Yohannes Abimanyu
MerahPutih.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'aruf Amin, menegaskan rencana pemerintah menggunakan dana haji untuk investasi tidak melanggar aturan. Pasalnya penggunaan dana haji untuk investasi telah diatur di dalam Undang-Undang.
Kiai Ma'ruf mengimbau, hal tersebut tak perlu dipersoalkan. Terlebih, MUI telah mengeluarkan fatwa penggunaan dana haji. Dengan demikian, dana haji boleh diinvestasikan.
"Dana haji itu kan saya rasa sudah clear, di Undang-Undang boleh diinvestasi. Investasinya di infrastruktur juga boleh, sudah ada fatwanya sudah dieksekusi. Karena sampai Rp 35 sampai Rp 36 triliun dana haji sudah masuk sukuk untuk infrastruktur," kata Kiai Ma'ruf kepada wartawan di Kavling DPRD, Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (6/8).
Rais Aam Syuriyah PBNU itu mendukung rencana pemerintah tersebut bukan tanpa alasan. Menurut Kiai Ma'ruf, jika pemerintah yang menggunakan dana haji maka resikonya relatif kecil.
"Paling aman itu kalau itu proyek-proyek pemerintah. Tidak boleh yang mempunyai resiko tinggi. Pelabuhan, jalan tol, lapangan terbang, itu kan proyek-proyek infrastruktur yang pasti aman, kecuali negaranya bangkrut," pungkas dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, dana haji yang mengendap lebih baik dialihkan untuk kepentingan yang lebih produktif. Hal itu kemudian, ia tegaskan, seperti juga memberikan subsidi bagi keberlangsungan calon jemaah haji yang ingin beribadah ke tanah suci.
"Sehingga dari keuntungan itu bisa dipakai untuk mensubsidi ongkos-ongkos, biaya-biaya, sehingga nanti (biaya haji) menjadi lebih turun terus," kata Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Menurut Jokowi, investasi dana haji yang jumlahnya mencapai Rp 90 triliun tersebut harus dilakukan secara profesional, dan bisa menguntungkan. Termasuk melakukan investasi dalam upaya pemerintah membangun infrastruktur yang membutuhkan dana yang juga tidak sedikit. (Pon)
Baca juga berita terkait berikut ini: Tuding Parpol Pro-Khilafah, Ketua MUI: Pak Victor Laiskodat Maksudnya Apa?
