Koalisi Anak: Jangan sampai Hilang Satu Generasi karena COVID-19

TAK pelak pandemi COVID-19 berdampak luas di berbagai negara, seperti kemiskinan yang meningkat. Pandemi juga sangat mempengaruhi berbagai layanan umum seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan terhadap anak dan orang muda.

Anak-anak menjadi salah satu yang paling rentan terdampak dalam situasi ini. Pemerintah di seluruh dunia mengerahkan dana hingga triliunan rupiah untuk menyelamatkan perekonomian. Namun risiko kehilangan satu generasi anak-anak juga sangat tinggi, jika biaya ini tidak menjangkau anak-anak, terutama kalangan yang terpinggirkan.

Baca Juga:

Protokol Kesehatan Anak-Anak Sesuai Imbauan Ikatan Dokter Anak Indonesia

Dari keterangan resmi yang didapatkan Merah Putih, isu ini menjadi perhatian bersama Indonesia Joining Forces (IJF). Enam organisasi kemanusiaan yang secara khusus berfokus pada hak anak, ChildFund International di Indonesia, Yayasan Plan International Indonesia, SOS Children’s Villages Indonesia, Save the Children di Indonesia, Terre des hommes Jerman melalui organisasi afiliasinya di Indonesia yakni Yayasan PKPA,
dan Wahana Visi Indonesia bergabung dalam Indonesia Joining Force to End Violence Against
Children (IJF to EVAC).

Koalisi Joining Forces bersama badan anak dari PBB dan Unicef, kembali mengingatkan para pemimpin dunia di United Nations General Assembly Special Session (UN-GA SS), atau sesi khusus dalam Sidang Umum PBB pada tanggal 2-3 Desember 2020, untuk memprioritaskan pemenuhan hak anak dan memberikan perlindungan anak yang berisiko mengalami kemunduran akibat pandemi COVID-19.

Hasil penelitian organisasi yang tergabung dalam IJF, menemukan adanya risiko-risiko akibat COVID-19. Antara lain, fasilitas kesehatan ditutup atau kewalahan. Ini membuat berbagai akses semakin sulit, anak-anak tidak dapat belajar, anak menjadi korban kekerasan emosional dan fisik. Kemudian eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak, perkawinan dini anak, kekerasan melalui daring, penelantaran anak seperti terpisahnya anak dari orang tua, pengasuh, atau keluarga. Termasuk mengalami isolasi atau perubahan pola hidup yang dapat memengaruhi kesehatan mental.

Baca Juga:

Alasan Anak Jadi Pemalu Selama Kelas Online

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyebutkan tiga hal yang berdampak pada anak. Yakni terinfeksi COVID-19, dampak sosio-ekonomi dari berbagai langkah penghentian wabah, dan mundurnya implementasi dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals 2030. Secara spesifik, Guterres menekankan adanya potensi makin terpuruknya anak-anak di jurang menuju kemiskinan.

Selama pandemi ini terjadi kemiskinan parah (extreme poverty) meningkat dari 84 juta menjadi 132 juta, dari jumlah itu setengahnya anak-anak. Lalu terjadinya krisis pendidikan yang kian memburuk seperti proses belajar, dimana setidaknya ada 188 negara terpaksa menutup sekolah dan mempengaruhi 1,5 miliar anak di 188 negara. Belum lagi ancaman keberlangsungan hidup dan kesehatan anak, serta keselamatan anak yang semakin terancam (368,6 juta anak di 143 negara harus mencari sumber gizi harian di tempat lain, dimana biasanya mereka peroleh dari sekolah).

Baca Juga:

Kata-kata yang Bisa Membuat Orangtua Kehilangan Respek dari Anak

“Menghadapi ancaman potensi kehilangan satu generasi tentu harus dilakukan bersama-sama dan di saat bersamaan juga berusaha keras untuk mencegah segala bentuk kekerasan terhadap anak. Baik itu kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak, penyiksaan, eksploitasi seksual secara daring dan luring, dan perundungan di dunia maya,” ungkap Ketua koalisi IJF to EVAC di Indonesia, Selina Patta Sumbung.

“Sesi Khusus dalam Sidang Umum PBB ini, menjadi peluang untuk kembali mengingatkan komitmen dari Sekjen PBB. Agar semua pemerintahan dunia bekerja keras untuk memenuhi hak-hak anak yang terancam akibat pandemi COVID-19 ini,” tambah Selina.

Indonesia Joining Force to End Violence Against Children (IJF to EVAC) juga menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk menegaskan kembali posisinya sebagai negara pathfinder dalam UN-GA SS tersebut, dengan menyatakan komitmennya untuk upaya pemenuhan hak anak dalam kebijakan penanganan COVID-19 dan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia. Baik dari dari segala bentuk kekerasan baik selama belajar dari rumah maupun tatap muka di sekolah. Hal ini juga termasuk memastikan ketersediaan vaksin yang aman dan memadai bagi anak-anak dan proses kegiatan belajar-mengajar yang mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak. (Kna)