Ketua MUI Bantah Diintervensi SBY Agar Keluarkan Fatwa

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'rif Amin membantah adanya intervensi kekuatan politik terkait fatwa penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ia juga menegaskan tidak ada dukung mendukung pasangan calon tertentu dalam Pilkada DKI Jakarta.

"Tidak ada," kata Ma'ruf saat menjalani pemeriksaan dalam sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Ahok di Auditorium Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (31/1).

Dalam sidang, tim kuasa hukum Ahok mencecar KH Ma'ruf Amin soal hubungannya dengan Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono dan Calon Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono, kuasa hukum Ahok menengarai ada intervensi SBY sebelum dikeluarkan fatwa tersebut.

"Sebelum memutuskan sikap (Ahok menghina Al Quran dan ulama) saudara terima pasangan calon nomor satu di kantor PBNU di Kramat?" tanya kuasa hukum Ahok. "Dia datang ke PBNU, diterima Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj. Saya disuruh mampir," jawab Ma'ruf.

KH Ma'ruf Amin mengaku memang ada pertemuan tersebut, tapi hanya kebetulan dan ia menolak disebut mendukung AHY-Silvy. Tak puas dengan pengakuan Ma'ruf, tim kuasa hukum Ahok kemudian kembali mencecar dengan pertanyaan yang lebih menohok. "Apakah pada hari Kamisnya, sebelum bertemu paslon Jumat, ada telepon dari Pak SBY jam 10.16 WIB yang menyatakan, pertama mohon diatur pertemuan dengan Agus dan Sylvi bisa diterima di kantor PBNU, kedua minta segera dikeluarkan fatwa penistaan agama?" tanya kuasa hukum Ahok, sambil menunjukan sejumlah barang bukti. "Tidak ada (permintaan SBY kepada MUI)," jawab KH Ma'ruf Amin.

Setelah mendengar keterangan saksi, kuasa hukum Ahok meyakini saksi telah berbohong. Untuk itu, mereka akan melakukan langkah hukum untuk memproses hal tersebut.

Di kesempatan yang sama, kuasa hukum Ahok juga sempat menanyakan hubungan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF-MUI) dengan Organisasi MUI. "Tahu. Tapi (GNPF) tidak ada hubungan dan sangkut pautnya dengan MUI," ujar Ma'ruf. Ma'ruf menegaskan MUI tak melakukan kerjasama dengan GNPF. Dia juga tidak tahu tujuan dibentuknya GNPF. "Mereka membuat (GNPF) bawa MUI, kita (MUI) nggak mengatakan setuju dan tidak. Cuma MUI mengingatkan jangan bawa atribut MUI sebagai atribut kegiatan itu," katanya.

Sedikit informasi, Ketua MUI KH Ma'ruf Amin dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara penistaan agama dengan terdakwa Ahok. Dalam pemeriksaan yang berlangsung sekira 7 jam itu, Ma'ruf dicecar dengan sejumlah pertanyaan terkait motif dikeluarkannya fatwa yang menyatakan Ahok telah menistakan Al-quran dan Ulama.