Terwujud

Anies Baswedan berpasangan dengan Sohibul Iman. (Foto: tangkapan layar Instagram PKS)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan akan sulit masuk koalisi jika PKS masih ngotot mempertahankan duet Anies Baswedan-Sohibul Iman (AMAN) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, perbedaan ideologi serta basis pemilih juga membuat sulitnya koalisi itu terbentuk. Corak partai politik keduanya sukar disatukan karena tidak adanya hubungan harmonis yang terjalin di kancah nasional.

"Efeknya memang pemilih keduanya ini saling berbeda ekstrem. Kalau misalkan PKS kanan mentok, PDIP kiri mentok. Jadi bertolak belakang," ucap Agung saat dikonfirmasi awak media, Jumat (9/8).

Lebih lanjut, kata Agung, PDIP juga memiliki beberapa sosok potensial yang bisa ikut berlaga sebagai kontestan.

"PDIP juga memiliki banyak kursi legislatif di Jakarta artinya juga banyak suara bahkan tidak terlalu jauh. Jadi ini deadlock bukan hanya untuk wakil tapi keseluruhan," ujarnya.

Baca juga:

Golkar Lobi PDIP, NasDem, PKB, PKS Dukung Ridwan Kamil di Pilkada DKI

Menurutnya, faktor penghalang lainnya yang tidak memungkinkan PKS dan PDIP membentuk koalisi disebabkan adanya sejarah masa lalu. Pada Pilkada Jakarta 2017 PKS mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berhasil mempecundangi Ahok.

"Masalahnya ada cerita di Pilkada Jakarta 2017. Selain kalah PDIP juga harus merelakan Ahok masuk penjara karena masalah penistaan agama," ujarnya.

Ketua DPW PKS, Khoirudin sebelumnya mengatakan bahwa partainya mengajak PDI Perjuangan untuk berkoalisi agar Anies Baswedan dapat berlayar. Sebab, kata dia, keinginan kuat untuk mengusung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024 merupakan pilihan logis mengingat elektabilitasnya berada di puncak, mengungguli kandidat lain.

"Ke arah sana (mengajak PDIP) tentu dijajaki," ucap Wakil Ketua DPRD DKI ini.

Baca juga:

PKS Buka Peluang Gabung KIM di Pilkada Jakarta dengan Catatan

Kendati demikian, sambung dia, PKS hingga saat ini tak kunjung mendapat respons positif dari jajaran PDIP DKI Jakarta. Mengingat PDIP juga meminta posisi tawar untuk pendamping Anies Baswedan.

"PKS sudah datang ke berbagai partai juga tidak mudah. Karena semuanya punya posisi tawar," tuturnya. (Asp)

#PKS #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #PDIP #Pilkada Dki
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Bagikan