Kewajiban Vasektomi bagi Penerima Bansos, Pengamat : Negara Tak Selesaikan Masalah tapi Intervensi Tubuh Rakyatnya

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 08 Mei 2025
Kewajiban Vasektomi bagi Penerima Bansos, Pengamat : Negara Tak Selesaikan Masalah tapi Intervensi Tubuh Rakyatnya

Ilustrasi kesuburan pria. (Foto: Pexels/Nadezhda Moryak)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal kewajiban vasektomi untuk penerima bantuan sosial memicu kontroversi. Pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat menilai, dalam konteks kebijakan publik, pendekatan seperti ini masuk dalam kategori politik reproduksi.

“Negara tidak menyelesaikan kemiskinan dengan membenahi struktur ekonomi atau memperluas akses terhadap pendidikan, melainkan dengan mengintervensi tubuh rakyatnya,” kata Achmad dalam keteranganya di Jakarta dikutip Kamis (8/5).

Dan ironisnya, lanjut Achmad, yang menjadi sasaran justru kelompok paling miskin. “Mereka yang kehidupannya sudah sulit, kini dihadapkan pada dilema baru, memilih antara lapar atau steril,” ungkap Achmad.

Baca juga:

Ikuti Saran Ulama, BKKBN: Program Vasektomi Tidak Boleh Dikampanyekan

Dia mencontohkan seorang buruh harian, yang pulang dengan tangan kosong, mendapati dirinya hanya bisa menerima bantuan jika bersedia menjalani vasektomi. Ini bukan keputusan yang diambil dalam kondisi merdeka, melainkan di bawah tekanan ekonomi.

“Dalam situasi seperti itu, pilihan berubah menjadi paksaan. Di sinilah kebijakan kehilangan legitimasi moralnya,” jelas Achmad.

Pengajar dari UPN Veteran Jakarta ini menyebut, kebijakan vasektomi untuk bansos ibarat menambal jalan berlubang dengan karpet merah.

“Terlihat rapi dari atas, namun tidak menyelesaikan kerusakan di bawahnya,” sebut Achmad.

Achmad menjelaskan, masalah kemiskinan bukan sekadar akibat jumlah anak, melainkan karena negara belum hadir secara adil dalam penyediaan pekerjaan yang layak, pendidikan berkualitas, dan jaminan sosial universal.

Lebih jauh, jika hari ini negara mulai menukar bantuan dengan kendali atas tubuh, maka terbuka preseden berbahaya.

Baca juga:

Dedi Mulyadi Usulkan Vasektomi Syarat Terima Bansos, Ini Kata Mensos

“Bisa jadi esok hari, bantuan pendidikan akan diberikan hanya kepada mereka yang mengikuti program ideologis tertentu,” tutur Achmad.

Achmad mengingatkan, yang dibutuhkan rakyat adalah edukasi kesehatan reproduksi yang menyeluruh, program Keluarga Berencana yang inklusif, dan bansos yang diberikan sebagai hak warga negara, bukan sebagai alat tukar kebijakan.

“Vasektomi untuk bansos bukan solusi. Ia adalah kesalahan moral yang lahir dari logika pembangunan yang abai terhadap nilai-nilai kemanusiaan,” tutup dia. (Knu,)

