Ketua KPK Sebut PDIP Bisa Jadi Pelopor Budaya Antikorupsi

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 22 Maret 2022
Ketua KPK Sebut PDIP Bisa Jadi Pelopor Budaya Antikorupsi

Ketua KPK Firli Bahuri memberi paparan secara virtual di Pendidikan Kader Nasional (PKN) Angkatan II Tahun 2022 PDIP di Jakarta, Selasa, (22/3). Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan paparan secara virtual di Pendidikan Kader Nasional (PKN) Angkatan II Tahun 2022 PDIP di Jakarta, Selasa, (22/3).

Dalam paparannya, KPK mendorong partai politik untuk turut serta membangun dan memiliki karakter dan budaya anti korupsi. Sebab, korupsi masih menjadi keprihatinan bersama.

Baca Juga

PDIP DKI Sebut Formula E Tidak Butuh Pawang Hujan

"KPK ingin mengubah korupsi itu budaya menjadi anti korupsi adalah budaya," katanya di Jakarta, Selasa.

Firli menyampaikan beberapa permasalahan yang sedang dihadapi saat ini seperti korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme. Dia pun memaparkan sejumlah pendekatan yang dilakukan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Pemberantasan korupsi membutuhkan sebuah orkestrasi dengan menciptakan sistem integritas nasional," kata Firli.

Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini menyebutkan budaya anti korupsi belum mapan hidup dalam penyelenggara negara dan seluruh anak bangsa.

Diharapkannya, semua anak bangsa ikut aktif, baik yang di legislatif, eksekutif dan parpol pun punya peran dalam hal ini. Karena korupsi merugikan uang negara, korupsi juga menyulitkan tercapainya tujuan bernegara.

Parpol menjadi sentral dan memiliki kedudukan strategis dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Parpol juga yang menentukan segala lapisan kepemimpinan.

"Saya kira PDIP bisa menjadi pelopor dalam budaya anti korupsi," imbuhnya.

Baca Juga

PDIP Gelar Pelatihan Kader, Targetkan Menang Pemilu 3 Kali

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengapresiasi kesediaan Ketua KPK tampil di acara pendidikan kader PDIP. Menanggapi paparan Firli, soal perlunya menerapkan budaya anti korupsi, kata Hasto, bisa dimulai dari cara berpikir positif yang anti korupsi.

"Materi yang disampaikan Pak Firli menjadi energi bagi PDI Perjuangan. Kehadiran Pak Firli secara langsung tidak akan sia-sia, dan karenanya semua kader Partai harus terlibat dalam membangun budaya anti korupsi yang dimulai dari cara berpikir yang bebas dari penyalahgunaan kekuasaan," kata Hasto.

Hasto pun membeberkan mekanisme di internal PDIP yang mendukung komitmen anti korupsi, membuka ruang besar melalui merit system dan termasuk melakukan pembenahan di internal melalui aturan organisasi.

"Dalam budaya anti korupsi, harus dijabarkan dalam kerangka organisasi melalui ketetapan kita, values/nilai dalam berpartai dimana dari ideologi Pancasila kita diajarkan nilai keadilan sosial," ujarnya.

Menurut Hasto, bersikap adil dimulai dari pikiran, alam rasa. Ia menyebut, bersikap adil untuk kepentingan rakyat Indonesia juga suatu landasan filosofis yang harusnya anti korupsi.

"Nilai kemanusiaan, ketuhanan menjadi dasar dari perjuangan kita agar korupsi betul-betul dapat kita perangi bersama," papar Hasto.

Hasto mengatakan pelatihan bagi kader PDIP tidak hanya menyangkut aspek kognitif tapi juga komitmen dalam diri terhadap apa yang dilakukan dalam membangun budaya anti korupsi. (Pon)

Baca Juga

Megawati Minta Kader PDIP Turun Gunung Atasi Persoalan Rakyat

#PDIP #Firli Bahuri #Komisi Pemberantasan Korupsi #KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Periksa Bupati Pati Sudewo, Dalami Dugaan Fee Proyek DJKA yang Mengalir ke DPR
KPK mendalami Sudewo terkait dengan lelang proyek pembangunan rel kereta api dan dugaan adanya fee dari proyek tersebut ke DPR RI.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
 KPK Periksa Bupati Pati Sudewo, Dalami Dugaan Fee Proyek DJKA yang Mengalir ke DPR
Indonesia
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA
Sudewo sebelumnya juga pernah terseret kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA
Indonesia
KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai
KPK akan melakukan klarifikasi untuk memastikan kewajaran isi laporan tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai
Indonesia
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
KPK kembali memeriksa Bupati Pati, Sudewo, Senin (22/9). Pemeriksaan itu terkait kasus korupsi DJKA di Kementerian Perhubungan.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
Indonesia
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
PDIP resmi memecat Wahyudin Moridu, eks anggota DPRD Gorontalo yang ingin merampok uang negara agar miskin.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
KPK akan melakukan kajian terkait praktik rangkap jabatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
Indonesia
KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
Ada tujuh pemilik tanah yang dipanggil lembaga antirasuah untuk diperiksa sebagai saksi kasus tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
Bagikan