KKP Setuju Ledakkan Kapal Pencuri Ikan di Mimika

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 09 November 2017
KKP Setuju Ledakkan Kapal Pencuri Ikan di Mimika

Peledakan kapal asing oleh pemerintah. (ANTARA FOTO/Syifa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyetujui usulan Kejaksaan Negeri Timika untuk segera meledakkan kapal pencuri ikan KM Laut Maluku di perairan Mimika, pada pertengahan Desember mendatang.

Kepala Kejaksaan Negeri Timika Alex Sumarna mengatakan peledakan KM Laut Maluku akan dilakukan bersamaan dengan peledakan salah satu kapal pencuri ikan di wilayah Merauke.

"Tanggal pastinya belum kami tentukan. Namun yang jelas sudah ada persetujuan dari KKP untuk melakukan eksekusi kapal itu," ujar Sumarna, di Timika, Kamis (9/11), seperti dilansir Antara.

Eksekusi peledakan KM Laut Maluku nantinya akan melibatkan pihak Pangkalan TNI AL Timika dan Kepolisian Sektor Perairan Mimika.

KM Laut Maluku tertangkap oleh Satuan Polisi Perairan Polda Papua saat sedang mencuri ikan di kawasan perairan Mimika pada 2014.

Kasus itu sudah diproses secara hukum hingga ke tingkat Mahkamah Agung RI hingga kasusnya berkekuatan hukum tetap.

Dalam putusan kasasi MA belum lama ini, pengadilan memerintahkan agar kapal tersebut disita oleh negara untuk dimusnahkan.

Kapolres Mimika AKBP Victor Dean Mackbon beberapa waktu lalu mengatakan proses peledakan KM Laut Maluku tersebut membutuhkan penanganan khusus.

Kapal berbobot sekitar 155 grosstone (GT) tersebut terbuat dari besi, sehingga proses peledakannya harus mempertimbangkan keamanan lingkungan kawasan sekitar.

Kapolsek Perairan Polres Mimika Iptu Barnabas mengatakan KM Laut Maluku tersebut sejak 2014 hingga kini masih berlabuh di Pelabuhan Sungai Wania, samping Kampung Cenderawasih, Distrik Mimika Timur.

"Dari laporan teman-teman, kapal itu masih beroperasi menangkap ikan di perairan Mimika saat sudah ada kebijakan moratorium penangkapan ikan oleh kapal-kapal eks asing yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Proses hukumnya sudah selesai sampai di tingkat Mahkamah Agung," kata Barnabas. (*)

#Mimika #Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Dukung Pembangunan 5.000 Kampung Nelayan di Indonesia, Wamen KKP Gandeng UMS
Kolaborasi tersebut dinilai membutuhkan kontribusi lintas bidang keilmuan yang dimiliki perguruan tinggi, termasuk UMS.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Dukung Pembangunan 5.000 Kampung Nelayan di Indonesia, Wamen KKP Gandeng UMS
Indonesia
Reklamasi Ancol 65 Hektare Ditargetkan Mulai Februari 2027, Rampung 2030
PT Pembangunan Jaya Ancol menargetkan reklamasi Ancol seluas 65 hektare mulai Februari 2027 dan rampung 2030 dengan konsep mixed-use.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Reklamasi Ancol 65 Hektare Ditargetkan Mulai Februari 2027, Rampung 2030
Indonesia
Ikan Sapu-Sapu Ternyata Bisa Jadi Pupuk Organik, KKP Ungkap Potensinya
Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkap ikan sapu-sapu tak hanya hama, tetapi bisa dimanfaatkan jadi pupuk organik hingga tepung ikan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 17 April 2026
Ikan Sapu-Sapu Ternyata Bisa Jadi Pupuk Organik, KKP Ungkap Potensinya
Indonesia
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
KKP akan tetap mengawasi pelaksanaan proyek agar sesuai izin dan tidak merugikan masyarakat pesisir.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
Berita Foto
Rencana Pemerintah Akan Bangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih pada Tahun 2025
Ratusan kapal nelayan tradisional bersandar di Dermaga Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Jum'at (11/7/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 11 Juli 2025
Rencana Pemerintah Akan Bangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih pada Tahun 2025
Indonesia
Komisi IV DPR Desak Menteri KKP Tindak Tegas Praktik Penjualan Pulau Kecil
Komisi IV DPR mendesak Menteri KKP untuk menindak tegas praktik penjualan pulau kecil.
Soffi Amira - Jumat, 04 Juli 2025
Komisi IV DPR Desak Menteri KKP Tindak Tegas Praktik Penjualan Pulau Kecil
Indonesia
KKP Turunkan Tim Investigasi untuk Periksa Tambang Nikel yang Merusak Alam di Raja Ampat
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menghentikan sementara aktivitas pertambangan nikel PT Gag Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Frengky Aruan - Jumat, 06 Juni 2025
KKP Turunkan Tim Investigasi untuk Periksa Tambang Nikel yang Merusak Alam di Raja Ampat
Indonesia
Pencabutan Sisa Pagar Laut Tangerang Tetunda, tak Bisa Dilakukan Manual dengan Tenaga Manusia
Pembongkaran sisa pagar laut telah dilakukan sejak 16 April 2025.
Dwi Astarini - Sabtu, 19 April 2025
Pencabutan Sisa Pagar Laut Tangerang Tetunda, tak Bisa Dilakukan Manual dengan Tenaga Manusia
Indonesia
Pagar Laut Tangerang Tak Bisa Dibongkar Hanya 1-2 Hari, Keselamatan Personel Jadi Alasan
Hal ini seperti disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono.
Frengky Aruan - Rabu, 22 Januari 2025
Pagar Laut Tangerang Tak Bisa Dibongkar Hanya 1-2 Hari, Keselamatan Personel Jadi Alasan
Indonesia
Polemik Pembongkaran Pagar Laut, DPR Instruksikan KKP Koordinasi dengan Institusi Terkait
Pembongkaran pagar laut oleh TNI AL menuai polemik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Januari 2025
Polemik Pembongkaran Pagar Laut, DPR Instruksikan KKP Koordinasi dengan Institusi Terkait
Bagikan