Kinerja TGUPP Dicibir Oposisi, Anies Baswedan Malah Senang

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi adanya sejumlah cibiran terhadap Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Menurut Anies, kritikan yang datang mayoritas datang dari partai nonpendukungnya itu adalah bentuk konkrit kerja TGUPP.

"Kenapa pihak oposisi sangat keras pada TGUPP, karena TGUPP efektif bekerja membuat program-program gubernur berhasil," kata Anies di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Selasa (10/12).

Baca Juga

Buntut Anggaran Lem Aibon Kontroversial, TGUPP Bentukan Anies Dinilai Tak Berguna

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melanjutkan kritikan yang kerap diberikan kepada TGUPP justru membuat kerja mereka semakin terpacu untuk memberikan yang terbaik.

"Oposisi selalu mengarahkan untuk lihat sendiri kan, kritik-kritiknya, kemudian pantauannya, itu hal-hal yang membuat kinerja Pemprov berhasil, di situlah yang paling banyak dikritik. Dan TGUPP justru memainkan peran yang sangat instrumental. Karena itu buat saya makin saya, makin banyak dikritik terkait TGUPP, berarti kinerjanya TGUPP-nya itu makin dirasakan," sebut dia

Anies sendiri tetap mengevaluasi kerja TGUPP. "(evaluasi) ada.," sebut Anies

Saat disinggung soal adanya rangkap jabatan menjadi pengawas sejumlah RSUD yang dilakukan oleh salah satu anggota TGUPP, Achmad Haryadi, Anies mengaku bakal melihat aturannya.

"Nanti kita lihat aturan aja, kita lihat aturan," tutup Anies.

Baca Juga

DPRD Minta Dana Operasional Anies Dipotong untuk Gaji TGUPP

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi kembali mengkritik Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Anies Baswedan. Menurutnya kinerja TGUPP sudah melebihi kapasitas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Ia mengkritik Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 tentang TGUPP yang bisa memberi masukan kepada gubernur Meski bukan SKPD apalagi ada anggotanya yang rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas di tujuh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

"Kalau ini dikasih (anggaran) 18,9 miliar uangnya buat apa saja? Kalau mau tetap hidup silakan pakai dana operasional gubernur," ujar Prasetyo dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Senin (9/12).

Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono juga bersuara dalam rapat tersebut. Fraksi PDIP tak Setuju dengan adanya APBD untuk TGUPP karena dikhawatirkan membuat tidak harmonis. Gembong pun menyarankan anggaran untuk TGUPP di APBD 2020 dihapuskan karena dikhawatirkan menyebabkan polemik.

"Kalau sangat membutuhkan TGUPP silakan gunakan dana operasional saja, toh jumlahnya besar," ujar Gembong. (Knu)

Baca Juga

TGUPP Era Anies Dikritik Lantaran Kinerjanya Tidak Jelas