Keuntungan yang Didapat Indonesia Jika Gabung BRICS Versi Legislator PKS

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Minggu, 27 Oktober 2024
Keuntungan yang Didapat Indonesia Jika Gabung BRICS Versi Legislator PKS

Legislator PKS, Sukamta (DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota DPR RI Fraksi PKS Sukamta menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Indonesia yang kembali menekankan keinginan untuk bergabung dengan blok ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan).

BRICS dinilai akan menawarkan berbagai peluang strategis bagi Indonesia untuk meningkatkan aliran investasi asing, terutama dari negara-negara seperti China dan India.

"Ini juga membuka jalan bagi transfer teknologi dan inovasi yang bisa mendukung pembangunan infrastruktur dan industri dalam negeri," ujarnya.

BRICS mewakili pasar-pasar ekonomi yang berkembang pesat. Dengan bergabung, Indonesia akan memiliki akses yang lebih luas ke pasar-pasar non-tradisional seperti Brasil, Rusia, dan Afrika Selatan.

Baca juga:

Indonesia Selangkah Lagi Gabung BRICS

"Diversifikasi ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasar-pasar utama di Barat, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global," katanya.

Adapun, keuangan BRICS memiliki lembaga keuangan seperti New Development Bank (NDB) yang bisa menjadi sumber pendanaan alternatif bagi proyek-proyek besar di Indonesia, termasuk infrastruktur, energi, dan pembangunan berkelanjutan. Melalui keanggotaan tersebut, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada pembiayaan dari lembaga keuangan internasional yang didominasi Barat.

Selain itu, sebagai anggota BRICS, Indonesia akan memiliki kesempatan lebih besar untuk berperan dalam penyusunan kebijakan global.

"Indonesia bisa menggunakan forum ini untuk mendorong kepentingan nasional di sektor ekonomi dan politik internasional serta memperkuat pengaruh di organisasi internasional lainnya,” ujar Sukamta.

Kemudian bagi Indonesia, keanggotaan BRICS tidak hanya tentang keuntungan ekonomi, tetapi juga geopolitik.

"Di tengah ketegangan geopolitik global dan kompetisi ekonomi antara negara-negara besar, Indonesia perlu menjaga keseimbangan. Bergabung dengan BRICS memungkinkan kita memperkuat hubungan dengan negara-negara berkembang sambil tetap mempertahankan kemitraan strategis dengan Barat," kata Sukamta.

Di samping peluang, Sukamta juga menyoroti tantangan yang perlu diantisipasi.

"BRICS terdiri dari negara-negara dengan latar belakang ekonomi dan politik yang sangat beragam. Perbedaan kepentingan dan visi di antara anggota bisa menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak," ujarnya.

Baca juga:

Terdapat Bendera Indonesia di Mata Uang BRICS, Bagaimana Faktanya?

Terdapat Bendera Indonesia di Mata Uang BRICS, Bagaimana Faktanya?

Ia pun menegaskan bahwa Indonesia harus tetap berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi landasan diplomasi Indonesia.

"Bergabung dengan BRICS harus dipandang sebagai upaya memperluas opsi kerjasama, bukan sebagai langkah untuk berpihak pada satu blok tertentu. Indonesia harus tetap menjadi jembatan dialog antar kekuatan dunia, baik di Timur maupun Barat," sebutnya.

Indonesia juga perlu mempersiapkan diri dengan kebijakan ekonomi yang lebih kompetitif dan adaptif. Reformasi struktural di bidang ekonomi, peningkatan daya saing industri nasional serta perbaikan iklim investasi menjadi kunci agar Indonesia dapat memaksimalkan manfaat dari keanggotaan di BRICS.

#BRICS #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Dunia
Pemimpin BRICS Kecam dan Serukan Isrel Tarik Pasukan dari Palestina dan Lebanon dan Suriah
Para pemimpin BRICS juga menyatakan “komitmen terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan keutuhan wilayah Suriah”.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 12 September 2026
Pemimpin BRICS Kecam dan Serukan Isrel Tarik Pasukan dari Palestina dan Lebanon dan Suriah
Indonesia
Kedatangan Presiden Prabowo di KTT ke-18 BRICS Diharapkan Bukan Sekedar Hadiri Dialog
Pertemuan langsung dengan Presiden Prabowo menjadi bentuk perhatian dan apresiasi bagi mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 12 September 2026
Kedatangan Presiden Prabowo di KTT ke-18 BRICS Diharapkan Bukan Sekedar Hadiri Dialog
Indonesia
Perdana Menteri India Narendra Modi Sambut Presiden Prabowo Saat Tiba di KTT ke-18 BRICS
KTT ke-18 BRICS berlangsung di Bharat Mandapam, New Delhi, pada 12-13 September 2026, di bawah keketuaan India.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 12 September 2026
Perdana Menteri India Narendra Modi Sambut Presiden Prabowo Saat Tiba di KTT ke-18 BRICS
Bagikan