#Vasektomi #Keluarga Berencana (KB) #Dedi Mulyadi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Jawa Barat Bakal Pecat Pejabat Sembunyikan Data Deposito Rp 4,17 Triliun
Ancaman tersebut tidak pandang bulu, bahkan termasuk kepada Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan, hingga Kepala Badan Pendapatan Daerah jika terbukti melanggar.
Alwan Ridha Ramdani - 11 menit lalu
Gubernur Jawa Barat Bakal Pecat Pejabat Sembunyikan Data Deposito Rp 4,17 Triliun
Indonesia
Tensi Tinggi Dedi Mulyadi vs Purbaya Yudhi Sadewa Perkara Dugaan Deposito APBD Rp 4,1 Triliun
Dedi Mulyadi memastikan siap memecat pejabatnya
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Tensi Tinggi Dedi Mulyadi vs Purbaya Yudhi Sadewa Perkara Dugaan Deposito APBD Rp 4,1 Triliun
Indonesia
Gubernur Dedi Bakal Umumkan Pegawai Termalas di Media Sosial dan Dipindah Jadi Tenaga Administratif di Sekolah
Pengumuman di media sosial ini, akan dilakukan mulai tanggal 1 November 2025 mendatang, untuk melecut kinerja pegawai tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Oktober 2025
Gubernur Dedi Bakal Umumkan Pegawai Termalas di Media Sosial dan Dipindah Jadi Tenaga Administratif di Sekolah
Berita Foto
Aksi Unjuk Rasa Sopir Tolak Penghentian Operasional Truk Tambang di Cigudeg Bogor
Massa yang terdiri dari sopir truk tambang dan keluarga mereka serta sejumlah anggota Asosiasi Transporter Tangerang-Bogor (ATTB) melakukan aksi unjuk rasa dengan membakar ban bekas di Kawasan Cigudeg, Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025).
Didik Setiawan - Senin, 29 September 2025
Aksi Unjuk Rasa Sopir Tolak Penghentian Operasional Truk Tambang di Cigudeg Bogor
Indonesia
Jawa Barat Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi di Agustus 2025, Gubernur Dedi Mulyadi Singgung Jumlah Penduduk dan Besarnya Industri
Secara nasional jumlah tenaga kerja terkena PHK tercatat sebanyak 830 orang, 261 di antaranya terjadi di Jawa Barat.
Frengky Aruan - Rabu, 17 September 2025
Jawa Barat Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi di Agustus 2025, Gubernur Dedi Mulyadi Singgung Jumlah Penduduk dan Besarnya Industri
Indonesia
Atap SMKN 1 Cileungsi Ambruk Timpa 31 Siswa, Dedi Mulyadi: Dipastikan Kualitas Pembangunannya Buruk
Atap dan dinding bangunan SMKN 1 Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ambruk pada Rabu pagi tadi ketika kegiatan belajar dan mengajar berlangsung.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 September 2025
Atap SMKN 1 Cileungsi Ambruk Timpa 31 Siswa, Dedi Mulyadi: Dipastikan Kualitas Pembangunannya Buruk
Indonesia
Dedi Mulyadi Janji Jadikan Adik Affan Kurniawan Anak Angkat dan Carikan Rumah untuk Keluarga
Insiden yang menewaskan Affan Kurniawan (21) terjadi ketika ia dilindas oleh kendaraan taktis Brimob saat kerusuhan demo di DPR Jakarta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Agustus 2025
Dedi Mulyadi Janji Jadikan Adik Affan Kurniawan Anak Angkat dan Carikan Rumah untuk Keluarga
Indonesia
Kompolnas Dorong Polda Jabar Tuntaskan Kericuhan Saat Pesta Rakyat Pernikahan Anak Gubernur Jabar yang Berakhir Tragis
Ia menekankan pentingnya memberikan kepastian hukum, apakah peristiwa tersebut termasuk tindak pidana atau bukan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
Kompolnas Dorong Polda Jabar Tuntaskan Kericuhan Saat Pesta Rakyat Pernikahan Anak Gubernur Jabar yang Berakhir Tragis
Indonesia
Pemkab Bekasi Ikut Perintah Gubernur Jabar Hapus Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan
Faktor kondisi ekonomi masyarakat yang tengah tidak stabil menjadi pertimbangan utama Pemkab Bekasi mengikuti instruksi Dedi Mulyadi tersebut
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Agustus 2025
Pemkab Bekasi Ikut Perintah Gubernur Jabar Hapus Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan
Indonesia
DPR Kritik Kebijakan 50 Siswa per Kelas di Jabar, Dinilai Lebih Banyak Mudarat
Wakil Ketua Komisi X DPR RI kritisi kebijakan Gubernur Jabar soal kuota 50 siswa dalam satu kelas.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 Juli 2025
DPR Kritik Kebijakan 50 Siswa per Kelas di Jabar, Dinilai Lebih Banyak Mudarat
Bagikan