Khotib untuk Sholat Jumat akan Ada Standarisasi

Widi HatmokoWidi Hatmoko - Selasa, 07 Februari 2017
Khotib untuk Sholat Jumat akan Ada Standarisasi

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. (MP/Jhon Abimanyu)

Ukuran:
14
Audio:

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membantah tentang akan adanya sertifikasi ulama dari pemerintah terhadap khotib yang melakukan khutbah pada saat sholat Jumat. Kalaupun ada, itu wacana untuk standarisasi, bukan sertifikasi. Munculnya wacana ini, kata Lukman, karena ada permintaan dari masyarakat.

"Tidak ada keinginan dari Kami untuk melakukan sertifikasi. Kata sertikfikasi gak pernah muncul dari pemerintah," kata Lukman saat ditemui merahputih.com di kantornya, Selasa (7/2).

Lukman mengaku ada beberapa kalangan merasa risau terhadap sering munculnya khutbah pada sholat Jumat yang provokatif. Esensi khutbah menyampaikan ajakan nasihat untuk berdkawah, kata Lukman, malah diisi hal-hal yang menjelek-jelekan atau mencaci maki dengan menyebut nama orang-orang tertentu.

"Ada yang minta pemerintah untuk menyikapi hal itu semua. Makanya Kami undang wakil MUI Ormas Islam dan organsiasi profesi dai akademisi untuk menyikapi ini. Muncullah wacana standardisasi bukan sertifikasi, yaitu memberikan batasan minimal kompetensi kualifikasi yang harus dimiliki khotib dalam menyampaikan khutbah sholat Jumat," tuturnya.

Lukman menjelaskan, hal ini perlu dilakukan agar diketahui publik bahwa khutbah Jumat itu bagian yang tidak terpisah dari sholat Jumat. Khutbah Jumat adalah bentuk ibadah, sama sekali berbeda dari ceramah bada subuh, kultum taraweh atau lainnya.

"Khutbah Jumat punya tata cara sendiri, syarat rukun sendiri, yang kalau tidak terpenuhi bisa membatalkan keabsahan. Ini betul-betul harus dijaga agar semata-mata tidak menghilangkan syarat atau rukun dari khutbah Jumat," tandasnya. (Abi)

#Kementerian Agama #Biaya Sertifikasi Guru #Standar Nasional Indonesia
Bagikan
Ditulis Oleh

Widi Hatmoko

Menjadi “sesuatu” itu tidak pernah ditentukan dari apa yang Kita sandang saat ini, tetapi diputuskan oleh seberapa banyak Kita berbuat untuk diri Kita dan orang-orang di sekitar Kita.

Berita Terkait

Indonesia
KPK Cecar Eks Sekjen Kemenag Proses Terbitnya SK Kuota Haji Tambahan Era Menag Yaqut
SK Nomor 130 Tahun 2024 itu digunakan agen travel untuk meyakinkan calon jemaah bahwa kuota haji khusus yang mereka tawarkan adalah resmi.
Wisnu Cipto - Jumat, 12 September 2025
KPK Cecar Eks Sekjen Kemenag Proses Terbitnya SK Kuota Haji Tambahan Era Menag Yaqut
Indonesia
Ungkap Modus Jual Beli Kuota Haji, KPK: Tidak Secara Langsung
Pejabat Kemenag membagikan kuota tambahan haji khusus tersebut kepada asosiasi agensi perjalanan haji.
Frengky Aruan - Rabu, 10 September 2025
Ungkap Modus Jual Beli Kuota Haji, KPK: Tidak Secara Langsung
Berita
Khalid Basalamah Penuhi Panggilan KPK, Jadi Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji Kementerian Agama
Khalid Basalamah memenuhi panggilan KPK, Selasa (9/8). Ia dipanggil sebagai saksi kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Khalid Basalamah Penuhi Panggilan KPK, Jadi Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji Kementerian Agama
Indonesia
KPK Sita 2 Rumah di Jaksel terkait Korupsi Kuota Haji, Nilainya Sekitar Rp 6,5 Miliar
Budi menyebut aset tersebut diduga milik salah seorang aparatur sipil negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag.
Frengky Aruan - Selasa, 09 September 2025
KPK Sita 2 Rumah di Jaksel terkait Korupsi Kuota Haji, Nilainya Sekitar Rp 6,5 Miliar
Indonesia
Rampung Diperiksa KPK, Eks Menag Gus Yaqut Bungkam soal Aliran Fee Kuota Haji ke Kemenag
Yaqut enggan menjelaskan mengenai materi pemeriksaan hari ini, termasuk soal dugaan penerimaan fee dalam pembagian kuota haji khusus ke Kementerian Agama (Kemenag).
Frengky Aruan - Senin, 01 September 2025
Rampung Diperiksa KPK, Eks Menag Gus Yaqut Bungkam soal Aliran Fee Kuota Haji ke Kemenag
Indonesia
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah
Penyelenggaraan haji dan umrah akan ditangani Kementerian baru. Komisi VIII DPR pun meminta transisi tersebut tak mengganggu layanan jemaah.
Soffi Amira - Kamis, 28 Agustus 2025
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah
Indonesia
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Ungkap Biaya Haji Khusus hingga Rp 300 Juta, Furoda 1 Miliar
Hal ini disampaikan terkait kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Agustus 2025
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Ungkap Biaya Haji Khusus hingga Rp 300 Juta, Furoda 1 Miliar
Indonesia
DPR-Pemerintah Sepakat RUU Haji Dibawa ke Paripurna, BP Haji Jadi Kementerian
Badan Penyelenggaraan Haji segera menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Wisnu Cipto - Senin, 25 Agustus 2025
DPR-Pemerintah Sepakat RUU Haji Dibawa ke Paripurna, BP Haji Jadi Kementerian
Indonesia
Istana Akui Rencana Bentuk Nomenklatur Baru Kementerian Haji
Pemerintah telah menyerahkan DIM RUU Haji ke DPR RI, termasuk usulan pembentukan kementerian haji.
Wisnu Cipto - Kamis, 21 Agustus 2025
Istana Akui Rencana Bentuk Nomenklatur Baru Kementerian Haji
Indonesia
MAKI Bongkar Dugaan Pungli Kuota Haji dan Katering, Kerugian Negara Capai Triliunan
Boyamin Saiman memberikan data pembanding kuota haji tahun 2023, di mana jumlahnya itu ada tambahan 8.000 kuota.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Agustus 2025
MAKI Bongkar Dugaan Pungli Kuota Haji dan Katering, Kerugian Negara Capai Triliunan
Bagikan