Kewajiban Vasektomi bagi Penerima Bansos, Pengamat : Negara Tak Selesaikan Masalah tapi Intervensi Tubuh Rakyatnya

MerahPutih.com - Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal kewajiban vasektomi untuk penerima bantuan sosial memicu kontroversi. Pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat menilai, dalam konteks kebijakan publik, pendekatan seperti ini masuk dalam kategori politik reproduksi.

“Negara tidak menyelesaikan kemiskinan dengan membenahi struktur ekonomi atau memperluas akses terhadap pendidikan, melainkan dengan mengintervensi tubuh rakyatnya,” kata Achmad dalam keteranganya di Jakarta dikutip Kamis (8/5).

Dan ironisnya, lanjut Achmad, yang menjadi sasaran justru kelompok paling miskin. “Mereka yang kehidupannya sudah sulit, kini dihadapkan pada dilema baru, memilih antara lapar atau steril,” ungkap Achmad.

Baca juga:

Ikuti Saran Ulama, BKKBN: Program Vasektomi Tidak Boleh Dikampanyekan

Dia mencontohkan seorang buruh harian, yang pulang dengan tangan kosong, mendapati dirinya hanya bisa menerima bantuan jika bersedia menjalani vasektomi. Ini bukan keputusan yang diambil dalam kondisi merdeka, melainkan di bawah tekanan ekonomi.

“Dalam situasi seperti itu, pilihan berubah menjadi paksaan. Di sinilah kebijakan kehilangan legitimasi moralnya,” jelas Achmad.

Pengajar dari UPN Veteran Jakarta ini menyebut, kebijakan vasektomi untuk bansos ibarat menambal jalan berlubang dengan karpet merah.

“Terlihat rapi dari atas, namun tidak menyelesaikan kerusakan di bawahnya,” sebut Achmad.

Achmad menjelaskan, masalah kemiskinan bukan sekadar akibat jumlah anak, melainkan karena negara belum hadir secara adil dalam penyediaan pekerjaan yang layak, pendidikan berkualitas, dan jaminan sosial universal.

Lebih jauh, jika hari ini negara mulai menukar bantuan dengan kendali atas tubuh, maka terbuka preseden berbahaya.

Baca juga:

Dedi Mulyadi Usulkan Vasektomi Syarat Terima Bansos, Ini Kata Mensos

“Bisa jadi esok hari, bantuan pendidikan akan diberikan hanya kepada mereka yang mengikuti program ideologis tertentu,” tutur Achmad.

Achmad mengingatkan, yang dibutuhkan rakyat adalah edukasi kesehatan reproduksi yang menyeluruh, program Keluarga Berencana yang inklusif, dan bansos yang diberikan sebagai hak warga negara, bukan sebagai alat tukar kebijakan.

“Vasektomi untuk bansos bukan solusi. Ia adalah kesalahan moral yang lahir dari logika pembangunan yang abai terhadap nilai-nilai kemanusiaan,” tutup dia. (Knu,)