KKP Percepat Pembangunan Sentra Perikanan Terpadu Natuna


Menteri Susi Pudjiastuti gelar konferensi pers terkait Reklamasi Teluk Benoa, di kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa (26/7). (Foto: MerahPutih/Yohanes Abimanyu)
MerahPutih Nasional - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan terus melakukan percepatan pembangunan sentra perikanan terpadu di Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau.
"Pelindo akan kita gandeng sebagai partner dalam pemasaran. Permohonan dari nelayan pantura juga bertambah dari 400 tambah 150 kapal. Jadi hampir 4.000 orang. Minggu kemarin, kita kedatangan pengusaha Rusia, Grup Blackspace yang ingin investasi di storage dan fasilitas rantai dingin di 10 pulau terluar," ujar Menteri KKP Susi Pudjiastuti saat menggelar konferensi pers terkait "Reklamasi Teluk Benoa, Status Bantuan Kapal, dan Percepatan Pembangunan Natuna" di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Selasa (26/7).
Susi menambahkan, hal ini meningkatkan upaya pengelolaan perikanan tangkap dari 9,3% menjadi 40% dari total stok ikan lestari. "Memindahkan pangkalan pendaratan ikan yang tersebar di Jakarta, Pontianak, Belawan dan Batam ke sentra perikanan terpadu Natuna," tuturnya.
Menurut Susi, total izin kapal yang diterbitkan saat ini 915 kapal izin pusat (> 30 GT) dan 2.000 kapal ijin lokal (< 30 GT), serta diberikan alokasi tambahan 200 kapal lokal Natuna (< 30 GT) dan 400 kapal eks cantrang (> 30 GT) dari pantai Utara Jawa.
"Mendatangkan calon investor nasional untuk industri pengolahan perikanan, yang berorientasi pada nilai tambah dan tujuan ekspor. Mendatangkan calon pembeli untuk pasar nasional maupun ekspor yang dimotori oleh BUMN perikanan dan swasta nasional," imbuhnya. (Abi)
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan

Rencana Pemerintah Akan Bangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih pada Tahun 2025

Komisi IV DPR Desak Menteri KKP Tindak Tegas Praktik Penjualan Pulau Kecil

KKP Turunkan Tim Investigasi untuk Periksa Tambang Nikel yang Merusak Alam di Raja Ampat

Pencabutan Sisa Pagar Laut Tangerang Tetunda, tak Bisa Dilakukan Manual dengan Tenaga Manusia

Susi Pudjiastuti Jadi Tim Konsultan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tanpa Dibayar

Pagar Laut Tangerang Tak Bisa Dibongkar Hanya 1-2 Hari, Keselamatan Personel Jadi Alasan

Polemik Pembongkaran Pagar Laut, DPR Instruksikan KKP Koordinasi dengan Institusi Terkait

Kementerian Kelautan dan Perikanan Dinilai Lalai soal Pagar Laut di Tangerang
