Ketua Komisi V DPR Kritik Pemerintah Terkait Seringnya Kecelakaan Kapal Laut


Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis (Foto: screenshot youtube.com)
MerahPutih.Com - Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis mengkritik pemerintah terkait masih maraknya kecelakaan kapal laut. Menurutnya pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraan angkutan laut belum berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
"Khususnya terhadap pemeriksaan barang khusus dan barang berbahaya serta masih adanya data manifes penumpang yang simpang siur," ujar Fary Djemi Francis kepada wartawan di Kupang, Minggu (25/8).
Baca Juga:
Kritik itu disampaikan Fary Francis menyusul terbakarnya KM Santika Nusantara di perairan Masalembo pada Kamis (22/8).

Pemerintah, Fary mengatakan, selanjutnya harus meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan laut serta pelayanan bagi pengguna moda transportasi laut.
"Peningkatan pelayanan di angkutan laut itu seperti penerapan xray scanning bagi kendaraan serta pemberlakuan sistem pembelian dan aplikasi tiket secara daring," tambah politisi partai Gerindra itu.
Fary Djemi Francis sebagaimana dilansir Antara juga mengemukakan perlunya penerapan sistem konfirmasi keberangkatan seperti yang dilakukan dalam moda transportasi udara dan kereta api dalam transportasi laut.
Baca Juga:
Dua Korban Kapal Tenggelam Ditemukan Selamat, Empat Masih Hilang
Berkenaan dengan terbakarnya KM Santika Nusantara, ia mendesak Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Kepolisian segera menyelidiki sebab terjadinya kecelakaan dan menyampaikan hasilnya kepada publik sesuai peraturan perundang-undangan.
"Kami ingin agar kejadian seperti ini diusut sampai tuntas sehingga kejadian ini tidak berulang kembali ke depannya," tutup anggota DPR asal NTT itu.(*)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Komisi V DPR Minta Fasilitas Umum yang Rusak Akibat Kerusuhan Segera Diperbaiki

Demi Percepat Pembangunan, Komisi V DPR Usulkan Pembentukan Badan Otorita Pengembangan Madura

Prabowo Lantik Kepala Otorita Pantura, Komisi V DPR: Tugas dan Kewenangannya Harus Jelas

Zero ODOL Berlaku 2027, Komisi V DPR Minta Pemerintah Lakukan Sosialisasi Masif

KMP Tunu Pratama Kelebihan Muatan 3 Kali Lipat, Komisi V DPR: Bawa ke Ranah Pidana

DPR RI Bongkar Borok Pelabuhan Ketapang Pasca Tragedi KMP Tunu Pratama Jaya

KM Barcelona V Terbakar, Pemerintah Diminta Tak Membiarkan Laut Indonesia Menjadi Ladang Tragedi

Skema KUR Perumahan Harus Mudah Diakses Masyarakat

Bukan Sekadar Angka Statistik! Tragedi KM Barcelona 5 Bongkar Borok Sistem Keselamatan Laut Indonesia

Kecelakaan Kapal Terus Berulang, DPR Desak Evaluasi SOP Pelayaran di Indonesia
