Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Para buruh di Yogyakarta menolak besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang ditetapkan Pemda DIY beberapa waktu lalu.
Sekjen Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) Kirnadi mengatakan besaran UMP dan UMK masih jauh di bawah survei kebutuhan hidup layak (KHL) DIY. UMK DIY 2018 seharusnya diaptok minimal Rp2,3 juta per bulan.
"UMK harusnya di atas survei KHL kami sekitar Rp 2,3 juta - Rp2,6 juta," tegas Kirnadi di Yogyakarta, Senin (30/10).
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh asosiasi buruh, KHL tertinggi adalah Kabupaten Sleman sebesar Rp 2,69 juta. Disusul Kota Jogja Rp 2,67 juta, lalu Bantul Rp 2,53 juta, Kulon Progo Rp 2,24 juta, dan Gunung Kidul Rp 2,04 juta.
Sayangnya Pemda DIY menetapkan UMP DIY 2018 adalah Rp 1.454.154. Sementara UMK ditetapkan Rp 1.454.200 hingga Rp 1.709.150. Dengan besaran tersebut, ABY mengklaim DIY kembali menjadi provinsi dengan upah terendah se-Indonesia.
Sementara Pemda DIY mengklaim kenaikan UMK 2018 sudah di atas survei KHL yang dilakukan oleh Pemda. ABY menilai penetapan nominal standar KHL yang dimiliki pemerintah dinilai tidak tepat. Ada beberapa nilai item yang tidak sesuai dengan kenyatan.
"Hasil survei kami dan pemda memang berbeda. Karena ada beberapa komponen hidup layak yang kami masukkan berbeda jumlah dan besarannya dibanding pemerintah," katanya.
Misalnya, lanjut Kirnadi, harga sewa tempat tinggal yang ditetapkan Pemda hanya mengakomodir kamar kos selebar 3x3 meter dengan besaran Rp 300 ribu per bulan.Sementara buruh menilai besaran tempat tinggal tidak cukup hanya satu ruangan. Minimal memiliki dapur dan ruang tamu dengan besaran diatas Rp 300 ribu.
ABY khawatir penetapan UMP ini akan menimbulkan kemiskinan baru sebab pendapatan yang didapatkan tidak sesuai dengan biaya hidup yang harus ditanggung pekerja.
Pihaknya telah melakukan komunikasi dengan organisasi buruh lainnya untuk melakukan aksi penolakan UMP dan UMK baru. Bahkan, ABY mendukung rencana Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) untuk menggugat SK Gubernur soal Upah 2018. (*)
Berita ini merupakan laporan dari Teresa Ika, kontributor merahputih.com untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Baca juga berita lainnya dalam artikel: Tolak UMK 2018, Organisasi Buruh Yogyakarta Bakal Salat Gaib
