Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Bareskrim dan Direktorat Tindak Pidana Siber serta Badan Siber dan Sandi Negara diminta menginvestigasi tuntas dugaan kebocoran data 297 juta penduduk Indonesia.
Dugaan kebocoran data tersebut berasal dari data peserta jaminan sosial kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan. Data penduduk Indonesia tersebut dijual di forum peretas Raid Forums pada 12 Mei 2021.
Baca juga:
"Kebocoran data tersebut bukan persoalan main-main, bukan persoalan kecil namun sangat serius," kata Ketua MPR, Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (21/5).
Di era teknologi informasi saat ini data merupakan kekayaan nasional yang patut dijaga. Menurut dia, kedaulatan data menunjukan kedaulatan sebuah bangsa bahkan Presiden Joko Widodo menegaskan, data adalah "new oil", yaitu lebih berharga dari minyak.
"Selain ada kepentingan ekonomi yang tidak proper, kebocoran data tersebut menyangkut keamanan privasi warga negara Indonesia. Sekaligus menunjukkan perangkat hukum keamanan siber kita tidak kuat," ujarnya.
Ia mengatakan selain kejadian tersebut, tren kejahatan siber juga semakin meningkat misalnya berdasarkan laporan kepolisian hingga November 2020, terjadi sebanyak 4.250 laporan kejahatan siber. "Pada tahun 2019 jumlahnya mencapai 4.586 laporan, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 4.360 laporan," jelas dia.
Menurut dia, selain kebocoran data, kejahatan siber memiliki ragam jenis, antara lain penipuan daring, penyebaran konten provokatif, pornografi, akses perjudian, pemerasan, peretasan sistem elektronik perbankan, intersepsi ilegal, hingga pengubahan tampilan situs dan gangguan sistem manipulasi data.
Baca juga:
Politisi Partai Golkar itu mengutip data Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional BSSN mencatat pada Januari-November 2020 terdapat 423 juta serangan siber ke Indonesia.
Data tersebut, menurut dia, meningkat tajam pada tahun 2019 yang berjumlah 290,3 juta, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 232,4 juta jiwa. (Knu)
