Ketua Komisi V DPR Kritik Pemerintah Terkait Seringnya Kecelakaan Kapal Laut
Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis (Foto: screenshot youtube.com)
MerahPutih.Com - Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis mengkritik pemerintah terkait masih maraknya kecelakaan kapal laut. Menurutnya pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraan angkutan laut belum berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
"Khususnya terhadap pemeriksaan barang khusus dan barang berbahaya serta masih adanya data manifes penumpang yang simpang siur," ujar Fary Djemi Francis kepada wartawan di Kupang, Minggu (25/8).
Baca Juga:
Kritik itu disampaikan Fary Francis menyusul terbakarnya KM Santika Nusantara di perairan Masalembo pada Kamis (22/8).
Pemerintah, Fary mengatakan, selanjutnya harus meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan laut serta pelayanan bagi pengguna moda transportasi laut.
"Peningkatan pelayanan di angkutan laut itu seperti penerapan xray scanning bagi kendaraan serta pemberlakuan sistem pembelian dan aplikasi tiket secara daring," tambah politisi partai Gerindra itu.
Fary Djemi Francis sebagaimana dilansir Antara juga mengemukakan perlunya penerapan sistem konfirmasi keberangkatan seperti yang dilakukan dalam moda transportasi udara dan kereta api dalam transportasi laut.
Baca Juga:
Dua Korban Kapal Tenggelam Ditemukan Selamat, Empat Masih Hilang
Berkenaan dengan terbakarnya KM Santika Nusantara, ia mendesak Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Kepolisian segera menyelidiki sebab terjadinya kecelakaan dan menyampaikan hasilnya kepada publik sesuai peraturan perundang-undangan.
"Kami ingin agar kejadian seperti ini diusut sampai tuntas sehingga kejadian ini tidak berulang kembali ke depannya," tutup anggota DPR asal NTT itu.(*)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
DPR Dorong Kemenhub Optimalkan Bandara Dewandaru Karimunjawa dan Ngloram Blora
653 Penumpang LRT Jabodebek Dievakuasi Jalan Kaki, DPR Bakal Panggil Manajemen & Kemenhub
Kasus Kereta Anjlok Terus Berulang, Komisi V DPR Minta Kemenhub Lakukan Audit
Audiensi Pimpinan DPR dengan Asosiasi Pengemudi Bahas RUU Angkutan Jalan
Komisi V DPR Minta Kemendes Segera Selesaikan Kasus Desa yang Dijadikan Agunan
Berada di Ujung Timur Jawa, Stasiun Ketapang Simpul Vital Moda Transportasi Kereta Api dan Laut
Komisi V DPR Minta Fasilitas Umum yang Rusak Akibat Kerusuhan Segera Diperbaiki
Demi Percepat Pembangunan, Komisi V DPR Usulkan Pembentukan Badan Otorita Pengembangan Madura
Prabowo Lantik Kepala Otorita Pantura, Komisi V DPR: Tugas dan Kewenangannya Harus Jelas
Zero ODOL Berlaku 2027, Komisi V DPR Minta Pemerintah Lakukan Sosialisasi Masif