Khoirul Muna Sindir Pejabat lewat Doa di Sidang Tahunan MPR

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Sabtu, 15 Agustus 2015
Khoirul Muna Sindir Pejabat lewat Doa di Sidang Tahunan MPR

Presiden Joko Widodo (tengah) bersama para pimpinan tinggi lembaga negara berfoto bersama saat tiba untuk menhgadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2015. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Nasional - Politikus asal Nasdem, KH Khoirul Muna, menutup Sidang Tahunan MPR 2015 kemarin, Jumat (14/8) dengan doa. Melalui doa tersebut, Khoirul Muna menyindir para pejabat yang hadir dalam sidang MPR tersebut.

Publik menilai doa tersebut sangat menyentuh dan "menyentil" pejabat negara dan kaum politisi. Dalam doanya, Khoirul Muna tampak sedang mewakili rakyat Indonesia saat itu.

"Di hari-hari ini kami menghadapi ujian yang berat. Dari mulai cuaca yang tak bersahabat, kekeringan dimana-mana, harga kebutuhan pokok yang melangit, ekonomi yang belum pulih, hingga penegakan hukum yang mencederai rasa keadilan rakyat. Sungguh pun begitu, segelintir pejabat masih acuh tak acuh, tak peduli kesengsaraan rakyat, sehingga rakyat berang, jengkel, galau, karena mereka tak memberikan suri tauladan," tutur Khairul dalam video yang diunggah MetroTV di Youtube.

Selain itu, Khoirul juga menyindir para pejabat yang dinilai hanya memberikan janji palsu kepada rakyat.

"Bebaskan kami dari berita bohong, janji-janji palsu, dan harapan-harapan kosong, karena sesungguhnya tidaklah elok, mereka memanipulasi dan menipu rakyat yang menderita, sengsara dan hampir berputus asa.

"Sudah lama rakyat kami bersabar, meskipun mereka miskin harta, tapi kaya jiwa. Sehingga mampu memaafkan yang menyengsarakan mereka," lanjut Khoirul lagi.

Namun ketika Khoirul sedang berdoa, para pejabat negara maupun anggota dewan justru terlihat tersenyum dan tertawa geli, termasuk Ketua MPR Zulkifli Hasan.

 

BACA JUGA:

Antusias Netizen Peringati Hari Pramuka

Jadi Menko Maritim, Rizal Ramli Dijebak Sekaligus Diledek?

Amerika Lecehkan Indonesia Melalui Kartun

Reshuffle Kabinet Jokowi Belum Tuntaskan Masalah

 

 

#NasDem #Presiden Jokowi #DPR #Majelis Permusyawaratan Rakyat
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
BPJPH dan BPOM Didesak Usut Tuntas Status Kehalalan Ompreng Program MBG yang Diduga Mengandung Minyak Babi
Berdasar UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), BPJPH memiliki wewenang mengawasi produk yang dikonsumsi masyarakat
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 35 menit lalu
BPJPH dan BPOM Didesak Usut Tuntas Status Kehalalan Ompreng Program MBG yang Diduga Mengandung Minyak Babi
Indonesia
Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Bisa Penuhi Poin Penting Visi Astacita, Dorong Kemandirian Ekonomi Hingga Berantas Kemiskinan
Nevi melihat ini sebagai peluang besar untuk memperkuat koperasi sebagai pilar utama ekonomi bangsa
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 40 menit lalu
Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Bisa Penuhi Poin Penting Visi Astacita, Dorong Kemandirian Ekonomi Hingga Berantas Kemiskinan
Indonesia
DPR RI Buka Kesempatan Publik Berikan Masukan dan Pandangan Terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM MA
Setelah menerima masukan dari masyarakat, Komisi III akan melanjutkan proses selanjutnya
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPR RI Buka Kesempatan Publik Berikan Masukan dan Pandangan Terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM MA
Indonesia
Bahan Bakar di SPBU Shell dan BP Langka, Kualitas BBM Pertamina Justru Jadi Sorotan
Pengawasan yang ketat dan transparan akan mencegah terjadinya praktik curang
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Bahan Bakar di SPBU Shell dan BP Langka, Kualitas BBM Pertamina Justru Jadi Sorotan
Indonesia
BEM Mahasiswa Kembali Geruduk MPR/DPR Besok, Tagih Janji Pemerintah soal 17+8 Tuntutan Rakyat
BEM mahasiswa kembali geruduk MPR/DPR besok. Mereka akan menagih janji mahasiswa soal 17+8 tuntutan rakyat.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
BEM Mahasiswa Kembali Geruduk MPR/DPR Besok, Tagih Janji Pemerintah soal 17+8 Tuntutan Rakyat
Indonesia
Pakar Soroti Pentingnya Keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset, Bisa Menutup Celah Hukum
Pakar hukum menyoroti soal keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset. Rektor Universitas Dharma Indonesia, Agus Prihartono mengatakan, RUU tersebut bisa menutup celah hukum.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pakar Soroti Pentingnya Keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset, Bisa Menutup Celah Hukum
Indonesia
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Momentum saat ini tepat untuk menyempurnakan substansi RUU tersebut, agar penyusunan norma hukum dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Indonesia
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
DPR RI juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, meliputi biaya listrik, biaya jasa telpon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
Indonesia
6 Poin Tuntutan 17+8 Yang Dikabulkan DPR, Semua Fraksi Diklaim Setuju
Poin tersebut, ditandatangani oleh Pimpinan DPR RI Ibu Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Pak Saan Mustopa, dan Pak Cucun Ahmad Syamsurizal.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
6 Poin Tuntutan 17+8 Yang Dikabulkan DPR, Semua Fraksi Diklaim Setuju
Berita Foto
Aksi Piknik Nasional untuk Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Indonesia Berbenah di Gedung DPR
Peserta aksi membawa poster saat mengikuti Aksi Piknik Nasional Rakyat di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Didik Setiawan - Sabtu, 06 September 2025
Aksi Piknik Nasional untuk Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Indonesia Berbenah di Gedung DPR
Bagikan