KNPI Minta Pemerintah Lakukan Diplomasi Lunak Soal Uighur

Merahputih.com - Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) meminta pemerintah Indonesia menggunakan diplomasi lunak dan tak dipolitisasi isu persoalan Uighur di Xinjiang, Cina.

Kasus Uighur adalah isu internal pemerintah China, sehingga apa yang terjadi di Xinjiang lebih tepat diserahkan kepada Pemerintah Cina.

Bahwa adanya gerakan separatisme, dan radikalisme yang berkembang di sebagian masyarakat Uighur, sebaiknya diselesaikan dengan pendekatan persuasif, perdamaian dan bisa belajar dari komunitas Muslim di Indonesia.

Baca Juga:

Dugaan Pelanggaran HAM Etnis Uighur, Pemerintah Indonesia Diminta Tak Diam Saja

"Ini demi menciptakan stabilitas kawasan di Cina dan perdamaian global," ujar Sekjen DPP KNPI, Addin Jauharudin dalam keterangan tertulisanya, Kamis (26/12).

Addin memaparkan bahwa jumlah penduduk Muslim di Cina mencapai 23 juta jiwa, tersebar di banyak provinsi dan etnis. Begitupun jumlah mahasiswa Indonesia sekitar 440 ribu orang semuanya dalam keadaan baik–baik saja. Maka konflik Uighur tidak bisa dikaitkan dengan persoalan agama dan persoalan terorisme dan radikalisme.

"Yang berkembang di Uighur juga bukan bagian dari agama," ucapnya.

Addin menghimbau kepada seluruh organisasi di Indonesia dan khususnya organisasi Islam untuk tidak terprovokasi soal Uighur, yang tentu saja dapat berdampak pada terganggunya perdamaian global.

"Mari kita kedepankan tabayyun. DPP KNPI sebagai organisasi berhimpun organisasi kepemudaan yang isinya lintas agama, suku dan golongan menghimbau untuk memandang soal Uighur secara jernih, rasional dan tidak terprovokasi dengan sentimen suku agama dan ras (SARA)," ujarnya.

Baca Juga

Mahfud MD Jelaskan Arti Diplomasi Lunak ke Muslim Uighur

Addin menambahkan bahwa kebinekaan dan keragaman yang selama ini sudah terjaga dan terjalin, harus terus dipertahankan menjadi modal keutuhan bangsa dan perdamaian dunia.

"Kepada pemerintah agar melakukan diplomasi lunak untuk membantu dengan membagi pengalaman penyelesaian konflik kepada pemerintah Cina," katanya. (*)