Pada sidang lanjutan perkara penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Auditorium Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (31/1), JPU menghadirkan saksi ketua MUI Ma'ruf Amin di persidangan.
Dalam paparannya, Ma'ruf menegaskan MUI telah berkesimpulan bahwa pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu, 27 September 2016 lalu, merupakan penistaan terhadap Alquran dan ulama.
"Ini merupakan pendapat dan sikap MUI, setelah melakukan diskusi dan investigasi lapangan," tegasnya dalam sidang.
Terkait hasil investigasi lapangan, Ma'ruf mengatakan hal tersebut diperoleh setelah banyak masyarakat meminta pandangan dan pendapat terkait pidato Ahok di Kepulauan Seribu. Setelah melakukan investigasi, MUI menemukan fakta ada masyarakat yang marah dengan pernyataan Ahok, namun tidak berani memberitahukan pada saat itu.
"Pada saat itu, tidak ada yang berani protes, setelah tim investigasi MUI turun mereka baru mengungkapkan. Meraka tidak setuju dengan pidato Ahok," kata Ma'ruf di persidangan.
Ma'ruf menyebut investigasi dan pembahasan tersebut dilakukan oleh empat komisi di struktur MUI. Ada komisi fatwa, pengkajian dan investigasi, komisi hukum UU dan informasi komunikasi.
Mensikapi kesaksian ketua MUI tersebut, tim kuasa hukum Ahok mempertanyakan bukti yang dapat ditunjukan dari hasil investigasi itu.
"Buktinya, saat tim investigasi MUI turun, mereka menjelaskan tidak setuju dengan pidato Ahok, tapi tidak berani protes," jawab Ma'ruf.
Berbeda dengan pengakuan saksi fakta Yuli Hardy di sidang sebelumnya, Selasa (24/1) lalu. Ia mengatakan tidak ada aksi yang frontal atau protes keras dari warga saat Ahok menyampaikan pidato.
Lurah Pulau Panggang ini juga menyebut, setelah kunjungan Ahok, tidak ada warga yang menyampaikan keberatan kepadanya. Hanya saja, mendengar desas-desus terkait pidatonya.
"Reaksi dari masyarakat hanya tepuk tangan saja, tidak ada yang marah-marah," kata Yuli.