Kiprah Irjen Akhmad Wiyagus, Asistem Utama Kapolri nan Berpengalaman di Dunia Reserse

Dwi AstariniDwi Astarini - Senin, 14 April 2025
Kiprah Irjen Akhmad Wiyagus, Asistem Utama Kapolri nan Berpengalaman di Dunia Reserse

Pelantikan Irjen Akhmad Wiyagus jadi Astamaops Kapolri.(foto: humas Polri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - MABES Polri merotasi dan melakukan mutasi jabatan strategis di jajaran perwira tinggi dan menengah. Ini merupakan bentuk regenerasi serta penyegaran organisasi. Salah satunya pelantikan jabatan Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops Kapolri) yang kini dijabat Irjen Akhmad Wiyagus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (14/4).

Ia menggantikan Komjen Imam Sugianto. Wiyagus sebelumnya menjabat Kapolda Jawa Barat. Jenderal polisi bintang dua ini ialah Kapolda Jawa Barat yang sudah menjabat sejak 2023.

Wiyagus lahir di Tasikmalaya, 23 September 1967. Dia diketahui sebagai lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1989. Dengan dalam bidang reserse, sederet jabatan penting sudah pernah didudukinya. Ia pernah menjalani jabatan reserse seperti Kanit II Dit III/Tipidkor Bareskrim Polri (2010) dan Kasubdit II Dittipidkor Bareskrim Polri (2011). Wiyagus beralih tugas menjadi Wadirtipidkor Bareskrim Polri periode 2013-2014.

Setelah itu, ia diangkat menjadi Dirtipidkor Bareskrim Polri. Beberapa tahun berjalan, Wiyagus dimutasi ke Polda Maluku. Ia ditugasi sebagai Wakapolda Maluku (2018-2019).Pada 2019, Akhmad Wiyagus kembali pindah tugas. Ia kemudian ditunjuk menjadi Wakapolda Jawa Barat. Setelah lebih dari setahun menjabat, Wiyagus mendapat promosi sebagai Kapolda Gorontalo (2020-2022).

Baca juga:

Perombakan Posisi Pejabat Polri, Deputi Penindakan KPK Jabat Kapolda Jabar



Hampir dua tahun memimpin Polda Gorontalo, Akhmad Wiyagus beralih menjadi Kapolda Lampung (2022-2023). Pada Maret 2023, Akhmad Wiyagus masuk deretan perwira Polri yang mendapat tugas baru.

Ia ditunjuk menjadi Kapolda Jawa Barat menggantikan Komjen (Purn) Suntana yang kini menjabat Wakil Menteri Perhubungan.(knu)

Baca juga:

Ajudan Kapolri Pukul Jurnalis, Legislator Minta Aparat Diberi Edukasi soal Kerja Pers

#Polri #Kapolda Jabar #Kapolri
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Putusan MK No 114/2025 yang tiba-tiba menutup celah penugasan di luar struktur Polri menciptakan kekhawatiran bagi struktur SDM Polri yang ditugaskan di luar institusi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Ketentuan mengenai pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Mahkamah Konstitusi justru menekankan pentingnya penataan dan pembatasan kewenangan agar praktik penugasan dilakukan jelas, terukur, dan tidak tumpang tindih.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Jika usulan itu nanti diterapkan, posisi Kapolri akan setara dengan menteri karena tidak melalui proses penyaringan di legislatif.
Wisnu Cipto - Minggu, 14 Desember 2025
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Indonesia
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Di tengah tuntutan publik atas transparansi penegakan hukum dan peningkatan integritas aparat, muncul perdebatan mengenai kemungkinan Presiden menunjuk langsung Kapolri tanpa persetujuan DPR.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Indonesia
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Perkap mengatur penugasan anggota Polri aktif di 17 kementerian dan lembaga di luar struktur kepolisian itu dinilai tidak mencerminkan penghormatan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Indonesia
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Mahfud MD menilai Perkap Polri Nomor 10 Tahun 2025 tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan UU Polri serta Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Indonesia
Komisi III DPR: Perkap Polri 10/2025 Jawab Kekaburan Norma Penugasan Anggota Polri
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menilai Perkap Polri No. 10 Tahun 2025 sebagai langkah konstitusional menindaklanjuti Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Komisi III DPR: Perkap Polri 10/2025 Jawab Kekaburan Norma Penugasan Anggota Polri
Bagikan