Kiprah Irjen Akhmad Wiyagus, Asistem Utama Kapolri nan Berpengalaman di Dunia Reserse
Pelantikan Irjen Akhmad Wiyagus jadi Astamaops Kapolri.(foto: humas Polri)
MERAHPUTIH.COM - MABES Polri merotasi dan melakukan mutasi jabatan strategis di jajaran perwira tinggi dan menengah. Ini merupakan bentuk regenerasi serta penyegaran organisasi. Salah satunya pelantikan jabatan Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops Kapolri) yang kini dijabat Irjen Akhmad Wiyagus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (14/4).
Ia menggantikan Komjen Imam Sugianto. Wiyagus sebelumnya menjabat Kapolda Jawa Barat. Jenderal polisi bintang dua ini ialah Kapolda Jawa Barat yang sudah menjabat sejak 2023.
Wiyagus lahir di Tasikmalaya, 23 September 1967. Dia diketahui sebagai lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1989. Dengan dalam bidang reserse, sederet jabatan penting sudah pernah didudukinya. Ia pernah menjalani jabatan reserse seperti Kanit II Dit III/Tipidkor Bareskrim Polri (2010) dan Kasubdit II Dittipidkor Bareskrim Polri (2011). Wiyagus beralih tugas menjadi Wadirtipidkor Bareskrim Polri periode 2013-2014.
Setelah itu, ia diangkat menjadi Dirtipidkor Bareskrim Polri. Beberapa tahun berjalan, Wiyagus dimutasi ke Polda Maluku. Ia ditugasi sebagai Wakapolda Maluku (2018-2019).Pada 2019, Akhmad Wiyagus kembali pindah tugas. Ia kemudian ditunjuk menjadi Wakapolda Jawa Barat. Setelah lebih dari setahun menjabat, Wiyagus mendapat promosi sebagai Kapolda Gorontalo (2020-2022).
Baca juga:
Perombakan Posisi Pejabat Polri, Deputi Penindakan KPK Jabat Kapolda Jabar
Hampir dua tahun memimpin Polda Gorontalo, Akhmad Wiyagus beralih menjadi Kapolda Lampung (2022-2023). Pada Maret 2023, Akhmad Wiyagus masuk deretan perwira Polri yang mendapat tugas baru.
Ia ditunjuk menjadi Kapolda Jawa Barat menggantikan Komjen (Purn) Suntana yang kini menjabat Wakil Menteri Perhubungan.(knu)
Baca juga:
Ajudan Kapolri Pukul Jurnalis, Legislator Minta Aparat Diberi Edukasi soal Kerja Pers
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Komisi III DPR: Perkap Polri 10/2025 Jawab Kekaburan Norma Penugasan Anggota Polri