Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Mangkir dari Pemeriksaan KPK

MerahPutih.Com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pria yang karib disapa Zulhas itu sedianya diperiksa dalam kasus dugaan suap terkait revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014.

"Untuk pak Zulkifli Hasan, hari ini tidak hadir," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (16/1).

Baca Juga:

Eks PNS Pastikan Perusahaan Wawan Tidak Ikut Proyek Alkes Tangsel

Saat kasus suap ini terjadi, Zulhas merupakan Menteri Kehutanan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ali menyatakan Zulhas yang juga menjabat Wakil Ketua MPR ini tidak menyampaikan keterangan apapun kepada penyidik atas ketidakhadirannya dalam pemeriksaan hari ini.

"Sampai tadi belum ada konfirmasi yang bersangkutan kenapa tidak hadir," ujarnya.

Tim penyidik memastikan menjadwalkan ulang pemeriksaan Zulhas. Ali mengatakan jadwal pemeriksaan ulang terhadap Zulhas akan ditetapkan penyidik dalam beberapa hari ini.

"Penyidik akan panggil ulang. Beberapa hari ke depan kita akan panggil ulang," tutup Ali.

Diketahui, KPK menetapkan anak usaha PT Duta Palma Group, PT Palma Satu sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014. Selain korporasi, KPK juga menetapkan pemilik PT Darmex Group/ PT Duta Palma, Surya Darmadi dan Legal Manager PT Duta Palma Group, Suheri Terta.

Penetapan tersangka terhadap ketiga pihak tersebut merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap alih fungsi hutan Riau yang sebelumnya menjerat Annas Maamun selaku Gubernur Riau dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Gulat Medali Emas Manurung serta Wakil Bendahara DPD Partai Demokrat Riau Edison Marudut Marsadauli Siahaan.

Baca Juga:

KPK Segera Bahas Kasus Asabri dengan BPK

Surya Darmadi bersama-sama Suheri diduga menyuap Annas Maamun sebesar Rp 3 miliar melalui Gulat Manurung. Suap itu diberikan terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan.(Pon)

Baca Juga:

KPK Garap Ketum PAN Zulkifli Hasan