Andika Pratama
MerahPutih.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Korlantas Polri untui mengubah tata cara ujian teori bagi pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM) yang tak lagi harus hadir secara fisik. Melainkan bisa dilakukan secara online dari rumah.
Kehadiran fisik hanya diperlukan bagi yang akan menjalani tes praktek uji mengemudi, pada saat pertama kali mengajukan pembuatan SIM.
Baca Juga
Kasus Pembantaian di Sigi, Bamsoet Sebut Negara tidak Boleh Kalah dari Teroris
Tak hanya itu, SIM yang sudah jadi akan diantarkan langsung ke depan pintu rumah warga. Sehingga warga tak perlu lagi repot datang langsung dan antri.
"Terobosan yang luar biasa ini ditargetkan berjalan mulai April 2021, sebagai bagian dari program 100 hari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo," ujar Bamsoet setelah menerima Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Istiono, di Jakarta, Jumat (19/2).
Ketua DPR RI ke-20 ini juga meminta Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk meningkatkan peran diplomasinya agar SIM Internasional Indonesia yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri bisa diterima di berbagai negara dunia.
Mengingat hingga saat ini, masih ada negara yang menolak mengakui. Semisal, Jepang, India, hingga Korea.
Menurut Bamsoet, penerbitan SIM Internasional dari Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat. Merujuk kepada Vienna Convention on Road Traffic tahun 1968 yang merupakan penyempurnaan dari Geneva Convention on Road Traffic tahun 1949, dan sebelumnya Paris Convention on Motor Traffic tahun 1926.
"Jadi sebenarnya tidak ada alasan dari berbagai negara untuk tidak mengakui SIM Internasional yang dikeluarkan oleh Indonesia," jelas Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini.
Ia juga memiliki agenda besar bersama Korlantas Polri untuk mengedukasi masyarakat agar semakin memahami pentingnya menaati rambu lalu lintas dan tertib dalam berlalu lintas.
Polri mencatat setidaknya hingga Oktober 2020 sudah terjadi 1.377 kecelakaan lalu lintas di berbagai wilayah Indonesia. Menyebabkan 295 orang meninggal dunia, 174 orang luka berat, dan 1.591 luka ringan, dengan jumlah kerugian materi ditaksir mencapai Rp 2,7 miliar.
Para pengguna jalan, baik pengemudi roda dua dan roda empat harus menyadari bahwa jalan raya merupakan milik publik, dalam menggunakannya harus taat terhadap peraturan hukum yang berlaku.
"Ini demi kepentingan dan keselamatan bersama," pungkas Bamsoet. (Knu)
Baca Juga
Bamsoet Minta Sri Mulyani Jelaskan Pengelolaan dan Pemanfaatan Utang Luar Negeri
