Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menagih janji Gubernur Anies Baswedan yang akan melakukan rem darurat PSBB Transisi ke PSBB pengawasan ketat bila kasus COVID-19 terus mengalami kenaikan tajam.
Hingga saat ini Anies juga belum melakukannya. Padahal selama PSBB masa transisi kasus COVID-19 meningkat tajam dengan rata-rata kasus 422 orang perhari.
Baca Juga:
"Jangan sampai kebijakan rem mendadak hanya menjadi pepesan kosong. Anies tidak boleh lengah dan ragu untuk menarik rem darurat," ucap Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad di Jakarta, Selasa (4/8).
Klaster-klaster penyebaran COVID-19 makin meluas. Antara lain klaster pasar tradisional lalu merambah ke pemukiman dan klaster perkantoran. Masyarakat juga cenderung salah mengartikan perpanjangan status PSBB masa transisi sebagai kondisi yang sudah kembali seperti semula.
“Tidak ada perbedaan dari tiga kali perpanjangan ini, kita tidak bisa berharap ada perubahan hasil kalau Pemprov DKI hanya berpangku tangan dan sekedar memperpanjang status tanpa ada upaya pencegahan,” terang dia.
Menurut Idris, peningkatan jumlah tes PCR yang selalu digadang-gadang Gubernur Anies harus diimbangi dengan pencegahan dan penertiban ketat protokol kesehatan sehingga tidak membebani tenaga kesehatan yang mulai kewalahan menangani lonjakan pasien positif COVID-19.
Anies beberapa kali berjanji akan menarik rem mendadak apabila angka penularan terus melonjak tinggi. Namun hingga saat ini belum pernah jelaskan seperti apa kebijakan rem mendadak yang dimaksud.
Baca Juga:
Fraksi Golkar Sarankan Anies Perpanjang PSBB Transisi dengan Pengawasan Ketat
“Yang terjadi adalah informasi simpang siur di masyarakat, kebijakan rem mendadak hanya menjadi ancaman semu karena hanya Gubernur Anies yang tahu apa maksudnya,” papar Idris. (Asp)
