Eddy Flo
MerahPutih.Com - Keberadaan “safe house” atau rumah aman sempat memicu sorotan tajam DPR terhadap KPK kini menjadi terang. Keberadaan safe house bukan hal yang ilegal sebab sudah tertuang dalam Undang-Undang No 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Menurut Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai menyatakan UU No 31 tahun 2014 bahwa salah satu kewenangan institusinya adalah mengelola rumah aman atau "safe house" bagi para saksi dan korban.
"Dalam UU 31/2014 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan LPSK adalah mengelola rumah aman," kata Abdul Haris sebelum menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Panitia Khusus Hak Angket, di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (28/8).
Haris menjelaskan dirinya belum menemukan aturan eksplisit yang menyebutkan lembaga lain punya kewenangan mengelola "safe house" namun dipersilahkan apabila ada terjemahan berbeda dari beberapa pasal dan UU yang lain.
Menurut dia di UU no 31/2014 itu secara jelas menyebutkan kewenangan LPSK mengelola "safe house" khususnya untuk tindak pidana tertentu, salah satunya korupsi.
"Yang jelas dalam UU 31/2014, mengatur hak saksi ditempatkan di rumah aman dan LPSK diberikan hak mengelola. Kalau ada institusi lain yang mengacu UU berbeda, ya saya tidak tahu," ujarnya.
Dia menjelaskan untuk saksi kasus korupsi biasanya melalui rekomendasi KPK dan ada juga yang datang langsung ke LPSK melalui pengacara atau keluarga yang bersangkutan. Namun menurut dia, LPSK sering "jemput bola" kepada saksi dan korban untuk menawarkan perlindungan misalnya ketika ramai pemberitaan terkait kasus tertentu.
"Mereka banyak yang kemudian mengikuti saran kita sehingga potensi ancaman mereka tidak terjadi," katanya.
Dia menjelaskan "safe house" yang menjadi kewenangan LPSK sifatnya independen dan dikelola sesuai aturan internal.
Menurut dia, koordinasi LPSK dengan KPK lebih kepada saksi atau "justice collaborator" kasus tindak pidana korupsi. Sebelumnya, Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK akan memanggil Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada Senin (28/8).
Berdasarkan surat undangan Pansus yang dikirimkan kepada kedua institusi tersebut dijelaskan bahwa pemanggilan Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan membicarakan terkait hubungan kelembagaan dan pelaksanaan perlindungan saksi serta korban terkait KPK.(*)
