Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Longsor sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang membuat tujuh orang dikonfirmasi meninggal dunia dengan enam orang berhasil diselamatkan setelah terkubur sampah, berdasarkan data Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) DKI Jakarta per Senin (9/3).
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memastikan terus mendalami penyebab longsor sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang tersebut.
Deputi Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Rizal Irawan menjelaskan bahwa TPST Bantargebang termasuk salah satu Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang sedang dalam tahapan penyidikan.
"Pasca-insiden longsor pada 8 Maret 2026 saat ini KLH melalui Gakkum sedang melakukan pengumpulan data dan informasi awal untuk mengidentifikasi penyebab kejadian tersebut, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah, pengelola TPST, dan pihak terkait lainnya," tutur Rizal.
Baca juga:
Bantar Gebang Longsor Lagi, Menteri LH Minta Pemprov DKI tak lagi Pakai Metode Open Dumping
Ia mengatakan, dalam penegakan hukum lingkungan hidup, lanjut dia, pada prinsipnya terdapat tahapan pembinaan, pengawasan, dan penerapan sanksi administratif sebelum masuk ke ranah pidana.
Terkait pengelolaan TPST Bantargebang, kata dia, sebelumnya telah melalui beberapa tahapan pembinaan, pengawasan, serta penerapan sanksi administratif.
"Pada prinsipnya penegakan hukum dilakukan apabila ditemukan indikasi pelanggaran serius terhadap ketentuan UU 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, misalnya pengelolaan sampah yang tidak sesuai standar lingkungan dan menimbulkan pencemaran atau membahayakan keselamatan," jelas Rizal.
Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq setelah kejadian longsor sampah pada Minggu (8/3) dan menyampaikan segera memanggil kembali pengelola TPST Bantargebang. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat ancaman penjara dan denda terhadap pengelola kegiatan yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilampauinya kriteria baku mutu kerusakan lingkungan dan sebagai akibatnya mengakibatkan luka berat atau kematian.
