KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam di Selat Bali, DPR Minta Basarnas Optimalkan Pencarian Korban

Frengky AruanFrengky Aruan - Kamis, 03 Juli 2025
KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam di Selat Bali, DPR Minta Basarnas Optimalkan Pencarian Korban

Suasana tim SAR dan masyarakat di Dermaga Bulusan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Kamis (3/7/2025) ANTARA/Novi Husdinariyanto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali pada Rabu (2/7) kemarin memicu keprihatinan banyak kalangan.

Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko meminta Badan SAR Nasional (Basarnas) fokus pada upaya penyelamatan puluhan penumpang yang masih hilang.

Hingga Kamis sore (3/7), dari 53 penumpang dan 12 kru KMP tercatat 5 meninggal dunia, 31 selamat, sedangkan sisanya masih dalam proses pencarian.

"Ini tentu sesuatu hal yang tidak diinginkan untuk terjadi. Kami mendapat informasi masih banyak korban yang hingga kini masih dilakukan pencarian. Oleh karena itu kami meminta Basarnas untuk mengoptimalkan pencarian korban hilang. Kami berharap, seluruh korban segera ditemukan dalam keadaan sehat dan selamat,” ungkap Sudjatmiko, Kamis (3/7).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sinyal darurat pertama diterima pada pukul 23.20 WIB atau 24 menit setelah kapal bertolak pada pukul 22.56 WIB. Lima belas menit kemudian, petugas syahbandar melihat lambung kapal terbalik.

Baca juga:

Update Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya: 31 Orang Selamat dan 5 Tewas

Kronologi awal menunjukkan kebocoran di ruang mesin yang memicu pemadaman listrik total (blackout). Kapal kemudian tidak memiliki daya dan dihempas gelombang setinggi 2,5 meter sehingga kapal kehilangan keseimbangan lalu karam dalam hitungan menit.

Sudjatmiko juga meminta dilakukan investigasi secara menyeluruh untuk mengetahui secara lengkap dan detail kronologi insiden tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya tersebut. Termasuk terkait kebocoran di ruang mesin dan informasi kondisi cuaca pada saat jelang berlayar.

“Semua informasi demi informasi itu harus dihimpun untuk diketahui secara detail dan lengkap sehingga menjadi keutuhan informasi kronolgi kejadian,” katanya.

Ia juga meminta agar para korban kapal dipastikan terpenuhi hak-haknya seperti pemberian asuransi kepada korban yang luka ataupun yang meninggal dunia. Menurutnya seluruh pihak harus bekerjasama memastikan seluruh proses pencarian korban kapal tenggelam dan evakuasi kapal dapat berjalan dengan baik.

Sudjatmiko menghimbau masyarakat yang kehilangan anggota keluarga, dapat segera melaporkan di posko terkait untuk mendapatkan informasi secara lebih lengkap dan detail.

"Kami berharap kejadian ini menjadi pembelajaran agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang,” pungkasnya. (Pon)

#KMP Tunu Pratama Jaya #Bali #DPR RI #Basarnas
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan Datang Terlambat di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026, Foto bersama Prabowo Ditunda
Ketua DPR RI, Puan Maharani, datang terlambat di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026. Presiden RI, Prabowo Subianto, sudah tiba lebih dulu.
Soffi Amira - Jumat, 14 Agustus 2026
Puan Datang Terlambat di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026, Foto bersama Prabowo Ditunda
Berita Foto
Gladi Resik Sidang Tahunan MPR 2026 dan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto
Pegawai melakukan gladi resik persiapan sidang tahunan MPR 2026 dan pidato kenegaraan Presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 13 Agustus 2026
Gladi Resik Sidang Tahunan MPR 2026 dan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto
Indonesia
DPR soal TNI Ikut Jaga Kamtibmas: Sinergi Boleh, tapi jangan Ambil Wewenang Polri
Sinergi harus tetap dilaksanakan secara terukur, profesional, sesuai kewenangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
DPR soal TNI Ikut Jaga Kamtibmas: Sinergi Boleh, tapi jangan Ambil Wewenang Polri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Investigasi Pengunduran Diri 2.700 Lebih ASN di Semester I 2026
Tercatat sebanyak 2.722 ASN mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri hanya dalam waktu enam bulan terakhir.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Investigasi Pengunduran Diri 2.700 Lebih ASN di Semester I 2026
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan mengambil alih pengesahan RUU Perampasan Aset.
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Berita
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Presiden Prabowo mengajukan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI ke DPR. Ini profil dan proses penetapan Gubernur BI definitif.
ImanK - Senin, 10 Agustus 2026
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Indonesia
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Sekolah merupakan ruang belajar yang harus bebas dari segala bentuk ancaman.
Dwi Astarini - Jumat, 07 Agustus 2026
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Indonesia
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang memicu kekeringan ekstrem harus direspons pemerintah melalui sistem kesiapsiagaan nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Profesi tenaga kesehatan merupakan profesi mulia yang menuntut standar etik tinggi, termasuk dalam berkomunikasi di ruang digital.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Bagikan